Survei Membuktikan 19,4% PNS tidak Setuju Ideologi Pancasila

- Jurnalis

Selasa, 10 Desember 2019 - 16:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diskusi menjawab Kontroversi SKB 11 Menteri” di Ruang Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

ifakta.co, Jakarta – Menurut Inspektur Wilayah III Kemenkumham Achmad Rifai mengatakan, bahwa berdasarkan riset Alvara Research Center ada19,4% PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Hal ini dikatakan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 dengan tema “Menjawab Kontroversi SKB 11 Menteri” di Ruang Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Ia menambahkan, padahal jumlah seluruh ASN adalah 4 juta orang, berarti 19,4 % itu jumlahnya juga besar.

“Masih berdasarkan riset tadi jika ditambahkan dengan pegawai BUMN yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila ada 9,1 % maka jumlahnya bertambah besar,” ujarnya.

Selanjutnya, ia memaparkan juga bahwa dalam riset yang diselenggarakan Alvara Research Center dan Mata Air Foundation adalah paham radikalisme yang menolak ideologi negara sudah mempengaruhi berbagai kalangan.

“Selain kalangan ASN dan BUMN, juga ada kalangan mahasiswa dan pelajar SMA serta pegawai swasta. Bahkan kaum muda harapan bangsa seperti mahasswa dan pelajar SMA adalah dua kalangan yang paling tinggi dalam menerima ajaran jihad dan berdirinya negara Islam atau khilafah berdasarkan riset tersebut,” tambahnya.

Karena itu Rifai mengatakan bahwa akan berbahaya jika para mahasiswa yang telah lulus tadi jika ikut melamar sebagai PNS/ASN dan lolos seleksi.”Untuk itu pemerintah berusaha terus menjaga mereka dari paparan paham radikalisme yang membahayakan negara tersebut,” pungkasnya.

Dalam acara ini hadir pula narasumber lainnya dari Mudzakir Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, dan Rosarita Niken Widiastuti Sekjen Kemkominfo. (Ham)

Baca juga :  Kemenperin Terus Dorong Pemerataan Pembangunan Industri di Indonesia

Berita Terkait

Kapolri Hadiri Pembukaan Rapat Kerja Teknis Gabungan Seluruh Divisi
Polri Dukung Ketahanan Pangan, Produksi Jagung Indonesia Meningkat pada Triwulan Pertama 2025
Menteri Kehutanan Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Kepegawaian Berbasis Merit di Lingkup Kementerian Kehutanan
Kemenhut Apresiasi MA Batalkan Vonis Bebas Pelaku Perdagangan Cula Badak Jawa
Satuan Brimob Polda Metro Jaya Gelar Patroli Rayonisasi, Cegah Aksi Tawuran dan Balap Liar di Jakarta Pusat dan Selatan
Buka Jambore Karhutla Riau, Kapolri Tekankan Pentingnya Antisipasi Ancaman Karhutla
Film “Penjagal Iblis: Dosa Turunan” Horor yang Fresh Berbalut Aksi
Pangdam II/Sriwijaya Pimpin Pengamanan Presiden RI dalam Peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Sumsel

Berita Terkait

Rabu, 30 April 2025 - 15:24 WIB

Kapolri Hadiri Pembukaan Rapat Kerja Teknis Gabungan Seluruh Divisi

Selasa, 29 April 2025 - 18:27 WIB

Polri Dukung Ketahanan Pangan, Produksi Jagung Indonesia Meningkat pada Triwulan Pertama 2025

Selasa, 29 April 2025 - 14:50 WIB

Menteri Kehutanan Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Kepegawaian Berbasis Merit di Lingkup Kementerian Kehutanan

Selasa, 29 April 2025 - 14:45 WIB

Kemenhut Apresiasi MA Batalkan Vonis Bebas Pelaku Perdagangan Cula Badak Jawa

Sabtu, 26 April 2025 - 21:11 WIB

Satuan Brimob Polda Metro Jaya Gelar Patroli Rayonisasi, Cegah Aksi Tawuran dan Balap Liar di Jakarta Pusat dan Selatan

Berita Terbaru

Berita Daerah

Polres Nganjuk Gelar Patroli Kewilayahan Jelang Mayday 2025

Rabu, 30 Apr 2025 - 20:19 WIB