NEW YORK, ifakta.co – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sekaligus Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan pembangunan di wilayah Sahara Maroko dalam sidang Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas agenda dekolonisasi.
Dalam forum tersebut, Teguh hadir sebagai petisioner dalam pembahasan mengenai Sahara Barat. Kehadirannya merupakan kali keempat dalam forum serupa.
Teguh mengajak forum untuk melihat dinamika Sahara tidak hanya dari perspektif politik, tetapi juga dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Iklan
Menurut Teguh, pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam pembahasan mengenai masa depan Sahara Barat.
Salah satu program yang disorot adalah New Development Model yang diluncurkan pada 2015 untuk wilayah selatan Maroko. Menurut Teguh, program tersebut mendorong pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah, termasuk Laayoune dan Dakhla.
Teguh juga menyampaikan pengalamannya ketika mengunjungi Dakhla pada Agustus 2024. Dalam kunjungan tersebut, ia mengatakan melihat secara langsung perkembangan pembangunan dan infrastruktur di kawasan tersebut.
“ Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.
Dalam pemaparannya, Teguh turut menyoroti sejumlah proyek strategis yang dinilai berkaitan dengan konektivitas dan pengembangan ekonomi kawasan Sahara.
Proyek tersebut antara lain jalan ekspres Tiznit-Dakhla, Pelabuhan Atlantik Dakhla, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan fasilitas desalinasi air.
Menurut Teguh, berbagai proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memiliki kaitan dengan konektivitas kawasan menuju jalur perdagangan Atlantik dan Afrika Barat.
Selain pembangunan ekonomi dan infrastruktur, Teguh menyinggung partisipasi masyarakat dalam proses politik di wilayah selatan Maroko.
Ia menyebut data partisipasi dalam pemilu legislatif Maroko pada 23 September 2026, yang menurutnya menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi di wilayah Laayoune-Sakia El Hamra dan Dakhla-Oued Eddahab.
Teguh menilai perkembangan sosial, ekonomi dan politik tersebut menjadi bagian penting dalam memahami dinamika masyarakat di kawasan Sahara.
Meski demikian, status politik Sahara Barat tetap menjadi bagian dari agenda yang dibahas melalui mekanisme PBB. Karena itu, menurut Teguh, perkembangan pembangunan di lapangan perlu dipandang sebagai salah satu aspek dalam pembahasan yang lebih luas mengenai masa depan kawasan tersebut.
Dalam konteks penyelesaian sengketa, Teguh berpandangan bahwa perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya mendorong solusi politik yang mengedepankan stabilitas, pembangunan berkelanjutan dan perdamaian di kawasan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap pembahasan mengenai masa depan Sahara Barat.
Pandangan tersebut disampaikan Teguh dalam kapasitasnya sebagai petisioner di hadapan forum Komite 4 PBB, di tengah proses diplomatik dan politik internasional yang hingga kini masih berlangsung mengenai status Sahara Barat.
(sib/lex)
