JAKARTA, ifakta.co – Kementerian Perhubungan meminta pemerintah daerah menyiapkan angkutan umum nyaman setelah harga BBM non-subsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter.
Selain itu, Kemenhub juga mendorong alokasi anggaran pengadaan transportasi umum yang layak agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
Kepala Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan saat ini kementerian menjalankan proyek pengadaan transportasi massal berbasis bus (Bus Rapid Transit/BRT) di Bandung dan Medan yang dibiayai oleh pemerintah pusat.
Iklan
“Kita buat angkutan umum ini nyaman, kemudian performance untuk ketepatan waktunya juga kita jamin untuk Headway-nya juga dalam jarak yang aman ya. Sehingga ini mudah-mudahan dengan proyek BRT ini bisa memecahkan salah satu masalah,” ujar Aan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).
Karena itu, Kemenhub terus mendorong pemerintah daerah, terutama tingkat kota, untuk memasukkan pengadaan angkutan umum dalam anggaran daerah.
Terbaru, Kemenhub meresmikan skema Buy The Service (BTS) di Batam sebagai salah satu solusi untuk menghadapi kenaikan harga Pertamax
“Kemarin di Batam kita resmikan untuk BTS (Buy the Service) ya, ini salah satu solusi juga. Ada beberapa daerah juga sudah melaksanakan pengadaan angkutan umum masalah ini,” kata Aan.
Sementara itu, terkait dampak langsung kenaikan harga Pertamax, Aan menjelaskan mayoritas angkutan umum masih memakai BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar sehingga belum merasakan dampak kenaikan Pertamax saat ini.
“Angkutan umum kan masih disubsidi. Itu masih tidak menggunakan Pertamax. Menggunakan solar yang subsidi. Jadi, belum terdampak,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Kemenhub menekankan pentingnya transportasi umum yang nyaman dan tepat waktu agar program pengalihan moda transportasi berjalan efektif, sekaligus meredam dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat.
(tio/my)
