Presiden Harus Turun Tangan Atasi Kisruh di KPK

- Jurnalis

Minggu, 15 September 2019 - 10:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

iFAKTA.CO, JAKARTA – Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menjadi polemik tersendiri bagi lembaga antirasuah ini. Hal ini berdampak kepada upaya pemberantasan korupsi.

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Badan Investigasi Independet Pengawasan Kekayaan Pengusaha dan Pejabatan RI (BII PKPPRI) Darsuli menyarankan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera bertindak agar persoalan KPK tidak berlarut-larut. Menurutnya, Presiden turun tangan mengatasi kisruh di KPK.

“Kita berharap, Pak Jokowi harus memberikan perhatian khusus untuk KPK. Marilah kita sama-sama kita benahi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya kepada ifakta.co di Jakarta, Sabtu (14/9) sore.

Menurut Darsuli, saat ini yang perlu diingat adalah bahwa KPK harus tetap berdiri sebagai lembaga independen dalam memberantas korupsi. Ia menilai kisruh di KPK saat ini mengganggu upaya pemberantasan korupsi.

“Yang terpenting sekarang adalah KPK harus tetap fokus dalam upaya pemberantasan korupsi, fokus menegakkan hukum di Indonesia. Jangan terganggu dengan persoalan ini,” katanya.

Ia menambahkan, KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, harus selalu dikokohkan. KPK harus menjadi benteng dalam mencegah tindakan pidana korupsi di Indonesia.

“Belajar dari negara Cina, dulu Cina termasuk negara terkorup di dunia, sekarang mereka itu sudah menjadi negara yang tertib, karena hukuman bagi koruptor setimpal. Di Indonesia, KPK harus tetap jadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.(amy)

Baca juga :  Anugerah Jurnalistik MH Thamrin Digelar 24 Agustus 2023 di Balai Kota

Berita Terkait

Enam Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Diduga Disuruh Atasan, Ada Apa?
PWI Sumsel Instruksikan Wartawan Gelar Demo di DPRD Tolak Revisi UU Penyiaran
Gerindra Sebut Prabowo Akan Gandeng Baznas untuk Wujudkan Makan Siang Gratis
Delegasi Indonesia Kunjungi Swedia untuk Siapkan Program Makan Siang Gratis
Direktur PPSP Ajak Satker Ditjen PPDT Kejar Ketertinggalan Deviasi
Ini Klarifikasi PWI Pusat, Ketum Hendry Ch Bangun: Keterangan Jusuf Rizal Tidak Berdasar Fakta
Sejumlah Polisi di Pegunungan Bintang Diganjar Pin Emas Kapolri hingga KPLB
Tindaklanjuti Arahan Presiden, Kapolri Lepas Mudik Gratis Polri Presisi

Berita Terkait

Kamis, 21 Maret 2024 - 15:30 WIB

Wijayanto Samirin, Analisis Pasca Pemilu: Momen Penentu Bagi Indonesia

Jumat, 19 Januari 2024 - 14:31 WIB

Peran Pendidikan Politik Harus Mulai Diseriusi

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:16 WIB

AWK Berkelit Kasus Penutup Kepala itu Topi

Selasa, 12 Desember 2023 - 11:12 WIB

Ahli Pers Drs. Kamsul Hasan, SH.,MH: UKW dan KKNI, Apa yang Membedakan?

Sabtu, 21 Oktober 2023 - 14:16 WIB

Penyebab dan Dampak Konflik Israel-Palestina pada Oktober 2023

Rabu, 19 April 2023 - 11:21 WIB

Tumpang Tindih UU No.37/2004 tentang PKPU dan Kepailitan dengan Hak Eksekutorial

Minggu, 26 Maret 2023 - 13:42 WIB

Bongkar Transaksi 300 T, Romo Benny Sebut Mahfud MD Gunakan Politik Ilahi

Minggu, 26 Maret 2023 - 12:59 WIB

Penegakan Hukum yang Bermasalah di Indonesia

Berita Terbaru

Regional

Tukang Becak di Teluknaga Butuh Perhatian Pemerintah

Kamis, 30 Mei 2024 - 22:05 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca