Dikeluarkannya Perppu 1/20 Kebijakan Penanganan Covid-19 di Tangan Presiden

- Jurnalis

Minggu, 5 April 2020 - 10:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ifakta.co, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema berharap semua Kementerian dan Lembaga Negara, termasuk DPR RI searah dalam sinergi untuk menjalankan Inpres dan Perppu.

“Dengan dikeluarkannya Inpres dan Peppu, komando kebijakan penanganan dampak Covid-19 ada di tangan Presiden. Kementerian, Lembaga Negara, dan Kepala Daerah tidak boleh berbeda kebijakan penanganan, baik antar kementerian atau antarlembaga maupun antara pemerintah pusat dan daerah,” kata legislatif yang akrab disapa Ansy dapam rilis dikutip parlementaria, Sabtu (4/3/20).

Ia menambahkan, jangan sampai kepala daerah berbeda kebijakan dengan pemerintah pusat. Semuanya harus bersinergi.

Komisi IV DPR RI pun nantinya akan memastikan agar Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Bulog dapat melakukan Refocussing Kegiatan dan Realokasi anggaran yang tepat sasar dan terukur dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Secara konkret, Komisi IV DPR RI dapat menyisir anggaran non-prioritas untuk dialihkan kepada penanganan Covid-19.

 “Komisi IV harus bisa menyisir kegiatan dan anggaran di Mitra Kerja, agar mengalihkan yang tidak proritas dan tidak urgen kepada penanganan dampak Covid-19. Kegiatan dan anggaran non prioritas yang perlu dialihkan seperti kunjungan dan perjalanan dinas ke dalam dan keluar negeri oleh Kementerian dan DPR RI, acara seminar, FGD, kegiatan Gemarikan KKP, dan lain-lain,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

 Selain itu, Komisi IV DPR RI harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Tambahan anggaran akibat penerbitan Perppu sebesar Rp 405,1 triliun. Anggaran sebesar Rp 25 triliun digunakan sebagai dana cadangan pemenuhan pokok, dan juga operasi pasar.

“Fungsi pengawasan sangat diperlukan untuk mencegah potensi penyelewengan (moral hazard) terhadap pelaksanaan Perppu ataupun realokasi anggaran. Jangan sampai ada pihak yang memanipulasi bantuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” pungkas legislator dapil NTT II itu. 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem. Jokowi juga telah mengumumkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. (ham)

Baca juga :  Kemenperin Terus Dorong Pemerataan Pembangunan Industri di Indonesia

Berita Terkait

Enam Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Diduga Disuruh Atasan, Ada Apa?
PWI Sumsel Instruksikan Wartawan Gelar Demo di DPRD Tolak Revisi UU Penyiaran
Gerindra Sebut Prabowo Akan Gandeng Baznas untuk Wujudkan Makan Siang Gratis
Delegasi Indonesia Kunjungi Swedia untuk Siapkan Program Makan Siang Gratis
Direktur PPSP Ajak Satker Ditjen PPDT Kejar Ketertinggalan Deviasi
Ini Klarifikasi PWI Pusat, Ketum Hendry Ch Bangun: Keterangan Jusuf Rizal Tidak Berdasar Fakta
Sejumlah Polisi di Pegunungan Bintang Diganjar Pin Emas Kapolri hingga KPLB
Tindaklanjuti Arahan Presiden, Kapolri Lepas Mudik Gratis Polri Presisi

Berita Terkait

Kamis, 30 Mei 2024 - 19:36 WIB

Jelang Perhelatan Pilkada, Uus Kuswanto Hadiri Ngopi Ba’da Ashar dengan PCNU Jakbar

Selasa, 28 Mei 2024 - 14:56 WIB

Penilaian 8 Aksi Konvergensi Stunting, Wali Kota: Ini Tanggung Jawab Kita Semua Dalam Menciptakan Generasi Emas

Selasa, 28 Mei 2024 - 14:50 WIB

100 PKK Jakpus Ikuti Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik

Senin, 27 Mei 2024 - 10:39 WIB

RSUD Tamansari pada HUT Ke-8 Bertekad Menjadi Layanan Kesehatan Rujukan yang Diandalkan

Kamis, 23 Mei 2024 - 17:19 WIB

Kapolres Jakbar Terkesan Menghindar Saat Soroti Isu Terkini

Kamis, 23 Mei 2024 - 10:21 WIB

RSUD Tanah Abang Raih Penghargaan Implementasi Pembangunan Zona Integritas

Rabu, 22 Mei 2024 - 16:21 WIB

100 PKK Jakpus Ikuti Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:30 WIB

Satpol PP Jakbar Intensifkan Penjangkauan PPKS, 5 Orang Terjaring Operasi

Berita Terbaru

Regional

Tukang Becak di Teluknaga Butuh Perhatian Pemerintah

Kamis, 30 Mei 2024 - 22:05 WIB

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun. (Foto: dok.istimewa)

Kolom

Utak-atik Etik

Kamis, 30 Mei 2024 - 14:20 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca