Dirjen Kemenag Menegaskan Pengkhianatan Terhadap Konstitusi Hukumnya Haram

- Jurnalis

Senin, 11 November 2019 - 18:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

iFAKTA.CO, JAKARTA – Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin menegaskan, ketaatan terhadap konstitusi merupakan sebuah kewajiban. Sedangkan pengkhianatan terhadap konstitusi adalah haram. 

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 yang berlangsung di Ruang Serbaguna in saat menanggapi pertanyaan kerap terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama di Indonesia. 

“Terjadinya diskriminasi terhadap nonmuslim Ini memang tantangan kita. Memang apa yang perjuangkan oleh pemerintah tidak selalu sesuai degan yang terjadi di lapangan. Misalnya terkait pendirian rumah ibadah yang memiliki banyak persyaratan, termasuk persetujuan dari warga sekitar,” katanya saat menggelar acara diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB)9 di ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kemenkominfo, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Dikutip dari hadist Nabi Muhammad SAW, Amin menyebutkan bawa barang siapa yang membunuh orang yang terikat dalam sebuah perjanjian, maka haram baginya bau surga. Dalam konteks itulah, dia mengingatkan bahwa The Founding Fathers sudah menyepakati Negara Kesatuan Indonesia. 

“Sehingga, kalau ini dikhianati, maka sama dengan kisah nabi itu. Ole karena itu, harus diberi pemahaman tentang agama yang moderat. Di mana semua pemeluk agama di Indonesia, sama-sama sebagai warga negara bangsa yang terikat pada perjanjian besar, yakni konstitusi kita. Dan menaati konstitusi adalah wajib, dan mengkhianati konstitusi adalah haram,” paparnya.

Demikian juga dengan penganut Syiah, menurut Amin, yang juga diketahui kerap menjadi pengungsi di negeri sendiri. Hal itu terjadi, menurut dia, karena ada yang menganggap Syiah sesat, tidak sesuai islam.

“Padahal jangankan Syiah, kalangan yang nonmuslim sekalipun sejatinya memiliki hak yang sama sebagai warga bangsa. Dan inilah yang menjadi tantangan kita untuk memperjuangkannya sebagai warga bangsa,” pungkasnya. (Ham)

Berita Terkait

RS. Karang Tengah Medika Berikan Layanani Kesehatan Terbaik dengan Resmikan Klinik Immunotherapy
Reza Muhamad Irvan Caleg PKB Dapil 9 Sambangi Majelis Qur’an Al-falah
Ratusan Warga Pondok Bahar Hadiri Kampanye Caleg DPRD Provinsi Banten Haji Sarmilih
Euphoria HUT ke-17 Partai Hanura di Nganjuk Dibanjiri Ribuan Massa
Polri Bongkar Judi Bola, Dikendalikan Dari Filipina
Warga Binaan Lapas Narkotika DKI Rayakan Kathina Puja 2567 B.E
Dukung Percepatan Pembangunan DOB untuk Papua Sejahtera
KCIC Himbau Masyarakat Beli Tiket Hanya Melalui Saluran Resmi

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 14:31 WIB

Kapolres Nganjuk Gelar Program Nusantara Cooling System Bersama Organisasi Mahasiswa di Nganjuk

Selasa, 20 Februari 2024 - 19:18 WIB

Kapolres Nganjuk Kunjungi Seluruh PPK Pastikan Penghitungan Suara Aman dan Lancar

Sabtu, 17 Februari 2024 - 17:56 WIB

Kapolres Nganjuk Sambangi dua Petugas PKD dan KPPS yang Terbaring Sakit Pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kamis, 15 Februari 2024 - 19:07 WIB

Basis Loyalis Jokowi Minta Semua Relawan Kawal Suara Prabowo-Gibran, Ini Penjelasannya

Kamis, 15 Februari 2024 - 16:35 WIB

Suarakan Perdamaian Pasca Pemilu 2024, Ini Pesan Tokoh Masyarakat Kabupaten Nganjuk

Rabu, 14 Februari 2024 - 17:38 WIB

Viral! TPS 007 Desa Kuncir Ngetos di Desain Bak Wedding Party Mampu Tarik Minat Warga untuk Nyoblos

Rabu, 14 Februari 2024 - 06:25 WIB

Kapolres Nganjuk Keliling Pos Pam TPS untuk Pastikan Kesiapan Anggota dalam Pengamanan Proses Pencoblosan Pemilu 2024

Selasa, 13 Februari 2024 - 20:39 WIB

Partai Demokrat Prabumulih Terjunkan 1.340 Saksi untuk Jaga TPS

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari ifakta

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca