NGANJUK ifakta.co, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Nganjuk, Sri Hani Susilo SH membacakan surat dakwaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Agung Supriadi yang dulu menjabat sebagai Kepala Desa Kemaduh (Selasa, tanggal 01 November 2022 pukul 15.30 Wib).
Kegiatan tersebut berlangsung secara daring (online) dari RUTAN Klas IIB Nganjuk dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.
Agung Supriadi terjerat tindak pidana korupsi terkait Pengelolaan Aset Desa Serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua TONGANI, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk yakni SRI HANI SUSILO, S.H serta terdakwa Agung Supriadi.
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, mantan Kepala Desa Kemaduh tersebut telah mempergunakan uang kegiatan pengadaan aset desa berupa Mobil Inventaris Desa yang bersumber dari dana Pendapatan Asli Desa (PAD) Tahun Anggaran 2016.
“Terdakwa telah menggunakan dan PAD maupun uang kegiatan penyertaan modal BUM Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016,” jelasnya.
Nophy juga menambahkan terdakwa juga mengembat uang kegiatan penyertaan modal BUM Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan uang kegiatan pekerjaan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018.
“Dari perbuatannya itu mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 523.387.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah),” paparnya.
Dimana perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan melanggar Primair pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.
Hal itu sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Persidangan berjalan lancar dan terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa yakni Bambang Sukoco, S.H., M.Hum., dkk.
Persidangan selanjutnya diagendakan pada Hari Selasa tanggal 08 November 2022 dengan agenda Pembacaan Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa.
(MAYANG).
