Mahfud MD Berencana Akan Hilangkan Fungsi Polsek Lakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Ilustrasi

ifakta.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berencana akan menghilangkan fungsi penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian sektor (Polsek).

Polsek nantinya kata dia bakal diminta lebih fokus menjalankan fungsi pengayoman kepada masyarakat.

“Polsek-polsek itu kalau bisa tidak lakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi dia bangun tertib dan nyaman, pengayoman ke masyarakat. Soal kasus pidana itu ke Polres Kota dan Kabupaten,” ujar Mahfud di Istana Negara, Jakarta Pusat, seperti dikutip medcom.id, Rabu, (19/2/2020).

Wacana ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki struktur kepolisian. Alasan lainnya, kejaksaan dan pengadilan hanya ada di tingkat kabupaten/kota.

“Polsek seringkali pakai target. Kalau enggak pakai pidana, dianggap tidak bekerja,” katanya.

Ia menuturkan, wacana ini diharapkan bisa membuat polisi mengedepankan restorative justice. Konsep ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban.

Nantinya lewat restorative juctice, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang fokus pada pemidanaan, diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Hal ini untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice dinilai perlu ditonjolkan. Sebab, menurut Mahfud, tak semua kasus harus diselesaikan pakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Sehingga orang mencuri semangka saja dihukum dengan KUHAP,” ucapnya.

Bagi Mahfud, kasus kriminal yang tergolong kecil seharusnya bisa diselesaikan lewat jalur kekeluargaan.

“Jadi polsek tidak cari-cari perkara,” ucapnya.

Wacana ini disampaikan Mahfud kepada Presiden Joko Widodo satu paket dengan usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait penindakan hukum. Kompolnas ingin agar hukum tidak dipengaruhi pertimbangan politik

“Misalnya, yang terlibat ini jangan ditindak, yang orang Papua jangan ditindak, biar tidak ramai isu merdeka. Itu tidak boleh, hukum ya hukum, yang penting transparan ke masyarakat,” terangnya.

Namun, Mahfud memastikan ini baru berupa usulan. Wacana tersebut akan dibahas bersama Presiden. (amy)

Lihat juga :  Gandeng KPK, 40 ASN Kementerian ESDM Ikuti Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Sinergitas

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

57 Komentar