Politisi F-PKS Menduga Banyak Oknum Penegak Hukum Melindungi Bisnis Narkoba

- Jurnalis

Minggu, 1 September 2019 - 21:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan, jika Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa negeri ini darurat narkoba, maka harus ada implementasi dan tindak lanjutnya.

Menurutnya, pernyataan itu bukan hanya retorika saja, tapi darurat narkoba harus ada komitmen dari Presiden dan implementasi dari perkataan tersebut. Bandar narkoba tidak boleh lagi mendapat ruang untuk mengedarkan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

“Bandar narkoba itu mendekati aparat dan memberikan uang kepada oknum-oknum aparat, agar bisnis mereka aman dan bisa dijaga. Oleh karena itu, butuh komitmen Presiden. Jangan hanya retorika saja, implementasinya tidak tampak di lapangan,” ujar Nasir seperti dilansir dari usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut, Kajati Sumut, Kanwil Kemenkumham Sumut, dan BNNP Sumut, di Mapolda Sumut, Sabtu (31/8/2019).

Diketahui, beberapa bulan lalu BNNP Sumut berhasil mengungkap keterlibatan napi Lapas Tanjung Gusta Medan dalam jaringan peredaran narkotika internasional. Napi tersebut bernama Khairul Arifin Hasibuan alias Dedek Kunto yang sudah divonis 8 tahun penjara. Dalam kasus ini Khairul melakukan pengendalian peredaran narkoba melalui telpon seluler yang diselundupkannya ke dalam lapas.

Menanggapi hal tersebut, Nasir mengakui cukup sulit untuk memberantas total peredaran narkoba di Indonesia, karena omset dari peredaran narkoba yang menggiurkan, bahkan mencapai jumlah triliunan rupiah.

Politisi F-PKS itu melihat banyak pihak yang mendekati oknum penegak hukum untuk melindungi bisnis haram tersebut. Menurutnya mafia narkoba uangnya sangat banyak, sehingga bisa menyuap siapa saja yang menghalangi. 

“Butuh formulasi khusus untuk menangani narkoba. Oleh karena itu Pemerintah terutama BNN harus melibatkan semua pihak dan pintu-pintu yang selama ini menjadi tempat masuknya narkoba tersebut, harus ditutup rapat.

Jika mereka datang dari laut, maka Angkatan Laut juga harus diberdayakan, sarana dan prasarana mereka harus ditingkatkan. Kesejahteraan mereka juga harus ditingkatkan, karena para mafia narkoba tidak punya batasan uang,” ujar Nas. (dpr ri / my)

Berita Terkait

Peresmian Sekertariat Posko Pemenangan Haji Sarmilih.SH Dihadiri Ratusan Orang
Caleg DPR-RI dari PPP Mayjen TNI (purn) H. Neno Hamriono, Janjikan Hidup Sejahtera
Komisi III DPR dan Komisi Yudisial Gelar Rapat Bahas Seleksi Calon Hakim Agung
Reza Muhamad Irvan Bacaleg Muda Asal Semanan Siap Maju untuk Kampung Dewek
Ahmad Safi’i,S.H. Caleg DPRD Dapil 10 Jakbar Lakukan Konsolidasi di Cisarua
Soal Polusi di Jabodetabek, Puan Dorong Pemerintah Bikin Hujan Buatan
Polusi Semakin Memburuk, Puan Ajak Masyarakat Gunakan Transportasi Publik
Tingkatkan Kualitas SDM, PA3KN DPR Gelar Workshop Penulisan Policy Brief

Berita Terkait

Jumat, 8 Desember 2023 - 20:55 WIB

Polresta Banyuwangi Ringkus 8 ABG Diduga Pelaku Pengeroyokan di Taman Sritanjung

Jumat, 8 Desember 2023 - 20:37 WIB

Jumat Curhat Polres Nganjuk, Kapolres Ajak Jamaah Ciptakan Suasana Pemilu 2024 yang Damai

Jumat, 8 Desember 2023 - 20:17 WIB

Polres Nganjuk Gelar Bakti Sosial dan Pengobatan Gratis untuk Warga Tanjungrejo

Jumat, 8 Desember 2023 - 17:27 WIB

Kapolda Jatim Berangkatkan Tim Putra Putri Kejurnas Bola Voli Junior 2023

Selasa, 5 Desember 2023 - 12:14 WIB

Polres Situbondo Berhasil Ungkap TPPO Via Mi Chat, Dua Operator Ditangkap

Senin, 4 Desember 2023 - 21:28 WIB

Tingkatkan Sinergi Kapolres Nganjuk Teken MoU dengan STKIP PGRI dan Pengadilan Agama

Senin, 4 Desember 2023 - 14:12 WIB

Kapolres Nganjuk Apresiasi Prestasi 23 Anggota Polri dengan Piagam Penghargaan

Senin, 4 Desember 2023 - 08:51 WIB

Pj. Gubernur Sumsel Serahkan Kunci Rumah Program RLTH ke Warga Palembang

Berita Terbaru