JAKARTA, ifakta.co – Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menyerukan seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas politik nasional dengan pertahankan Prabowo sampai 2029.
Ia menegaskan bahwa ritme pergantian kekuasaan setiap lima tahun sebagaimana diatur UUD 1945 harus dihormati agar tidak terjadi guncangan politik yang tidak perlu.
“Ritme pergantian kekuasaan per 5 tahun sekali sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 harus kita pertahankan supaya tidak ada pemerintahan pusat yang diturunkan di tengah jalan,” ujar Amien dalam pernyataan resminya melalui kanal YouTube Amien Rais Official, dikutip Jumat (12/6).
Iklan
Menurut Amien, pemerintahan hanya boleh dijatuhkan sebelum masa jabatan habis jika terjadi alasan yang sangat luar biasa.
Ia mencontohkan tindakan pidana berat seperti membocorkan rahasia negara kepada pihak asing demi imbalan materi, atau keterlibatan dalam skandal moral yang fatal.
Selain itu, Amien menilai bahwa di luar kondisi luar biasa tersebut, Presiden Prabowo Subianto harus diberi kesempatan wajar untuk merealisasikan delapan program prioritasnya atau Astra Cita.
Program tersebut, menurut Amien, mencakup penguatan demokrasi Pancasila, pemenuhan hak asasi manusia, penguatan pertahanan-keamanan, penciptaan lapangan kerja, hingga kesetaraan gender.
“Mengingat pengalaman politik kita di masa lalu, 6 tahun ada lima presiden bergonta-ganti dan semuanya menguras energi nasional kita, maka Presiden Prabowo kita kasih fair chance, kesempatan yang wajar. Biarlah beliau bekerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan cita-citanya sampai 20 Oktober tahun 2029,” ujarnya.
Amien juga menggarisbawahi bahwa mekanisme pemakzulan secara hukum tata negara sangat kompleks.
Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, ia menjelaskan, usulan pemakzulan harus melalui persetujuan berlapis di DPR, evaluasi selama 90 hari di Mahkamah Konstitusi, dan keputusan akhir di MPR.
“Mengharapkan para anggota DPR-MPR berani memaksa Presiden Prabowo, rasa-rasanya itu mustahil. Semarah apa pun kita pada Gibran, dengan konstelasi pimpinan DPR-MPR yang sekarang ini, kiranya melakukan impeachment terhadap Gibran itu juga amat sangat sulit,” ujar tokoh Reformasi 1998 itu.
Mengingat fragmen sejarah politik 1998–2004, Amien mengingatkan bahwa pergantian pimpinan yang cepat sempat menguras energi nasional.
Selain fokus pada aspek politik, Amien menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi sosial-ekonomi saat ini.
Ia mencatat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lesunya aktivitas ekonomi di pasar-pasar tradisional sebagai tanda kondisi bangsa yang sedang sulit.
Oleh karena itu, Amien mengimbau kabinet untuk lebih sensitif terhadap kondisi rakyat dan mengurangi tindakan yang terkesan bermewah-mewah.
“Kurangi semaksimal mungkin suasana pesta pora para menteri. Terutama Pak Prabowo jangan pernah joget-joget lagi dan sempat difoto begitu, adegan-adegan bermewah-mewah sampai disiarkan ke publik. Reaksi masyarakat seragam yaitu marah,” tegasnya.
Ia mengingatkan pula ancaman yang mungkin timbul jika tekanan ekonomi terus berlanjut, seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan potensi penarikan uang massal (rush domestik).
Amien khawatir kondisi tersebut dapat memicu keresahan sosial yang berujung pada gerakan massa (people power) lebih beringas dibandingkan pengalaman pada 1998.
(adi/my)
