ifakta.co, JAKARTA – Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat resiko bencana alam yang tertinggi di dunia (high risk disaster country). Kondisi geologis, geomorfologis, dan iklim tropis berdampak pada munculnya ancaman bencana alam dari banjir, erosi, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa vulkanik, tsunami, kebakaran hutan, kecelakaan transportasi, sampai dengan kegagalan teknologi.
Memperhatikan kerawanan dan dampak dari bencana alam tersebut membuat TNI merasa berkewajiban untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana alam, sebagaimana tertuang dalam amanat UU Nomor 34/2004 tentang TNI khususnya pasal 7 ayat (2) b yakni membantu dan menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
Ini merupakan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI, menindaklanjuti kompleksitas masalah yang terjadi Staf Ahli (Sahli) Kasad Bidang Bantuan Kemanusiaan di bawah pimpinan Pa Sahli Tk III Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M.D.A. dan Pa Sahli Tk II Kasad Bidang Banusia Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo, S.I.P. menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), bertempat di Aula Dharmagati Ksatria Jaya Pusbekangad, Kramat Jati, Jakarta Timur (16/6/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan FGD kali ini melibatkan Kemendagri (Direktorat Manajemen), Kemensos (Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial), BNPB, Staf Umum AD, Balakpus, Kotama jajaran TNI AD (Kodam VI/Mlw, Kodam XIV/Hsn, dan Korem 142/Tatag), Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Bencana Unhan, Artha Graha Peduli, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka turut serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Bertindak selaku narasumber adalah Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Firman Dahlan, S.I.P. dengan materi berjudul “Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Sulbar,” Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, S.Pd, M.M. mengambil judul “Meningkatkan Koordinasi Pemberian Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana Antar-Pemangku Kepentingan”, dan Ketua Umum Artha Graha Peduli Bapak Heka Hertanto dengan judul “Peran Sipil dalam Mendukung Tugas TNI AD”.
Koorsahli Kasad, Letjen TNI Wisnoe P.B dalam sambutan pembukaan FGD antara lain mengatakan, dalam rangka tugas OMSP itulah TNI terlibat di berbagai penanggulangan bencana di seluruh wilayah tanah air.
“Awal Januari 2021 lalu misalnya, ketika terjadi bencana tanah longsor di Sumedang Jabar, gempa bumi di Mamuju Sulbar, dan banjir bandang di Kalsel, pada tahap awal banyak pihak yang tergerak hatinya membantu warga terdampak bencana mempercayakan penyaluran bantuan kemanusiaan mereka ke pihak TNI. Respons cepat dan tepat termasuk dalam pengiriman dan penyaluran bantuan utamanya pada periode awal bencana inilah yang membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan juga sinergi yang baik antara TNI dengan penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah tersebut, ” ungkap Wisnoe.
Sinergi Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dengan Pemerintah Daerah, lanjut Wisnoe, dalam penanggulangan bencana sudah berlangsung dengan relatif baik selama ini. Kendati demikian, disadari hal itu dilakukan di tengah masa terbatasnya kemampuan dan kekuatan Satkowil, baik dari aspek SDM, alutsista, sarana prasarana, maupun peranti lunaknya. Sementara medan wilayah yang dihadapinya beragam dan tidak selalu mudah dihadapi.
“Keterbatasan ini pada gilirannya berpengaruh terhadap kegiatan penyaluran terhadap kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan yang dituntut terlaksana dengan efektif dan efisien, agar warga terdampak bencana segera dapat merasakan manfaat dari bantuan yang diterimanya, ” tutur Wisnoe
Sebaliknya, ungkap Wisnu pelaksanaan bantuan yang kurang baik, berisiko memunculkan permasalahan sosial, berupa konflik antar anggota masyarakat penerima bantuan, maupun antara penerima dengan pengelola bantuan.
