Wabup Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro bersama dinas terkait saat kunjungi kantor Bulog Cabang Kediri.(Poto: istimewa).
NGANJUK, ifakta.co – Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyoroti hambatan dalam proses distribusi dan penyerapan hasil panen petani di wilayahnya. Untuk mencari solusi, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bulog Cabang Kediri pada Selasa (21/5/2024), didampingi jajaran Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta perwakilan kepala desa dari berbagai kecamatan.
Dalam pertemuan tersebut, Trihandy menyampaikan perlunya keterlibatan mitra penggilingan gabah (maklon) dari wilayah Nganjuk sendiri. Selama ini, maklon yang digunakan Bulog Kediri-Nganjuk seluruhnya berasal dari Kediri, yang dinilai memperlambat proses penyerapan hasil panen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk memperlancar penyerapan gabah petani, kami meminta agar Bulog dapat menunjuk maklon yang berdomisili di Nganjuk. Ini penting agar distribusi dan prosesnya menjadi lebih efisien,” ujar Wabup Trihandy di hadapan pimpinan baru Bulog Kediri, Harisudin, dan jajarannya.
Trihandy menambahkan bahwa Pemkab Nganjuk merencanakan keterlibatan 5 hingga 10 mitra lokal untuk memperkuat sistem distribusi hasil panen di tingkat daerah. Hal ini juga dimaksudkan agar manfaat ekonomi bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.
Kunjungan ini sekaligus menjadi momen perkenalan dengan Kepala Cabang Bulog Kediri yang baru, Harisudin, menggantikan pejabat sebelumnya, Imam Mahdi. Dalam rapat kerja perdana, terungkap adanya penurunan target penyerapan gabah yang cukup signifikan, dari 300 ton per hari menjadi 110–120 ton.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Trihandy berharap kepemimpinan baru di Bulog Kediri dapat segera mencari solusi yang tepat. “Kami siap mendukung upaya – upaya untuk menggandeng lebih banyak maklon lokal.
Di sisi lain, Pemkab Nganjuk mengimbau para petani untuk tetap tenang dan bersabar menunggu hasil dari berbagai upaya dan kerja sama yang sedang dijalankan.
Trihandy menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperjuangkan harga pembelian gabah yang wajar, yakni Rp6.500 per kilogram, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Kesejahteraan petani menjadi perhatian utama kami. Penyerapan gabah dengan harga yang layak adalah bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah,” tutupnya.
(may).
