Politisi F-PKS Menduga Banyak Oknum Penegak Hukum Melindungi Bisnis Narkoba

- Jurnalis

Minggu, 1 September 2019 - 21:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan, jika Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa negeri ini darurat narkoba, maka harus ada implementasi dan tindak lanjutnya.

Menurutnya, pernyataan itu bukan hanya retorika saja, tapi darurat narkoba harus ada komitmen dari Presiden dan implementasi dari perkataan tersebut. Bandar narkoba tidak boleh lagi mendapat ruang untuk mengedarkan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

“Bandar narkoba itu mendekati aparat dan memberikan uang kepada oknum-oknum aparat, agar bisnis mereka aman dan bisa dijaga. Oleh karena itu, butuh komitmen Presiden. Jangan hanya retorika saja, implementasinya tidak tampak di lapangan,” ujar Nasir seperti dilansir dari usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut, Kajati Sumut, Kanwil Kemenkumham Sumut, dan BNNP Sumut, di Mapolda Sumut, Sabtu (31/8/2019).

Diketahui, beberapa bulan lalu BNNP Sumut berhasil mengungkap keterlibatan napi Lapas Tanjung Gusta Medan dalam jaringan peredaran narkotika internasional. Napi tersebut bernama Khairul Arifin Hasibuan alias Dedek Kunto yang sudah divonis 8 tahun penjara. Dalam kasus ini Khairul melakukan pengendalian peredaran narkoba melalui telpon seluler yang diselundupkannya ke dalam lapas.

Menanggapi hal tersebut, Nasir mengakui cukup sulit untuk memberantas total peredaran narkoba di Indonesia, karena omset dari peredaran narkoba yang menggiurkan, bahkan mencapai jumlah triliunan rupiah.

Politisi F-PKS itu melihat banyak pihak yang mendekati oknum penegak hukum untuk melindungi bisnis haram tersebut. Menurutnya mafia narkoba uangnya sangat banyak, sehingga bisa menyuap siapa saja yang menghalangi. 

“Butuh formulasi khusus untuk menangani narkoba. Oleh karena itu Pemerintah terutama BNN harus melibatkan semua pihak dan pintu-pintu yang selama ini menjadi tempat masuknya narkoba tersebut, harus ditutup rapat.

Jika mereka datang dari laut, maka Angkatan Laut juga harus diberdayakan, sarana dan prasarana mereka harus ditingkatkan. Kesejahteraan mereka juga harus ditingkatkan, karena para mafia narkoba tidak punya batasan uang,” ujar Nas. (dpr ri / my)

Berita Terkait

Perlindungan Petani Minim, DPRD Kabupaten Tangerang Tetapkan 3 Raperda
Haji Sarmilih.SH Gelar Bimtek Saksi TPS untuk Memastikan Kemenangan
Kecamatan Palmerah Lantik 655 Anggota Bawaslu
Ratusan Warga Kampung Can Tiga Antusias Hadiri sosialisasi Pemilu Partai PPP
Legislator Minta Pemerintah Lakukan Deteksi Dini Terhadap Virus Polio
Ratusan Warga Sudimara Hadiri Sosialisasi Partai PPP di Perumahan Pedurenan Villa
Dibawah Rintik Gerimis Ratusan Warga Hadiri Sosialisasi Partai PPP di Kelurahan Sudimara
Caleg DPRD Provinsi Banten Haji Sarmilih.SH Resah dengan Keadaan Pertanahan di Wilayah Tangerang

Berita Terkait

Senin, 18 Maret 2024 - 17:41 WIB

Pemkot Segera Distribusikan Bantuan Beras ke 85.798 Ribu KPM di Kota Tangerang

Senin, 18 Maret 2024 - 17:27 WIB

Kapten Inf Sutrisno Hadiri Upacara Peringatan HKN 2024 Wakili Dandim 0510/Trs

Minggu, 17 Maret 2024 - 00:20 WIB

Jembatan Cisadane Kalibaru Retak, Pj Bupati Lempar Tanggungjawab ke Gubernur

Jumat, 8 Maret 2024 - 11:25 WIB

Pizza Hut Depok Diduga Jual Pizza Tak Layak Konsumsi ke Pelanggan

Jumat, 1 Maret 2024 - 23:17 WIB

Drama Bayi Tertukar Berakhir Bahagia, Pengacara RS Sentosa Nunung Kurnia dan Syamsul Jahidin: Terima Kasih Polres Bogor Tuntaskan Tempuh Jalur RJ

Selasa, 23 Januari 2024 - 17:46 WIB

Toko Kosmetik Dekat Markas Polres Bekasi Kota Nekat Jual Pil Koplo

Selasa, 23 Januari 2024 - 13:36 WIB

Pedagang Pil Koplo Nekat Buka Lapak di Dekat Markas Polres Bekasi Kota, Aktivis: Polisi Kemana?

Rabu, 17 Januari 2024 - 20:33 WIB

Didukung Ormas, Zulkarnain Balon Kuat Bupati Kabupaten Tangerang

Berita Terbaru

DPRD bersama Pemkab Tangerang saat tetapkan 3 Raperda. (Foto: Istimewa)

Kilas Parlemen

Perlindungan Petani Minim, DPRD Kabupaten Tangerang Tetapkan 3 Raperda

Selasa, 19 Mar 2024 - 14:03 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca