JAWA TIMUR, ifakta.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mencatat 22 kabupaten/kota telah menetapkan status keadaan darurat kekeringan. Kondisi tersebut berdampak terhadap sekitar 84 ribu jiwa di berbagai wilayah Jawa Timur.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno, menyebut sebanyak 24.136 kepala keluarga (KK) masuk dalam kelompok terdampak.
“Saat ini ada 22 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan dengan estimasi KK yang terdampak sekitar 24.136. Estimasi jumlah jiwanya sekitar 84.458,” kata Satriyo, Rabu (19/8/2026).
Iklan
Dua puluh dua daerah yang telah menetapkan status kedaruratan kekeringan meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Kabupaten Malang, Jember, Sampang, Kabupaten Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Jombang, Bojonegoro, Pamekasan, dan Kota Batu.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jatim Gatot Soebroto mengatakan seluruh daerah tersebut telah melakukan distribusi atau dropping air bersih. Pemerintah daerah menggunakan anggaran masing-masing untuk membantu pengairan lahan pertanian yang berpotensi mengalami puso atau gagal panen.
Namun, kebutuhan air bersih terus meningkat. Gatot menyebut 11 kabupaten telah meminta bantuan kepada Pemprov Jatim karena kemampuan fiskal daerah masing-masing mulai terbatas setelah mengalokasikan anggaran secara maksimal untuk penanganan kekeringan.
“Ada 11 kabupaten yang sudah meminta dukungan ke provinsi. Artinya, mereka sudah melaksanakan dropping air bersih menggunakan anggarannya dan sudah maksimal sudah habis, sehingga membutuhkan dukungan dari APBD provinsi,” ujar Gatot.
Di sisi lain, sebanyak 15 pemerintah kabupaten masih mampu melakukan distribusi air bersih secara mandiri menggunakan anggaran daerah. Beberapa daerah tersebut antara lain Bondowoso, Situbondo, Blitar, Ponorogo, dan Probolinggo.
“Sudah ada 15 Kabupaten yang sudah melakukan dropping air bersih. Salah satunya seperti Bondowoso, Situbondo, Blitar, Ponorogo, Probolinggo ini sudah melakukan dropping air bersih,” bebernya.
Untuk memperkuat penanganan, BPBD Provinsi Jatim telah menyiapkan 5.410 ritase distribusi air bersih. Selain itu, BPBD menyiapkan 100 tandon lipat, 50 tandon, serta 9.600 terpal untuk mendukung penanganan dampak kekeringan di berbagai wilayah.
Gatot memastikan personel BPBD Jatim siap mendistribusikan air bersih ke daerah terdampak. Namun, pemerintah kabupaten dan kota harus mengajukan permohonan bantuan kepada Pemprov Jatim yang berkedudukan di Surabaya.
“Kami pun sudah masif melakukan dropping air bersih, tetapi dengan catatan bahwa permohonan dropping tersebut harus diajukan oleh kabupaten/kota yang kekeringan. Ini mengantisipasi apa? Agar masyarakat bisa menjangkau semua bantuan dari pemerintah tersebut dan bisa merata distribusi air bersih yang bisa kita lakukan,” kata Gatot.
BPBD Jatim juga mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus dan September berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Menghadapi periode tersebut, BPBD Jatim memprioritaskan penanganan jangka pendek dan langkah kedaruratan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Pemetaan BPBD Jatim menunjukkan ancaman kekeringan memiliki cakupan lebih luas. Sebanyak 29 kabupaten, 260 kecamatan, dan 926 desa di Jawa Timur masuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.Potensi tersebut diperkirakan dapat berdampak terhadap 1.582.672 jiwa atau sekitar 489.608 KK.
Sementara itu, BPBD Jatim belum dapat melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) dalam waktu dekat. Gatot menjelaskan kondisi atmosfer belum mendukung karena pihaknya belum menemukan awan potensial atau awan konvektif dengan kandungan air yang cukup untuk pelaksanaan operasi tersebut.
Kondisi itu membuat distribusi air bersih menjadi salah satu langkah utama BPBD Jatim dalam menghadapi puncak musim kemarau. Pemerintah daerah pun diminta aktif mengajukan bantuan agar distribusi dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara merata.
(mam/mam)
