JAKARTA, ifakta.co – Permasalahan permukiman kumuh di Jakarta masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga 2026 masih terdapat 211 rukun warga (RW) di Ibu Kota yang masuk kategori kumuh.
Data tersebut merupakan hasil pendataan terbaru yang dilakukan BPS melalui kombinasi survei lapangan dan teknologi citra satelit untuk meningkatkan akurasi pemetaan wilayah.
“Dari hasil pendataan terakhir yang dilakukan tahun 2025 dan kemudian finalisasi angka di tahun 2026 maka yang teridentifikasi sebagai RW Kumuh adalah 211 RW Kumuh,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Iklan
Amalia menjelaskan proses identifikasi wilayah kumuh kini tidak hanya mengandalkan observasi langsung di lapangan, tetapi juga memanfaatkan analisis citra satelit.
Metode tersebut digunakan agar data yang dihasilkan lebih detail dan mampu menggambarkan kondisi lingkungan secara menyeluruh.
“Ini merupakan hasil kombinasi antara pendataan lapangan dengan hasil citra satelit,” katanya.
BPS juga menegaskan penilaian wilayah kumuh tidak hanya dilihat dari kondisi bangunan semata. Ada 11 indikator yang menjadi dasar penilaian, mulai dari kepadatan penduduk, ventilasi rumah, sanitasi, hingga kualitas fasilitas lingkungan.
Selain itu, kondisi saluran air, akses jalan, dan penerangan lingkungan turut menjadi bagian penting dalam penilaian.
“Jadi esensinya adalah kekumuhan dari suatu RT yang kemudian nanti kita agregasi menjadi RW kumuh, tidak hanya dilihat dari bentuk bangunan dan kepadatan bangunannya saja dan kelayakan bangunan, tetapi juga dilihat dari kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi,” ujarnya.
Jakarta Barat dan Utara Jadi Sorotan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih menjadi daerah dengan jumlah RW kumuh terbanyak.
Menurutnya, tingginya kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor utama yang memicu munculnya kawasan permukiman kumuh di dua wilayah tersebut.
“Ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian,” kata Pramono.
Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, Pramono menyebut kawasan Tambora, Jakarta Barat, menjadi salah satu wilayah yang paling banyak mendapat sorotan.
“Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,” ujarnya.
RW Kumuh Turun Lebih dari 50 Persen
Meski masih menjadi pekerjaan rumah, jumlah RW kumuh di Jakarta disebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan beberapa tahun lalu.
Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, jumlah RW kumuh turun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.
“Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,” ungkap Pramono.
Meski demikian, Pramono enggan mengklaim capaian tersebut sepenuhnya hasil kerja pemerintahannya. Ia menilai penanganan kawasan kumuh di Jakarta membutuhkan proses panjang karena kompleksitas persoalan perkotaan yang terus berkembang.
“Saya tidak mau mengklaim bahwa itu semua adalah hasil dari apa yang kami lakukan, tetapi kalau melihat perkembangan jumlah penduduk bertambah, kemudian persoalan-persoalan lapangannya juga semakin kompleks, ada penurunan hampir 52 persen lebih menurut saya sudah hal yang luar biasa dan saya mensyukuri itu,” katanya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun masih terus berupaya menekan angka permukiman kumuh melalui berbagai program penataan kawasan dan perbaikan lingkungan di wilayah padat penduduk.
(wli/wli)
