NGANJUK ifakta.co– Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH.,MH bersama Forkopimda Kabupaten Nganjuk, para kasi serta jaksa fungsional pada Kantor Kejari Nganjuk mengikuti video conference (vidcon) launching Rumah Restorative Justice oleh Kejaksaan RI, pada Rabu (16/3/2022).

Nampak hadir dalam video conference launching Rumah Restorative Justice tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Mokhamad Yasin, Dandim 0810/Nganjuk Letkol Inf. Tri Joko Purnomo, Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jeckson Situmorang dan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk mewakili Pengadilan Negeri Nganjuk
Mohammad Hasanuddin Hefni, SH.,MH.

Sementara dari pihak Legislatif hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Jianto, tokoh masyarakat Harsono, tokoh agama H. Solikin Nasrudin, tokoh adat Sumadi dan para awak media.

Iklan

Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. ST. Burhanuddin, S.H.,M.M.,M.H melalui vidcon menjabarkan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis serta membangun harmoni di tengah kehidupan masyarakat, Restorative Justice hadir sebagai representasi nyata hukum dengan mengedepankan hati nurani.

“Prinsip dasar dari Restorative Justice adalah dengan mengedepankan hukum yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, berpegang teguh pada hati nurani dengan tetap berpihak pada kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan,” ungkap Jaksa Agung.

Menurutnya, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan strategis salah satunya yaitu kewenangan dalam melaksanakan penuntutan, sebagai bentuk dari penerapan prinsip dominus litis.

“Namun, dalam menjalankan kewenangannya kejaksaan harus senantiasa menerapkan kebijaksanaan, discretion dan mengedepankan hati nurani,” tambah Burhanuddin.

Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. ST. Burhanuddin, S.H.,M.M.,M.H., telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian hukum yang mendatangkan kemanfaatan.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir; ultimum remedium, cepat sederhana dan biaya ringan.

Terobosan dari Kejaksaan mengenai penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative (restorative justice) menuai respons positif di tengah masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan amanah dari Jaksa Agung Republik Indonesia menetapkan kebijakan untuk membentuk “Kampung Restorative Justice”.

Pembentukan Kampung Restorative Justice sebagai wadah guna melaksanakan proses perdamaian untuk melakukan musyawarah mencapai mufakat yang dimediasikan oleh Jaksa dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat.

Secara konkret, Kampung Restorative Justice bertujuan untuk mencapai penyelesaian penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta terwujud kepastian hukum yang mengedepankan keadilan tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarga tetapi juga keadilan yang menyentuh masyarakat dengan menghindari berbagai pandangan stigma negatif.

Kejari Nganjuk terus melakukan upaya sosialisasi penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan perkara pidana.

Kejari Nganjuk juga sedang mempersiapkan Rumah Restorative Justice dan dalam waktu dekat akan merealisasikannya.

“Kami meminta dukungan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Nganjuk serta semua pihak yang terkait,” tutur Kajari Nophy.

Nophy menegaskan, melalui upaya hukum Restorative Justice diharapkan mampu memberikan keadilan yang nyata kepada masyarakat, tidak hanya meninggalkan stigma yang memembekas dan menjadi momok; “hukum tajam ke bawah tumpul ke atas” namun “hukum harus tajam ke atas dan tumpul ke bawah” dengan menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat kecil, justice for all.

“Restorative Justice hadir guna memperkuat sistem hukum sebagai center of integral dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradap”pungkasnya.

(MAYANG).