JAKARTA, ifakta.co – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, meminta pemerintah mengevaluasi penempatan personel di lingkungan terdekat Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pengamanan terhadap presiden harus mencakup pemeriksaan terhadap orang-orang yang memiliki akses ke lingkar inti pemerintahan, bukan hanya perlindungan fisik. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Rabu (18/11/2026), ketika membahas keamanan Presiden.
Dalam rapat tersebut, Sugiat secara khusus menyoroti kemungkinan adanya personel yang sebelumnya direkomendasikan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ia meminta agar hubungan rekomendasi tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi keamanan internal.
“Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan,” ujar Sugiat dalam rapat.
Pernyataan itu merupakan permintaan politik yang disampaikan Sugiat kepada pihak pemerintah. Informasi mengenai siapa saja personel yang dimaksud dan hasil pemeriksaan terhadap mereka tidak dijelaskan dalam bahan pernyataan tersebut.
Sugiat mengaitkan usulannya dengan kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama Listyo Sigit. Ia mengingatkan agar lingkungan Istana dan Sekretariat Negara memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi ancaman, termasuk kemungkinan kebocoran informasi strategis.
“Saya pikir ini harus disterilkan Pak Wamen dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden, menjaga bagaimana kebijakan Presiden itu tidak diinfiltrasi,” ujarnya.
Menurut Sugiat, pengamanan tidak cukup hanya mengandalkan Pasukan Pengamanan Presiden. Ia meminta Kementerian Sekretariat Negara turut memastikan bahwa akses terhadap presiden dan proses pengambilan kebijakan terlindungi dari potensi penyalahgunaan.
Ia juga mengusulkan pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi upaya penyadapan dari jarak jauh. Usulan itu disampaikan sebagai langkah pencegahan agar pemerintah tidak terlambat mengetahui ancaman terhadap komunikasi pejabat negara.
“Seharusnya Kementerian Sekretariat Negara, Istana itu punya alat kalau itu pun teknologinya dari jauh punya alat untuk katakanlah mengetahui itu. Oh ternyata ada katakanlah 10 km, 20 km dari sini ada satu alat yang berusaha untuk masuk menyadap informasi kita kalau memang secanggih itu,” katanya.
Sugiat menutup pernyataannya dengan meminta jajaran terkait meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan presiden. “Saya pikir itu yang paling penting. Sekali lagi tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan ini melawan oligarki rakus,” imbuh Sugiat.
Usulan evaluasi tersebut belum menunjukkan adanya keputusan resmi pemerintah untuk memberhentikan atau memindahkan personel tertentu. Pelaksanaannya masih memerlukan penilaian dari instansi yang berwenang.
(rom/mby)





























