JAKARTA, ifakta.co – DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan mengumumkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026). Rapat sedianya berlangsung pukul 14.00 WIB, tetapi pembatalan disampaikan sekitar pukul 11.00 WIB.
“Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini DIBATALKAN,” demikian keterangan tertulis mengenai agenda DPR.
Pada waktu yang berdekatan, Gibran datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ia tiba di lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB dan langsung menuju ruang kerja Ketua MPR Ahmad Muzani.
Menurut Muzani, Gibran meminta MPR segera menindaklanjuti surat itu. Surat tersebut disampaikan kepada MPR, sedangkan usulan HMP sehari sebelumnya diserahkan kepada pimpinan DPR.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usul HMP pada Rabu (11/11/2026). Penanda tangan terdiri dari 28 anggota PKS, 19 NasDem, 18 PKB, 18 Demokrat, 14 PDIP, 11 Golkar, 11 Gerindra, dan satu anggota PAN.
Para pengusul mempersoalkan pemenuhan syarat jabatan Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikannya. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan rencana meneruskan usul tersebut ke paripurna setelah menerima dokumen dari perwakilan fraksi.
Pembatalan membuat pengumuman usul tersebut tidak berlangsung pada jadwal Kamis siang. Pada hari yang sama, MPR menerima surat pengunduran diri Gibran untuk diproses melalui mekanisme yang berlaku.
(rom/mby)
