BANYUMAS, ifakta.co – Akses layanan kesehatan bagi warga Banyumas kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua Komisi IV DPRD Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih, meminta pemerintah daerah memastikan kebutuhan berobat masyarakat tidak terhambat oleh persyaratan pengelompokan ekonomi atau desil.
Menurut Dukha, program Universal Health Coverage (UHC) seharusnya memberi kepastian akses pengobatan bagi warga yang membutuhkan. Karena itu, ia menolak penerapan syarat desil apabila aturan tersebut justru membuat masyarakat kesulitan memperoleh layanan medis.
Ia berharap pemerintah daerah tetap menjalankan program jaminan kesehatan seperti sebelumnya. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses pelayanan medis tanpa harus khawatir kehilangan kesempatan berobat akibat status ekonomi mereka.
Iklan
“Saya ingin warga sejahtera secara kesehatan dan aman secara finansial untuk berobat. Saya tidak ingin ada syarat desil-desilan. Yang penting jalan seperti sebelumnya,” katanya.
Dukha memahami bahwa perubahan kebijakan UHC berkaitan dengan persoalan anggaran daerah. Namun, ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk mengubah mekanisme pelayanan kesehatan.
Menurutnya, pemerintah juga perlu menentukan skala prioritas secara cermat. Ia menegaskan bahwa anggaran kesehatan semestinya memperoleh perhatian utama karena layanan tersebut menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat.
“Terkait kenapa diberhentikan, alasan eksekutif terkait anggaran. Menurut saya ini soal kemauan, bukan kemampuan. Anggaran akan selalu ada apabila prioritas kesehatan nomor satu,” ujarnya.
Dukha menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali penggunaan anggaran untuk berbagai program. Dengan evaluasi tersebut, pemerintah dapat memastikan alokasi dana tidak mengurangi kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan.
Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan UHC terhadap warga yang membutuhkan pengobatan. Sebab, masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan memerlukan kepastian layanan, bukan tambahan persyaratan yang berpotensi mempersulit mereka.
DPRD Bandingkan Anggaran UHC dengan Operasional Trans Banyumas
Dukha turut menyoroti alokasi anggaran daerah untuk berbagai sektor, termasuk operasional layanan transportasi umum Trans Banyumas. Ia meminta pemerintah membandingkan manfaat dan jangkauan setiap program sebelum menentukan prioritas pembiayaan.
Menurutnya, layanan transportasi umum tidak hanya digunakan oleh warga Banyumas. Masyarakat dari luar daerah juga dapat memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus memenuhi kriteria desil ekonomi tertentu.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan persyaratan desil pada program UHC. Baginya, kebutuhan kesehatan memiliki kaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah perlu menjamin akses yang memadai.
“Anggaran-anggaran tersebut berdasarkan informasi diarahkan ke berbagai penjuru, dialihkan ke banyak hal, salah satunya adalah Trans Banyumas. Tapi kita lihat transportasi tidak semua menggunakan. Tidak warga Banyumas saja yang menggunakan transportasi. Dan menggunakan transportasi tidak menggunakan desil. Kenapa UHC malah menggunakan desil?” tegasnya.
Dukha menilai pemerintah perlu menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan setiap kebijakan tidak menimbulkan hambatan baru bagi warga yang membutuhkan pelayanan publik.
Ia berharap Pemkab Banyumas mengevaluasi mekanisme UHC agar masyarakat tetap memperoleh akses pengobatan secara layak. Evaluasi tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun mereka yang menghadapi kebutuhan medis mendesak.
Bagi Dukha, jaminan kesehatan bukan sekadar program administratif. Program tersebut berperan penting dalam melindungi masyarakat dari beban biaya pengobatan yang dapat mengganggu kondisi keuangan keluarga.
Karena itu, Komisi IV DPRD Banyumas akan terus mendorong pemerintah daerah mencari solusi agar UHC dapat berjalan secara berkelanjutan. Dukha berharap pemerintah mampu menata kembali prioritas anggaran tanpa mengorbankan kebutuhan kesehatan masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah membuka ruang evaluasi dan komunikasi dengan DPRD serta pihak terkait. Melalui koordinasi tersebut, kedua pihak dapat merumuskan langkah yang tepat agar warga yang membutuhkan pelayanan medis memperoleh kepastian akses pengobatan.
Dukha menegaskan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kemampuan anggaran dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia berharap persoalan pembiayaan tidak menjadi alasan yang membuat warga Banyumas kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
(naf/lex)
