Dinilai Keputusan DK Cacat Hukum, Sekjen PWI Pusat Masih Sah Sayid Iskandarsyah

- Jurnalis

Senin, 24 Juni 2024 - 20:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen PWI Pusat periode 2024-2029 masih dijabat oleh Sayid Iskandarsyah  (Poto:dok.ifakta.co)

Sekjen PWI Pusat periode 2024-2029 masih dijabat oleh Sayid Iskandarsyah (Poto:dok.ifakta.co)

JAKARTA, ifakta.co – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah mengklarifikasi siaran pers Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat yang menyebutkan bahwa dirinya telah diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota PWI. 

“Hingga saat ini saya masih anggota PWI aktif dan secara sah tetap sebagai sekjen PWI Pusat,” kata Sayid dalam siaran pers nya di Jakarta pada Senin (24/6/2024) sore.

Sayid menjelaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan nomor 21/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tentang sanksi organisatoris terhadap Saudara Sayid Iskandarsyah tanggal 16 April 2024 dan nomor 37/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tentang sanksi pemberhentian sementara saudara Sayid Iskandarsyah tanggal 7 Juni 2024 cacat hukum dan belum berkekuatan hukum tetap. 

“Saya sudah mengirimkan somasi dan kini saya sedang menyiapkan langkah hukum berupa laporan polisi dan gugatan ke Pengadilan,” kata Sayid.

Sayid mengungkapkan bahwa dalam sanksi organisatoris yang diputuskan oleh dewan kehormatan sedikitnya terdapat 5  (lima) fakta yang membuktikan bahwa keputusan tersebut sewenang-wenang. 

Yang pertama, dirinya merasa tidak pernah dimintai keterangan atau klarifikasi oleh  Dewan Kehormatan. 

Adapun Dewan Kehormatan mempersoalkan tentang upaya pembelaan dirinya padahal hal tersebut dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi. 

Baca juga :  Laga Uji Coba Pertandingan Catur Siwo DKI VS Siwo Kalsel Berakhir Seri

Kedua, Keputusan DK yang memerintahkan pengembalian sejumlah uang dan membuat seolah-olah terdapat penyalahgunaan dana bukan merupakan kewenangan DK. 

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sudah diatur secara tegas dipertanggungjawabkan dalam kongres yang sebelumnya diaudit. 

“Hingga saat ini kami masih menunggu hasil audit atas pelaksanaan dana UKW,” kata Sayid.

Sedangkan yang ketiga lanjutnya, DK dalam memutuskan perkara tersebut belum memiliki tata cara penerimaan pengaduan dan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap PD, PRT, KEJ dan Kode Perilaku Wartawan (KPW). 

Selanjutnya yang keempat, dalam putusannya DK tidak cermat dalam menetapkan pelanggaran PD/PRT/KEJ/KPW. 

Hal itu dapat dilihat bahwa Keputusan DK berdasarkan keterangan Bendum MSS tanpa adanya klarifikasi dari pihak terkait yang menjeratnya seakan-akan tidak adanya persetujan Bendahara umum dalam hal menandatangani cheque. 

Baca juga :  PWI Jaya Sedang Godok Soal Permintaan OKK Digelar di Kantor Media Masing-Masing

“Sedangkan belakangan ditemukan bahwa keterangan  MSS itu tidak lengkap dan telah diklarifikasi ulang yang bersangkutan kepada ketua DK,” ujarnya.

Bukan hanya itu DK menjerat diirinya melanggar KPW sedangkan dalam mukadimahnya sudah sangat jelas bahwa KPW itu disusun sebagai acuan dan panduan dalam menjalankan profesi di lapangan.

Kelima, Keputusan DK tersebut tidak ada ada rekomendasi dari dewan kehormatan provinsi. 

“Saya sebagai anggota PWI merasa prihatin dengan Keputusan DK yang sewenang-wenang tersebut,” pungkasnya.

(my)

Berita Terkait

Polri Harap Sudirman Loop Jadi Ajang Cetak Bibit Atlet Sepeda
NCS Polri Rangkul FKUB Aceh Rawat Kerukunan Jelang Pilkada Serentak 2024
Polri Pakai Alat Analisis Komposisi Tubuh – Tes MMPI di Seleksi Akhir Akpol
Radar jakarta Rayakan Anniversary ke-1 Dengan Tema “Berita Sebagai Teman Hidup Jurnalis”
Kapolri Mutasi Ratusan Anggota Polri, Irjen Syahardiantono Jadi Kabaintelkam
Usai Gelar Acara Stand Up Comedy, Polri: Kritik Kita Tindaklanjuti
Sespim Lemdiklat Polri Letakkan Batu Pertama Bangun Masjid, Didesain Ridwan Kamil
Enam Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Diduga Disuruh Atasan, Ada Apa?
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 14 Juli 2024 - 19:16 WIB

Selamat buat Bang Haekal yang dinobatkan sebagai Abang Favorit Jakarta Pusat 2024

Sabtu, 13 Juli 2024 - 19:33 WIB

Dhany Sukma : Pemilihan Abnon Salah Satu Upaya Apresiasi dan Lestarikan Budaya Betawi.

Sabtu, 13 Juli 2024 - 19:24 WIB

Haji Sarmilih.SH Ketua DPD Forkabi Jakbar Buka Musran Kecamatan Kembangan

Jumat, 12 Juli 2024 - 20:37 WIB

Posko Relawan Pemadam Kebakaran Kelurahan Kebon Kosong Resmi Dioperasionalkan

Jumat, 12 Juli 2024 - 20:07 WIB

PHK Sepihak, CRI Diduga Mempekerjakan TKA Tidak Sesuai Peraturan

Minggu, 7 Juli 2024 - 21:06 WIB

Tonil Kampung Ikan Menambah Tontonan Bernuansa Komedi

Minggu, 7 Juli 2024 - 11:36 WIB

Hijaukan Lingkungan Warga Cempaka Putih Tanam Pohon dan Jalan Sehat Bersama

Sabtu, 6 Juli 2024 - 11:42 WIB

Pameran Flora dan Fauna Jakarta 2024 Dihadiri Ribuan orang walau Gerismis

Berita Terbaru

Puluhan guru swasta Kemenag gelar unjuk rasa imbas dari tidak adanya Kouta PPPK. (Foto: Istimewa)

Pendidikan

Imbas Tak Ada Kouta PPPK, Guru Swasta Kemenag Gelar Unjuk Rasa

Minggu, 14 Jul 2024 - 13:25 WIB

PT Ken Raya Indonesia (KRI) usai membuka resmi dan pemotongan tumpeng cabang ketiganya bernama Toko Ken. (Foto: dok.Ifakta.co/Za)

Ekonomi & Bisnis

Grand Opening Toko Ken, Distributor Resmi Kusen Aluminium YKK AP

Minggu, 14 Jul 2024 - 10:21 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca