KOTA TANGERANG, ifakta.co – Pengamat Politik dan kebijakan publik, Adib Miftahul mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini agar serius tangani dugaan kecurangan pelaksanaan PPDB Banten 2024. Kejaksaan didorong memeriksa Dindikbud Banten, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan para Kepala Sekolah.
Hal itu diungkapkan Adib, berdasarkan temuan Ombudsman jumlah kursi kosong pada tingkat SMAN tercatat sebanyak 4.684 kursi. Bahkan, menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menemukan angka jauh lebih besar yang disampaikan oleh Ombudsman, yakni sebanyak 6.515 kursi kosong. Diperkuat pula beberapa kejanggalan pada pelaksanaan PPDB diantaranya di SMAN 12, SMAN 3 dan SMAN 13 Kota Tangerang.
“Di tiga sekolah diwilayah timur saya memiliki data anak yang dinyatakan tidak diterima atau ditolak sistem namun pada kenyataanya diduga turut serta dalam pelaksanaan MPLS,” ungkap Adib kepada Wartawan Selasa (16/7/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masih menurut Adib, dari data yang ia punya terdapat puluhan anak yang tersebar di tiga sekolah yakni SMAN 12, SMAN 3 dan SMAN 13.
“Yang parah sebagai salah satu contoh, di SMAN 12, berdasarkan data yang kami dapat dari teman teman pergerakan dan aktivis, disetiap tahun SMAN 12 disinyalir kerap kali mengakomodir siswa yang dinyatakan tidak diterima oleh sistem,” ungkap Adib.
Ironinya, ketiga sekolah yang diduga melakukan kecurangan pada pelaksanaan PPDB berlokasi tidak jauh dari kediaman orang nomer satu di dinas pendidikan.
“12, 3 sama 13 lokasinya tidak jauh dari rumah Tabrani, kok bisa mereka begitu,” ungkap dosen Fisip UNIS itu.
Tidak hanya diwilayah barat, Adib juga mengklaim memiliki data di beberapa sekolah lainnya yang diduga melakukan hal serupa diantaranya SMAN 10, SMAN 1 dan SMAN 14.
“Hampir rata rata modusnya sama, menerima siswa diluar ketentuan yang sudah ditetapkan untuk wilayah barat ada SMAN 8, SMAN 15 dan SMAN 11,” kata Adib.
Adib menduga ada campur tangan dari oknum aparat penegak hukum, oknum dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang turut mengambil keuntungan dari budaya titip menitip siswa, sehingga sulit diungkap hingga meja hijau.
“Paling maksimal dilakukan pemanggilan itupun tidak ada tindak lanjut dari pemanggilan tersebut sehingga patut diduga ada tawar menawar disana,” ungkap Adib.
Masih menurut Adib, Aksi unjuk rasa yang biasanya digelar oleh kalangan aktivis dan pergerakan dalam menyingkapi persoalan PPDB yang sudah menahun diduga kerap digembosi oleh para oknum aparat dengan berbagai upaya mulai dari pendekatan secara personal hingga dengan cara cara intimidasi.
“Ayuklah kasihan ini warga yang kurang mampu butuh sekolah. Pungli PPDB ini mirip kentut, bau dan tindakannya ada, tapi susah diungkap. Maka butuh penegakan serius,” kata Adib.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Adib berharap aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar Forum Aliansi Aktivis Tangerang (Fortang) pada Rabu (17/7/2024) tidak di intervensi oknum aparat penegak hukum sehingga kedepan pelaksanaan PPDB di Kota Tangerang dapat lebih adil dan transparan.
“Ya kita lihat aja besok, gembos ngga itu aksi unjuk rasa temen temen Fortang, semoga aja sih ngga,” ungkap Adib.
Untuk diketahui, Forum Aktivis Tangerang (Fortang) berencana menggelar aksi Unjuk rasa pasca pelaksanaan PPDB Banten.
Berdasarkan surat pemberitahuan Fortang kepada Polres Metro Tangerang Kota yang beredar dikalangan wartawan aksi tersebut bakal digelar di beberapa sekolah diantaranya SMA 3 Tangerang, SMA 12 Tangerang, SMAN 9 dan beberapa SMA Negeri lainnya.
Dalam surat pemberitahuan itu Ketua umum Fortang M Taher mendesak agar sekolah sekolah tersebut memberikan salinan peserta didik yang diterima beserta bukti pendukung.
