JAKARTA, ifakta.co – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pembangunan Jakarta harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kelompok rentan agar kemajuan kota dapat dirasakan secara merata.
Menurut Pramono, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari infrastruktur fisik atau proyek-proyek besar. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial yang memadai.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam Dialog dan Orasi Kebangsaan bertajuk “Jakarta dan Problematika Kebangsaan” di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/10). Kegiatan itu diselenggarakan DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Iklan
“Tugas seorang pemimpin yaitu melanjutkan hal-hal baik yang belum selesai, memperbaiki apa yang masih kurang, dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata,” ujar Pramono.
Pramono menjelaskan, sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Rano Karno, Pemprov DKI Jakarta menetapkan tiga bidang sebagai prioritas utama. Ketiganya meliputi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Ketiga sektor tersebut menjadi landasan pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan. Dengan demikian, manfaat kebijakan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga dengan keterbatasan ekonomi.
Pramono juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Mereka antara lain pekerja sektor informal, pengemudi transportasi publik, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta generasi muda yang membutuhkan kesempatan untuk berkembang.
Karena itu, pembangunan Jakarta tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing kota. Pemerintah juga perlu memperluas peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.
Selain mendorong peran pemerintah, Pramono mengajak alumni GMNI ikut mengawal pembangunan Jakarta. Ia menilai pengalaman, keahlian, dan jaringan para alumni dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan kota membutuhkan keterlibatan berbagai elemen. Kolaborasi tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan, dan kepentingan publik.
“Peran tersebut semakin penting karena masa depan Jakarta tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Ia ditentukan oleh bagaimana pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, komunitas, media, dan seluruh warga bekerja berdasarkan kepentingan bersama,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, Pramono turut menyoroti pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan publik. Ia menegaskan, semangat kebangsaan tidak cukup diwujudkan melalui pidato atau kegiatan seremonial.
Sebaliknya, nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kebijakan yang inklusif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan itu, pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat lebih luas sekaligus memperkuat keadilan sosial.
Pramono berharap sinergi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dapat memperkuat langkah Jakarta menuju kota global. Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan pemerataan pembangunan, kelestarian lingkungan, dan identitas kebangsaan.
Ia menegaskan, Jakarta perlu berkembang menjadi kota yang mampu bersaing secara internasional tanpa mengabaikan kebutuhan warganya. Pembangunan juga harus berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
“Mari kita hadirkan pembangunan yang bukan hanya cepat, tetapi berada di arah yang tepat untuk menjadi kota global yang nyaman bagi warganya, produktif bagi perekonomian, berkelanjutan bagi generasi berikutnya, sekaligus terbuka kepada dunia tanpa kehilangan jati diri sebagai bagian dari Indonesia,” pungkas Gubernur Pramono.
(her/mby)