“Dalam kaitan itulah, kemampuan pengelolaan bantuan kemanusiaan Satkowil perlu diperkuat, agar dapat menyelaraskan diri dengan tantangan dan kebutuhan di era saat ini yang tidak hanya menuntut ketepatan dan kecepatan, tetapi juga tranparansi dalam pertanggungjawabannya, ” jelasnya.
Rangkaian FGD diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penyampaikan materi diskusi oleh 3 narasumber. Secara antusias di bawah moderator Tysa Noveni (presenter TV One), para peserta mengajukan beberapa pertanyaan dan tanggapan kritis terkait 3 bahasan utama kepada para narasumber yang dihadirkan khusus oleh penyelenggara.
Penyelenggaraan FGD menyangkut perkuatan Satkowil guna mendukung bantuan kemanusiaan dalam rangka penanggulangan bencana mendapatkan atensi khusus dan dukungan penuh dari segenap elemen yang termasuk dalam pemangku kewenangan dalam penanggulangan bencana, berupa upaya mencari solusi terbaik dalam mengembangkan sinergi Satkowil TNI AD dengan Pemda dan unsur terkait.
Bantuan kemanusiaan dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia selama dan setelah krisis dan bencana yang disebabkan oleh bahaya alam serta untuk mencegah dan memperkuat kesiapsiagaan ketika situasi seperti itu terjadi.
Pada intinya, dicapai kata sepakat bahwa sampai saat ini kompleksitas masalah dalam penanganan pemberian bantuan kemanusiaan antara lain menyangkut masih terjadinya penjarahan bantuan sebagai dampak bantuan yang tidak merata, lokasi terisolir, sebagian bantuan tidak terkoordinasikan karena update data keluar masuk bantuan tidak tersedia, bantuan yang terpusat pada satu lokasi, bantuan kurang tepat guna. Kondisi di atas menuntut perlunya segera dibangun sistem dan sinergi penyempurnaan manajemen bantuan kemanusiaan antara lain dengan upaya optimalisasi Posko PDB saat darurat bencana, perlunya Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak terkait dengan bantuan kemanusiaan, koordinasi dengan K/L atau instansi lain saat tidak terjadi bencana, pengawalan bantuan oleh TNI/Polri ketika penyaluran bantuan kemanusiaan, dan perlunya optimalisasi peran kluster nasional penanggulangan bencana.
Yang saat ini dikembangkan adalah sinergi multisektor yang lebih dikenal dengan sebutan Pentahelix Governance, yakni (1) Pemerintah (regulator), (2) Akademisi/Pakar (konsep dan inovasi), (3) Dunia usaha (pendorong), (4) Media massa (penguat/amplifier), dan (5) Masyarakat (akselerator).
Pembuatan peranti lunak berupa sinergi satuan terkait dari K/L dan TNI Polri menjadi tuntutan segera, dukungan anggaran dapat diselesaikan dengan mengutamakan bantuan kemanusiaan dan keselamatan jiwa mereka yang terdampak bencana, dan secara internal TNI/Polri, K/L terkait menyiapkan dengan manajemen penanggulangan bencana melalui pelatihan, peningkatan sarpras, peralatan, dan membangun sistem yang tepat guna tanpa meninggalkan akuntabilitas program tersebut.
Hadir dalam acara FGD tersebut Koorsahli Kasad Letjen TNI Wisnoe P.B., para narasumber, Ir Itjenad, Waaster Kasad, para Paban Staf Umum AD, para perwira yang mewakili Sat Balakpus, Para Pa Sahli Tk III Kasad dan Pa Sahli Tk II Kasad, Paban Sahli Kasad, serta tamu undangan lainnya.
Acara diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari Koorsahli Kasad, Letnan Jenderal TNI Wisnoe P.B kepada ketiga narasumber dan moderator, dan dengan menyanyikan bersama lagu “Bagimu Negeri”, serta foto bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian FGD yang diselenggarakan oleh Sahli Kasad Bidang Bantuan Kemanusiaan.
(Red/ Dispenad)
