JAKARTA, ifakta.co – Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar pada Selasa (20/10/2026). Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam demonstrasi ini, mahasiswa menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tingginya biaya hidup, hingga evaluasi kebijakan pemerintah. Massa juga menyoroti penanganan bencana dan sejumlah isu strategis nasional.
Di Jakarta, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dijadwalkan menggelar aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pukul 15.00 WIB. Salah satu tuntutan mereka adalah mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional.
Iklan
“Menuntut pemerintah untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga, mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab dalam krisis ini,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Yathalathof Imawan, saat dihubungi pada Senin (19/10).
Yathalathof mengakui bahwa polemik ijazah Wakil Presiden Gibran hingga wacana pemakzulan turut menjadi perhatian publik. Namun, ia menegaskan bahwa aksi mahasiswa akan lebih berfokus pada persoalan kesejahteraan masyarakat, terutama tingginya biaya hidup.
“Lebih ke sekarang masyarakat di daerah dan pusat banyak yang lagi menderita. Fokus perlu diatur kak jadi kita fokus ke kesejahteraan, yang kita bukan ngomongin kekayaan,” lanjut Athof.
Selain persoalan karhutla dan kesejahteraan, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain. Mereka mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar.
Massa turut menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka juga menuntut penurunan biaya pendidikan dan kesehatan, perbaikan pelayanan publik, serta pemerataan akses bagi masyarakat.
Sebelum aksi berlangsung, aparat kepolisian memperketat pengamanan di sejumlah stasiun commuter line (KRL) dan gerbang Tol Merak-Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi demonstrasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di sejumlah lokasi di Jakarta.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Menurut dia, kehadiran TNI dan Polri di tengah masyarakat bertujuan memberikan pelayanan serta menjaga keamanan warga yang menjalankan haknya.
Pengamanan melibatkan ribuan personel gabungan. Rinciannya terdiri dari 7.660 personel Polri, 1.540 personel TNI, 135 personel Pemda DKI Jakarta, dan 170 personel pengamanan dalam (Pamdal).
Demo Yogyakarta
Sementara itu, aksi di Yogyakarta berlangsung di kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kota Yogyakarta. Ribuan peserta demonstrasi mendatangi lokasi tersebut pada Selasa siang.
Massa mulai berdatangan secara bergantian sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi kelompok yang lebih dahulu menyampaikan aspirasi melalui orasi dari atas mobil komando.
Dalam orasinya, mahasiswa mengkritik penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak yang mereka nilai belum serius. Mereka menyinggung bencana di Sumatra, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta kebakaran hutan dan lahan.
“Luka belum sembuh setahun bencana Sumatra, ditambah lagi gempa NTT, sekarang karhutla. Kita di sini sepakat untuk membuka mata para penguasa,” kata salah seorang orator.
Orator lainnya menyoroti respons pemerintah terhadap karhutla yang dinilai lambat. Mereka menyebut kondisi tersebut membuat masyarakat di wilayah terdampak terus menghadapi ketidakpastian.
“Saudara-saudara kita di Kalimantan, hutan-hutannya dibakar, tinggal di wilayah yang tidak layak huni tapi masyarakatnya malah disuruh adaptasi,” pekik orator.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dugaan tersebut mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2026 terkait dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana darurat.
DSP merupakan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana. Dana tersebut digunakan dalam berbagai situasi, termasuk karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di NTT, serta banjir di sejumlah wilayah Sumatra.
Di tengah orasi HMI, ratusan peserta aksi lainnya datang membawa spanduk bertuliskan ‘Yogyakarta Melawan’. Setelah itu, mahasiswa dari Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) turut bergabung dengan mengenakan jas almamater biru.
Adu mulut sempat terjadi beberapa kali di antara kelompok massa. Namun, penyebab perselisihan tersebut belum diketahui secara jelas.
Mahasiswa UII membawa sejumlah tuntutan, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap penanggulangan karhutla dan percepatan pemulihan masyarakat terdampak. Mereka juga meminta moratorium, evaluasi, dan transparansi program strategis nasional, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah memperbaiki regulasi pengadaan serta tata kelola dan transparansi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh daerah Indonesia.
Mereka turut menuntut perbaikan komunikasi pemerintah, khususnya komunikasi Presiden yang dinilai kerap merendahkan rakyat. Tuntutan lainnya mencakup restrukturisasi dan perampingan kabinet untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan penggunaan anggaran negara.
Dalam bidang hukum dan keamanan, massa meminta penghentian militerisme, terutama keterlibatan militer dalam ranah sipil. Mereka juga mendesak penegakan proses peradilan HAM terhadap 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta perwakilan legislatif menemui mereka secara langsung. Setelah beberapa saat, Ketua DPRD DIY Nuryadi muncul dan menyatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.
Hingga Selasa siang, demonstrasi di Yogyakarta masih berlangsung secara kondusif dengan pengamanan ratusan anggota kepolisian.
Demo Makassar
Sementara itu, di Makassar, Sulawesi Selatan, sebanyak 3.000 personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Aksi mahasiswa di Makassar diperkirakan berlangsung di 33 titik. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian antara lain kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan di Jalan AP Pettarani, kawasan bawah jembatan layang, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Perintis Kemerdekaan, serta beberapa titik di depan kampus.
“Iya, personel yang diturunkan ada 3 ribu gabungan,” kata Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Jaffar Ahmad, Selasa.
Jaffar mengatakan, sebaran aksi di sejumlah ruas jalan berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas. Karena itu, ia mengimbau pengendara memilih jalur alternatif untuk menghindari kepadatan kendaraan.
“Diperkirakan ada 33 titik demo hari ini, seperti di DPRD Sulsel, dibawa jembatan flyover, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Perintis Kemerdekaan dan beberapa titik yang berada didepan kampus mahasiswa,” ungkapnya.
Ia juga meminta masyarakat menghindari lokasi yang digunakan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.
“Masyarakat agar menghindari tempat yang digunakan mahasiswa yang menyalurkan aspirasinya,” katanya.
(rom/mmy)
