TANGERANG, ifakta.co – Polemik rencana penutupan operasional PT Three Logam Mulia semakin memanas. Sejumlah warga Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, bersama warga Kampung Kedung Picis, Desa Carenang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, mendatangi Kantor Desa Gunung Kaler, Minggu (22/11/2026), untuk menyampaikan aspirasi dan penolakan terhadap rencana penutupan perusahaan tersebut.
Kedatangan warga mendapat pengawalan personel Polsek Kresek, Polresta Tangerang, serta Babinsa Koramil 07 Kresek, Kodim 0510/Tigaraksa, guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya dialog.
Persoalan yang awalnya berkaitan dengan keberadaan perusahaan kini berkembang menjadi polemik lebih luas setelah muncul pernyataan Rizki Romdani, yang mengaku sebagai perwakilan Gajah Law Office, dengan menyebut kalangan wartawan menggunakan istilah “bodrek”.
Pernyataan tersebut memantik keberatan dan kecaman dari sejumlah insan pers di Kabupaten Tangerang. Pasalnya, penggunaan istilah tersebut dinilai bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan telah menyentuh martabat profesi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik dan fungsi kontrol sosial.
Dalam dialog bersama warga, turut hadir perwakilan Media dan LSM Paku Haji Sepatan-Rajeg, Cisoka se-Kabupaten Tangerang, wartawan DKI Jakarta, serta jajaran Pokja Wartawan Gunung Kaler-Kresek (PWGK-KRESEK) Kabupaten Tangerang, Banten.
Kepala Desa Gunung Kaler, Cecep AS, yang juga menjabat Ketua APDESI Kecamatan Gunung Kaler, menerima langsung kedatangan masyarakat dan memberikan ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi.
Cecep menegaskan bahwa Pemerintah Desa Gunung Kaler bersikap netral dan tidak berpihak kepada perusahaan maupun kelompok tertentu.
“Iya, kami dari Pemerintah Desa Gunung Kaler bersikap netral. Kami juga meminta Saudara Rizki Romdani untuk hadir di kantor desa agar persoalan ini bisa dibicarakan secara terbuka. Saya tidak mengenal yang bersangkutan, tetapi tiba-tiba muncul persoalan yang membuat kami merasa mendapat tekanan,” ujar Cecep.
Sementara itu, perwakilan warga Kampung Kedung Picis, Kamsari (35), menyampaikan kekhawatirannya apabila operasional PT Three Logam Mulia dihentikan. Menurutnya, perusahaan tersebut menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat.
“Kalau perusahaan tempat kami bekerja ditutup, kami harus makan apa? Bagaimana nasib keluarga kami? Apakah pihak yang menginginkan penutupan perusahaan juga siap bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga para pekerja?” ungkap Kamsari.
Ia juga menyebut perusahaan selama ini memberikan sejumlah kontribusi kepada masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, pembagian sembako, rehabilitasi musala dan masjid, hingga bantuan dua tabung gas setiap bulan.
“Kami datang ke kantor desa bersama masyarakat untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana penutupan perusahaan. Kami berharap persoalan ini tidak mengorbankan nasib para pekerja dan keluarganya,” tambahnya.
Kamsari juga menyampaikan rencana menempuh langkah hukum terhadap Ilham karena menduga terdapat tuduhan yang tidak berdasar dan memicu polemik di tengah masyarakat.
Di sisi lain, petugas kepolisian dari Polsek Kresek, termasuk Bhabinkamtibmas Dedi Suhaidi dan Trisno, menyampaikan bahwa kehadiran aparat bertujuan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Pihak kepolisian juga disebut telah melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang menjadi objek perbincangan publik.
Berdasarkan keterangan pihak PT Three Logam Mulia, persoalan yang berkembang telah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Pihak perusahaan menyebut Rizki Romdani dijadwalkan menjalani pemanggilan pada 2 Desember 2026.
“Iya, Saudara RR sudah dilaporkan ke kejaksaan langsung oleh pihak legal perusahaan PT Three Logam Mulia dan akan dijadwalkan sidang pertama pada 2 Desember 2026,” kata perwakilan perusahaan saat dikonfirmasi ifakta.co, Minggu (22/11/2026).
Ketua PWGK-Kresek dan Agus Flores Kecam Pernyataan Rizki Romdani
Di tengah persoalan tersebut, pernyataan Rizki Romdani terhadap wartawan justru menjadi perhatian tersendiri. Berdasarkan bukti percakapan WhatsApp yang dimiliki Ketua Pokja Wartawan Gunung Kaler-Kresek, Rizki diduga melontarkan kata-kata yang merendahkan profesi wartawan saat dikonfirmasi pada Sabtu (21/11/2026).
Dalam percakapan tersebut, Rizki disebut melontarkan kalimat:
“Lo siapa! Bodrek, 50 ribu beli di warung. Bodrek 100 persen. Bodrek, kapan negara ini bisa maju.”
Tidak berhenti di situ, Rizki juga disebut mengatakan, “Jangankan lo, ketua perusahaan aluminium foil aja saya lawan. Jangan ngaku ketua-ketua.”
Pernyataan tersebut menuai keberatan karena dinilai telah melewati batas etika komunikasi dan tidak mencerminkan penghormatan terhadap profesi jurnalistik.
Wartawan bukan profesi yang pantas direndahkan hanya karena seseorang tidak menyukai pertanyaan atau pemberitaan. Kritik terhadap media merupakan hal yang sah, tetapi seharusnya disampaikan melalui argumentasi, data, dan mekanisme yang benar, bukan dengan pelabelan yang merendahkan.
Polemik kembali memanas ketika Rizki hadir dalam kegiatan jumpa pers di halaman Kantor Desa Gunung Kaler, Minggu (22/11/2026), yang disaksikan puluhan wartawan dan masyarakat dari Kampung Kedung Picis serta warga setempat.
Dalam kegiatan tersebut, kembali muncul penyebutan istilah “bodrek” terhadap kalangan wartawan. Situasi sempat memanas dan terjadi adu argumen antara pihak-pihak yang hadir.
Kondisi itu disayangkan karena forum yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi justru diwarnai ketegangan. Padahal, setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk wartawan yang menjalankan tugas konfirmasi demi memperoleh informasi yang akurat.
Selain itu, Rizki disebut hadir mewakili Ilham yang merasa keberatan terhadap perubahan aluminium foil. Namun, ketika ditanyakan mengenai surat kuasa, Rizki disebut belum dapat memperlihatkan dokumen tersebut saat kegiatan berlangsung.
Ketua umum Fast Respon Nusantara (FRN ) Polri Agus Flores menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Profesi wartawan memiliki landasan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Kebebasan pers bukan berarti wartawan kebal terhadap kritik. Namun, kritik juga tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan martabat profesi seseorang. Jika ada keberatan terhadap produk jurnalistik, terdapat mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta pengaduan kepada Dewan Pers.
Hingga berita ini diterbitkan, ifakta.co belum memperoleh keterangan mengenai permintaan maaf Rizki Romdani atas pernyataan yang dipersoalkan yang diduga telah merendahkan profesi dikalangan Pers.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa perbedaan pendapat tidak seharusnya berujung pada penghinaan terhadap profesi. Wartawan bekerja untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menghormati kerja jurnalistik berarti menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.
(sib/lex)


































