JAKARTA, ifakta.co – Seorang anggota Korps Marinir Amerika Serikat (AS) yang bertugas di Jepang menghadapi dakwaan perampokan dan pembunuhan seorang wanita di Prefektur Okinawa. Kasus yang mencuat pada Minggu (25/10) itu kembali memanaskan penolakan warga terhadap keberadaan pangkalan militer AS di wilayah tersebut.
Tersangka bernama Devin Ballard, 20 tahun, bertugas di Pangkalan Udara Futenma. Ia didakwa menganiaya seorang wanita hingga meninggal dunia di sebuah hotel di Naha, ibu kota Prefektur Okinawa, pada 3 Oktober lalu.
Berdasarkan laporan Kyodo News yang dikutip Anadolu Agency, Ballard diduga menggunakan kabel pengisi daya ponsel untuk melilit leher korban hingga tewas. Setelah itu, ia mengambil barang berharga milik wanita tersebut.
Iklan
Kepolisian setempat menangkap Ballard pada 4 Oktober. Petugas menemukannya berjalan seorang diri di wilayah Kota Okinawa beberapa jam setelah insiden tersebut.
Kasus pembunuhan itu memicu kemarahan masyarakat setempat. Warga Okinawa selama ini memprotes keberadaan pangkalan militer AS karena berbagai persoalan, mulai dari kasus kriminal, kebisingan, hingga pencemaran lingkungan.
Gubernur Okinawa Genta Koja mendesak pemerintah pusat Jepang di Tokyo agar segera mengambil tindakan tegas. Ia meminta langkah pencegahan diperkuat supaya kejahatan yang melibatkan personel militer asing tidak kembali terjadi.
Pemerintah Jepang juga menyampaikan protes keras kepada Washington menyusul kasus tersebut. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengecam tindakan anggota Marinir AS itu sebagai kejahatan yang sangat keji.
Tokyo mendesak pemerintah AS untuk bekerja sama sepenuhnya dalam proses hukum. Jepang juga meminta Washington memperketat disiplin personel militernya selama menjalankan tugas di wilayah Jepang.
Sebagai respons atas insiden tersebut, komando militer AS di Okinawa memberlakukan pembatasan aktivitas malam selama 30 hari sejak 9 Oktober. Melalui kebijakan itu, seluruh personel militer AS dilarang meninggalkan pangkalan pada pukul 00.00 hingga 05.00.
Pemerintah AS dan Jepang kini menggelar dialog intensif untuk mengevaluasi aturan perilaku prajurit di luar pangkalan. Kedua negara juga merencanakan patroli gabungan yang melibatkan kepolisian Jepang dan militer AS di Okinawa.
Kasus ini kembali menyoroti hubungan antara keberadaan pangkalan militer AS dan keresahan masyarakat Okinawa. Selain proses hukum terhadap tersangka, pemerintah Jepang menghadapi desakan untuk memastikan keamanan warga serta mencegah terulangnya tindak kriminal yang melibatkan personel militer asing.
(tio/tio)
