PANDEGLANG, ifakta.co – Pemerintah Provinsi Banten membawa berbagai layanan publik lebih dekat ke masyarakat Pandeglang. Warga dapat mengakses pemeriksaan kesehatan gratis, pangan murah, legalitas usaha, hingga bantuan pendidikan dan sosial dalam satu lokasi tanpa harus pergi jauh untuk mendapatkan pelayanan pemerintah.
Pelayanan publik tersebut dihadirkan Pemprov Banten melalui kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Pandeglang, BUMD, serta sejumlah perangkat daerah di Lapangan Dapur Leoz, Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Rabu (2/9/2026).
Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah turut meninjau langsung sejumlah stan pelayanan. Keduanya melihat proses pelayanan sekaligus berdialog dengan masyarakat yang menerima manfaat program.
Iklan
Beragam layanan disiapkan, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Gerakan Pangan Murah, pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis, layanan bagi pelaku UMKM, hingga penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
Antusiasme warga terlihat di sejumlah titik pelayanan. Mulai dari masyarakat yang memanfaatkan pemeriksaan kesehatan, membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, hingga pelaku usaha yang mengurus legalitas usahanya.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, pelayanan langsung ke tengah masyarakat merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan warga secara lebih menyeluruh.
“Semua ada interdependensinya (hubungan timbal balik, red). Usaha, kesehatan, irigasi, air, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kita berusaha supaya masyarakat bisa berusaha dan mandiri,” kata Dimyati.
Menurut Dimyati, pemerintah tidak cukup hanya menyalurkan bantuan. Lebih dari itu, masyarakat perlu mendapatkan akses terhadap layanan dasar sekaligus ruang untuk mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri.
“Kalau sudah mandiri, mereka bisa menghasilkan uang sendiri, bisa juga meringankan beban negara dan pemerintah, terutama terkait pengangguran. Sehingga lapangan pekerjaan bisa tumbuh dari sektor usaha,” ujarnya.
Ia juga mendorong pengembangan usaha berbasis rumah tangga atau home industry agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Semua rumah bekerja, tidak ada lagi lahan-lahan tidur atau usaha-usaha tidur. Semua bekerja, semua berusaha, semua produktif,” tegasnya.
CKG Banten Tembus 50 Persen
Salah satu layanan yang mendapat perhatian masyarakat adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, pelaksanaan CKG tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar target capaian. Program tersebut juga ditujukan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan sejak dini.
Tahun ini, target CKG yang ditetapkan pemerintah pusat berada di angka 46 persen. Dari sekitar 12,9 juta penduduk Banten, sebanyak 6,48 juta orang telah mendapatkan layanan CKG atau mencapai 50,24 persen.
“Pesan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sangat jelas, yaitu capaian CKG bukan hanya sekadar target angka, tetapi bagaimana caranya kalau bisa lebih dari separuh penduduk mendapatkan akses layanan CKG,” ujar Ati.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara dini penting untuk menemukan penyakit sebelum berkembang menjadi lebih serius. Dengan deteksi lebih awal, langkah pencegahan maupun pengobatan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
Hasil pemeriksaan CKG di Banten, kata Ati, banyak menemukan penyakit tidak menular, terutama hipertensi dan diabetes. Jika tidak dikendalikan, kedua penyakit tersebut dapat memicu komplikasi serius, seperti penyakit jantung hingga gagal ginjal yang membutuhkan layanan cuci darah.
Selain penyakit tidak menular, pemerintah juga melakukan deteksi terhadap penyakit menular, khususnya tuberkulosis (TBC).
Banten ditargetkan menemukan sekitar 50.750 penderita TBC sepanjang tahun ini. Hingga September 2026, penemuan kasus telah mencapai sekitar 66 persen dari target.
“Sekarang kita lakukan active case finding di mana-mana. Kami optimistis target bisa tercapai,” kata Ati.
Masyarakat yang dinyatakan sehat tetap diberikan edukasi agar kembali menjalani pemeriksaan pada tahun berikutnya. Sementara warga yang terdeteksi mengalami hipertensi atau diabetes dapat memperoleh penanganan dan obat serta diarahkan melanjutkan pengobatan melalui puskesmas.
Bantuan Pendidikan hingga Jamsos Keluarga
Selain pelayanan kesehatan dan administrasi, Pemprov Banten juga menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat.
Bantuan tersebut antara lain 350 paket sembako, bantuan pendidikan bagi anak yatim, bantuan untuk masjid dan musala, majelis taklim, pondok pesantren, guru ngaji, Jaminan Sosial (Jamsos) Keluarga, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), beasiswa Sarjana Penggerak Desa, bantuan pangan beras, serta bantuan sosial bagi anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
Salah satu penerima manfaat adalah Rangga Aditia (19), warga Kampung Kaduheleut, Pandeglang.
Lulusan SMA Negeri 11 Pandeglang tersebut sebelumnya berencana langsung bekerja karena kondisi ekonomi keluarga belum memungkinkan untuk membiayai pendidikan di perguruan tinggi.
Namun, rencana tersebut berubah setelah Rangga mengikuti seleksi Program Sarjana Penggerak Desa. Ia dinyatakan lolos dan memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp20 juta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Mathla’ul Anwar.
“Alhamdulillah keterima. Tadinya mau kerja, belum kepikiran kuliah,” ujar Rangga.
Manfaat program sosial juga dirasakan Sofariah, warga Cipancur, Menes. Ia menerima bantuan Jamsos Keluarga sebesar Rp500 ribu yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu biaya sekolah anak.
Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Sementara Sofariah bekerja sebagai buruh pengolah emping melinjo dengan penghasilan sekitar Rp10 ribu per kilogram atau sekitar Rp30 ribu per hari saat musim melinjo.
“Alhamdulillah bisa buat kehidupan sehari-hari, buat sekolah anak,” tuturnya.
Di lokasi yang sama, Gerakan Pangan Murah yang melibatkan BUMD Provinsi Banten, BUMD Pandeglang, serta UMKM binaan juga mendapat sambutan masyarakat.
Sementara itu, layanan NIB gratis yang disediakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh legalitas secara lebih cepat.
Bagi Achmad Dimyati Natakusumah, seluruh rangkaian pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan mandiri.
“Pokoknya bagaimana masyarakat bisa berusaha, sehat, produktif, dan mandiri. Semua program itu saling berkaitan,” pungkasnya.
Dengan membawa layanan langsung ke tengah masyarakat, Pemprov Banten berupaya memangkas jarak pelayanan sekaligus memastikan program pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh warga, khususnya masyarakat di wilayah yang membutuhkan akses pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.
Meta Description:
Pemprov Banten menghadirkan pelayanan publik langsung di Pandeglang, mulai dari cek kesehatan gratis, pangan murah, NIB gratis, hingga bantuan pendidikan dan sosial.
(sib/Lex)
