JAKARTA, ifakta.co – Komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memperkuat pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil kini menghadapi ujian di tengah munculnya sejumlah pemberitaan mengenai dugaan aksi mata elang (matel) di wilayah Jakarta Barat.
Dalam rentang September hingga Oktober 2026, sejumlah media memberitakan dugaan penarikan kendaraan di jalan, tindakan terhadap sepeda motor yang terparkir, hingga intimidasi terhadap jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Rangkaian laporan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai langkah konkret kepolisian dalam memastikan penagihan utang tidak berkembang menjadi tindakan yang meresahkan masyarakat.
Kapolri Suyudi sebelumnya menegaskan program kerja “Polisi Bersama Masyarakat” dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta respons kepolisian terhadap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Iklan
Komitmen itu disampaikan setelah Suyudi dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Ia juga menyatakan akan mengevaluasi program yang sudah berjalan dan memetakan persoalan yang perlu menjadi prioritas pembenahan.
Matel di Jakarta Barat
Salah satu pemberitaan yang terbit pada 10 September 2026 menyebut dua orang yang diduga matel mencoba merusak atau membuka kunci setang sepeda motor di kawasan Kapuk, Cengkareng. Aksi tersebut disebut mendapat teguran warga.
Berikutnya, media ActualNews memberitakan dugaan penarikan kendaraan di Jalan Sawah Mede, Kelurahan Kamal, Kalideres, pada 16 Oktober 2026. Dalam laporan itu, sekelompok orang yang diduga matel disebut mengambil kendaraan milik debitur di pinggir jalan. Media tersebut juga melaporkan dugaan intimidasi terhadap seorang jurnalis yang sedang meliput peristiwa itu.
Sementara itu, Indonesian Post pada 19 Oktober 2026 menerbitkan laporan berjudul “Meresahkan Masyarakat, Polisi Diminta Tindak Matel di Cengkareng”. Artikel tersebut memuat dugaan bahwa seorang pengendara dihentikan, dibawa ke lokasi tertentu, lalu diminta menandatangani dokumen penyerahan kendar
Kemunculan sejumlah laporan dalam rentang waktu berdekatan layak menjadi perhatian aparat, terutama untuk memastikan apakah terdapat laporan polisi, proses penyelidikan, atau langkah pencegahan yang telah dilakukan.
Penagihan Utang Bukan Alasan Bertindak Sewenang-wenang
Persoalan tunggakan kredit tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajiban debitur maupun kreditur. Akan tetapi, sengketa pembayaran tidak seharusnya diselesaikan melalui ancaman, kekerasan, intimidasi, atau tindakan sepihak yang bertentangan dengan hukum.
Dalam perkara pembiayaan, prosedur penarikan kendaraan memiliki ketentuan tersendiri. Pelaksanaannya tidak dapat semata-mata didasarkan pada klaim bahwa seseorang merupakan petugas penagihan atau bahwa debitur memiliki tunggakan.
Karena itu, aparat perlu memeriksa setiap kejadian berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dapat mencakup identitas pihak yang terlibat, dokumen pembiayaan, dasar penarikan, persetujuan atau penyerahan kendaraan, keterangan saksi, serta rekaman video jika tersedia.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya harus berjalan secara profesional dan transparan.
Langkah Konkret Kapolda Metro Jaya
Di tingkat wilayah, Polda Metro Jaya dan jajaran Polres Metro Jakarta Barat memiliki peran penting dalam merespons laporan masyarakat sesuai kewenangannya.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan sekadar apakah polisi akan menindak matel, melainkan tindakan apa yang sudah dilakukan terhadap setiap laporan, bagaimana pengawasan di titik-titik rawan dijalankan, dan ke mana masyarakat harus melapor ketika menghadapi dugaan penarikan kendaraan disertai ancaman atau intimidasi.
Kepolisian juga perlu menjelaskan apakah telah dilakukan pemetaan lokasi yang kerap dilaporkan warga, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, serta koordinasi dengan perusahaan pembiayaan apabila diperlukan.
Kejelasan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mendengar komitmen penegakan hukum, tetapi juga dapat mengetahui bentuk pelaksanaannya.
Hingga naskah ini disusun, belum terdapat konfirmasi yang dapat dipastikan dalam bahan yang dihimpun mengenai status penanganan kepolisian atas ketiga pemberitaan tersebut. Karena itu, status laporan, identitas pihak terkait, dan hasil pemeriksaan aparat masih perlu dikonfirmasi secara resmi.
Ujian Nyata Program Polisi Bersama Masyarakat
Program “Polisi Bersama Masyarakat” menempatkan kedekatan dengan warga dan respons terhadap persoalan publik sebagai bagian dari arah kerja Kapolri. Dalam konteks dugaan aksi matel di Jakarta Barat, prinsip tersebut dapat diuji melalui keterbukaan informasi, kecepatan menindaklanjuti laporan, dan konsistensi penegakan hukum.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara adil, tanpa membedakan pihak yang terlibat. Debitur yang menghadapi penagihan juga perlu mengetahui cara mencari perlindungan melalui jalur hukum, sementara pelaku usaha pembiayaan berhak memperoleh penyelesaian tunggakan melalui prosedur yang sah.
Kini, perhatian tertuju pada langkah kepolisian di Jakarta Barat. Apakah rangkaian pemberitaan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang transparan dan langkah pencegahan yang terukur? Jawabannya perlu terlihat melalui tindakan nyata, bukan hanya pernyataan.
(wl/wl)
