Kejati Kalbar Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bansos di BPTD

- Jurnalis

Rabu, 27 Mei 2020 - 00:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ifakta.co, PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat tengah menyelidiki dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat. Bantuan dengan nilai 177 juta rupiah yang berasal dari Kementerian Perhubungan itu, diduga tidak diserahkan 100 persen kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Kepala Kejati Kalimantan Barat Jaya Kesuma mengatakan, terungkapnya kasus ini berawal dari penyelidikan Kejaksaan di beberapa instansi.

“Kami melakukan penelitian beberapa tempat dan di satker bersangkutan ternyata ada kejanggalan, dan bantuan tidak 100 persen diserahkan kepada masyarakat,” ungkapnya dalam rilis pers di Kantor Kejati Kalbar, Selasa (26/5/2020).

Bantuan paket sambako dengan nilai Rp250-300 ribu per paket itu, rencananya akan dibagikan kepada masyarakat di Desa Rasau Jaya, Kubu Raya. Namun, bantuan tersebut diduga baru disalurkan sebanyak 10 persen.

Dalam kasus ini, penyidik memeriksa enam saksi termasuk dua terduga pelaku berinisial D dan B, yang tak lain adalah kepala satuan kerja (Kasatker) dan pejabat pembuat komitmen (PPK). Selain itu, penyidik juga menyita paket sembako yang baru dibeli setelah ada temuan pihak Kejaksaan.

“Kami mohon waktu kepada teman-teman mengungkap kebenarannya, bila perlu kami menindak, jika memang terjadi penyimpangan seperti itu,” tegasnya.

Jaya pun tak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat. Kendati begitu, penyelidikan terus dilakukan. Dia pun bertekad tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan memanfaatkan kondisi Covid-19.

“Saya dan jajaran sudah bertekad tidak ada ruang, bagi siapa saja melakukan kejahatan memanfaatkan kondisi ini. Jika ada pihak yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadi maka konsekuensinya adalah hukum,” pungkasnya.

(Led)

Berita Terkait

Perayaan Waisak Vihara Hemadhiro Mettavati Dihadiri Ribuan Umat Budha
Chandra Aditiya Dilantik jadi Ketua Umum Hikmahbudhi 2024-2026
Dukung Pariwisata Indonesia, Perusahaan Startup luncurkan Aplikasi Holigo
Inspektorat DKI Gelar Bimtek Pendidikan Antikorupsi Bagi Pejabat Pemkot Jakpus
Ketua Dewan Pers Tekankan Independensi Pers Bersifat Mutlak Jangan Ada Intervensi, Saat Hadiri UKW di Surabaya
Untuk Mempermudah Kontrol Dana 5% Yang Diatur UU DKJ Baiknya Dikelola LMK Bukan Liding Sektor
Gunung Awu di Kepulauan Sangihe Sulut Siaga 3
Pawai Alegoris Kirap Pusaka Tak Miliki Historical Basic Terhadap HUT Nganjuk

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 20:19 WIB

FORWAT Demo KPU Kota Tangerang, Tuntut Transparansi Anggaran Publikasi Media

Kamis, 20 Juni 2024 - 17:16 WIB

Kawal Pesta Demokrasi Pilkada 2024, KPU Kota Tangerang Ajak Wartawan

Kamis, 20 Juni 2024 - 16:35 WIB

Babinsa Koramil 10/Sepatan Lakukan Pendampingan CBP

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:27 WIB

Pesan Pasi Ops pada kesempatan apel Pagi

Selasa, 18 Juni 2024 - 22:52 WIB

Momentum Idul Adha 1445 H, Komunitas Jurnalis Kompeten Tangerang Raya,Berbagi Kebaikan Qurban

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:59 WIB

Hari Raya Idul Adha 1445 H, FORWAT Kembali Salurkan Hewan Qurban

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:35 WIB

Pemkot Tangsel Distribusikan 94 Hewan Kurban pada Iduladha 1445 H

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:20 WIB

KAHMI Banten Gelar Nobar Film Lafran di Mal Tangcity

Berita Terbaru

Regional

Babinsa Koramil 10/Sepatan Lakukan Pendampingan CBP

Kamis, 20 Jun 2024 - 16:35 WIB

Regional

Pesan Pasi Ops pada kesempatan apel Pagi

Kamis, 20 Jun 2024 - 11:27 WIB

Peserta OKK PWI Jaya berswa bersama setelah mengikuti orientasi, Rabu 19 Juni 2024 (Poto:ifakta.co)

Megapolitan

OKK PWI Jaya 2024 Pecahkan Rekor Peserta Terbanyak Selama 15 Tahun

Kamis, 20 Jun 2024 - 09:57 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca