Inilah Tahapan Menuju Masyarakat Aman Covid-19 dan Produktif

- Jurnalis

Selasa, 9 Juni 2020 - 08:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ifakta.co, JAKARTA – Masyarakat di Indonesia masih terdampak pandemi. Mereka tidak hanya terpapar oleh penyakitnya tetapi juga mereka yang sehat terdampak secara sosial dan ekonomi. 

Sebelum ditemukannya vaksin COVID-19, masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas dengan aman dan produktif.

Namun, new normal atau istilah yang mudah dipahami sebagai adaptasi kebiasaan baru menjadi syarat mutlak. Adaptasi ini bertujuan supaya masyarakat tidak terpapar COVID-19, salah satunya di sektor ekonomi.

Menyikapi dampak pandemi di sektor ekonomi, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTTPC19) Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa tidak bisa serta merta dibuka secara langsung. Pemerintah daerah perlu melakukan tahapan-tahapan menuju masyarakat aman dan produktif. 

“Ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menuju masyarakat aman COVID-19 dan produktif,” ujar Prof. Wiku dalam konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin (8/6).

Pertama adalah tahap prakondisi. Ia menyampaikan bahwa tahapan awal yang dilakukan oleh tiap daerah adalah melakukan prakondisi dengan memberikan informasi yang holistik, jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi tersebut antara lain mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19. Penyampaian informasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak melalui sosialisasi dan komunikasi publik yang efektif. 

Kedua adalah tahap timing. Tahapan yang menentukan tentang waktu kapan suatu daerah dapat dimulai aktivasi sosial ekonomi dengan memperhatikan data epidemiologi, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kesiapan organisasi dan manajemen di daerah, serta memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

Ketiga adalah tahap prioritas. Tahapan ini dilakukan untuk memilih daerah atau sektor yang dapat dipulihkan kegiatan sosial-ekonomi secara bertahap dengan dilakukan simulasi agar kegiatan tersebut dapat berkelanjutan.

Keempat adalah tahap koordinasi pusat dan daerah. Tahapan ini penting dimana terjadi konsultasi timbal balik, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sinergis dalam pengambilan keputusan.

Kelima adalah tahap monitoring dan evaluasi. Tahapan pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dari pelaksanaan, dari pemulihan aktivitas sosial-ekonomi. 

“Kami ingin menyampaikan, mengenai monitoring dan evaluasi peta risiko daerah. Sebagai contoh, untuk daerah zona hijau atau tidak terdampak, kami melakukan monitoring dan evaluasi untuk kabupaten-kota yang tidak terdampak. Adapun perubahan data dari 102 kabupaten-kota menjadi 92 kabupaten-kota tidak terdampak,” ujar Prof. Wiku.

Lebih lanjut perubahan data ini terjadi berdasarkan evaluasi indikator kesehatan masyarakat.

“Kami akan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi zonasi secara mingguan setiap hari Senin,” ucap. (my)

Baca juga :  KPK Gelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan APH dan APIP Tangani Korupsi di Jateng dan Jogja

Berita Terkait

Sespim Lemdiklat Polri Letakkan Batu Pertama Bangun Masjid, Didesain Ridwan Kamil
Enam Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Diduga Disuruh Atasan, Ada Apa?
PWI Sumsel Instruksikan Wartawan Gelar Demo di DPRD Tolak Revisi UU Penyiaran
Gerindra Sebut Prabowo Akan Gandeng Baznas untuk Wujudkan Makan Siang Gratis
Delegasi Indonesia Kunjungi Swedia untuk Siapkan Program Makan Siang Gratis
Direktur PPSP Ajak Satker Ditjen PPDT Kejar Ketertinggalan Deviasi
Ini Klarifikasi PWI Pusat, Ketum Hendry Ch Bangun: Keterangan Jusuf Rizal Tidak Berdasar Fakta
Sejumlah Polisi di Pegunungan Bintang Diganjar Pin Emas Kapolri hingga KPLB

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 20:23 WIB

Sejumlah Upaya Terus Dilakukan, Termasuk Proses Mediasi di PN Tangerang, Kuasa Hukum Penggugat Minta Widya Andescha Harus Kembalikan Hak Ketiga Kliennya

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:04 WIB

Tak Diberangkatkan, Ratusan Calon PMI Minta ke Widya Andescha Uang Dikembalikan

Kamis, 6 Juni 2024 - 23:48 WIB

Wisnu Harto S.H : Penahanan Kepala Desa Krinjing Tidak Sesuai Prosedur dan Dipaksakan, Dirinya Menuntut Praperadilan

Rabu, 5 Juni 2024 - 11:56 WIB

Polres Pali Usut Kasus Penipuan Dump Truk di Wilayahnya

Senin, 3 Juni 2024 - 17:22 WIB

Anggota Patroli Polsek Kembangan Terkena Bacokan Saat Hendak Bubarkan Tawuran di Meruya Utara

Senin, 20 Mei 2024 - 23:16 WIB

Polres Prabumulih Tangkap Bidan Gadungan yang Diduga Tewaskan Pasiennya

Senin, 20 Mei 2024 - 20:26 WIB

7 Tahun Mangkrak, Polres Jakbar Belum Bisa Ungkap Kasus Pembunuhan Mahasiswi Esa Unggul

Kamis, 16 Mei 2024 - 19:37 WIB

Advokat Betawi Kawal Kasus Penusukan Imam Musholla di Kedoya yang Dilakukan OTK

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca