BANYUMAS, ifakta.co – Harapan agar semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera memperoleh akses pendidikan terus mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, pemerintah mengajak masyarakat ikut membantu menemukan anak-anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan agar dapat bergabung ke Sekolah Rakyat Banyumas.
Ajakan tersebut muncul karena kuota peserta didik jenjang sekolah dasar hingga kini belum terpenuhi. Dari total 90 kursi yang tersedia, baru sekitar 25 anak yang telah terdaftar. Sebaliknya, penerimaan peserta didik untuk jenjang SMP dan SMA sudah mencapai kapasitas maksimal, masing-masing sebanyak 90 siswa.
Iklan
Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengimbau masyarakat segera melaporkan anak-anak dari keluarga kategori Desil 1 dan Desil 2 yang belum bersekolah maupun sempat putus sekolah. Menurutnya, mereka tetap memiliki kesempatan mengikuti pendidikan melalui program Sekolah Rakyat selama memenuhi persyaratan.
Lintarti menjelaskan Sekolah Rakyat lebih mengutamakan warga Banyumas, terutama yang tinggal di sekitar lokasi sekolah. Meski begitu, kesempatan tetap terbuka bagi calon peserta didik dari wilayah lain di Kabupaten Banyumas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sepanjang memenuhi persyaratan, anak-anak yang putus sekolah tetap bisa bersekolah di sini. Yang penting, mereka memiliki semangat belajar dan berasal dari sasaran program, Desil 1 dan Desil 2,” ujar Lintarti saat meninjau kesiapan Sekolah Rakyat Banyumas, Jumat (3/7/2026).
Sekolah Rakyat Banyumas berdiri di Kecamatan Sumbang dengan kapasitas total 270 peserta didik. Jumlah tersebut terbagi menjadi tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA yang masing-masing menyediakan 90 kursi.
Kompleks pendidikan itu juga memiliki berbagai fasilitas pendukung. Tersedia ruang kelas, asrama, ruang makan, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, tempat ibadah, kantin, hingga gedung pertemuan. Gedung belajar setiap jenjang berdiri terpisah, sedangkan beberapa fasilitas umum dapat digunakan bersama.
Lintarti menilai rendahnya jumlah pendaftar jenjang SD bukan karena minimnya calon siswa. Banyak orangtua, menurutnya, masih merasa berat melepas anak usia sekolah dasar untuk tinggal di lingkungan berasrama.
“Anak-anak SD usianya masih kecil sehingga banyak orangtua yang belum siap melepas mereka tinggal di asrama,” katanya.
Kondisi berbeda justru terlihat pada penerimaan jenjang SMP dan SMA. Kepala SRMP 13 Banyumas, Siti Isbandiyah, menyebut minat masyarakat terhadap dua jenjang tersebut sangat tinggi.
Untuk SMP, tim berhasil menjangkau sekitar 360 calon peserta didik. Namun sekolah hanya menerima 90 siswa sesuai daya tampung yang tersedia. Situasi serupa juga terjadi pada jenjang SMA. Sekitar 360 calon siswa mengikuti proses penjaringan, tetapi sekolah hanya menetapkan 90 peserta didik.
Sementara itu, jumlah calon siswa SD baru mencapai sekitar 25 anak. Siti menegaskan proses penjangkauan masih berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan.
“Anak-anak SD masih membutuhkan pengasuhan orangtua. Banyak orangtua yang merasa belum tega melepas anaknya tinggal di asrama. Jadi bukan karena tidak ada calon siswa, tetapi lebih karena faktor kesiapan orangtua dan anak,” ujarnya.
Apabila hingga penutupan pendaftaran kuota SD belum terpenuhi, pihak sekolah telah mengusulkan pengalihan sisa kursi kepada Kementerian Sosial. Usulan tersebut bertujuan agar kapasitas sekolah dapat dimanfaatkan secara maksimal melalui penambahan kuota pada jenjang SMP dan SMA.
Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadie memastikan kegiatan belajar mengajar tetap mulai pada 13 Juli 2026 sesuai jadwal. Seluruh siswa akan menempati bangunan yang telah selesai dibangun terlebih dahulu sambil menunggu penyelesaian fasilitas lainnya.
“Informasi dari PUPR, siswa akan ditempatkan di bangunan yang sudah siap. Masing-masing per jenjang akan mulai belajar sambil menunggu pembangunan selesai seluruhnya,” kata Agus.
Ia juga memastikan seluruh guru dan kepala sekolah telah siap menjalankan proses pembelajaran. Pemerintah pusat merekrut seluruh tenaga pendidik sekaligus memberikan pembekalan melalui bimbingan teknis sebelum memulai tahun ajaran.
Sebagian fasilitas penunjang juga sudah tersedia. Namun, pengadaan tempat tidur dan kasur masih berlangsung dan ditargetkan rampung sebelum siswa masuk asrama. Untuk sementara waktu, peserta didik diminta membawa perlengkapan pribadi seperti bantal, selimut, serta sprei.
Agus menambahkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Pemerintah pusat juga menunjuk person in charge untuk mendampingi operasional sekolah.
Sistem kepemimpinan menerapkan satu kepala sekolah yang mengoordinasikan seluruh jenjang pendidikan sehingga pengelolaan kawasan Sekolah Rakyat berlangsung secara terpadu.
(naf/lex)
