JAKARTA, ifakta.co – PDI Perjuangan meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan institusi kepolisian tetap berada dalam posisi netral dan menjalankan tugas berdasarkan hukum serta konstitusi.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto setelah pergantian pucuk pimpinan Polri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi.
Hasto mengatakan perubahan kepemimpinan di tubuh Polri seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat profesionalitas, integritas, dan netralitas institusi kepolisian. Menurutnya, Polri harus menjalankan fungsi sebagai alat negara yang memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.
Iklan
“Yang juga sangat penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi,” ujar Hasto di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Ia menilai agenda reformasi kepolisian perlu terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Suyudi. Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain independensi proses penyidikan dan penegakan hukum, keterbukaan dalam penanganan perkara, pemberantasan pungutan liar serta praktik transaksional.
Menurut Hasto, perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi juga harus menjadi bagian dari pembenahan institusi Polri. Selain itu, pengawasan terhadap internal kepolisian melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta pengawasan eksternal dinilai perlu diperkuat.
“Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali,” kata Hasto.
PDI Perjuangan juga menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan Suyudi sebagai Kapolri. Dukungan tersebut disampaikan bersamaan dengan harapan agar pergantian pimpinan dapat menjadi awal penguatan supremasi hukum dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Suyudi sebelumnya mendapat persetujuan DPR RI setelah menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya, Presiden Prabowo melantiknya sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026), menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
Setelah resmi menjabat, Suyudi menyampaikan sejumlah fokus awal kepemimpinannya. Ia mengatakan akan melakukan konsolidasi internal sekaligus mengevaluasi program yang telah berjalan di era sebelumnya.
Program yang dinilai masih baik akan dilanjutkan, sementara hal-hal yang membutuhkan pembenahan akan dievaluasi dan diperbaiki.
Suyudi juga menempatkan peningkatan pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil sebagai bagian dari prioritas awalnya. Ia ingin kepolisian lebih dekat dengan masyarakat melalui program yang disebutnya sebagai “Polisi Bersama Masyarakat”.
Menurut Suyudi, kedekatan polisi dengan masyarakat diperlukan agar institusi kepolisian dapat merespons persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat secara lebih cepat.
Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, perhatian kini tertuju pada bagaimana agenda pembenahan internal, pelayanan publik, penegakan hukum, serta tuntutan terhadap netralitas Polri akan dijalankan dalam periode kepemimpinan Suyudi.
Bagi PDI Perjuangan, penguatan profesionalitas dan independensi kepolisian menjadi bagian penting agar Polri dapat menjalankan tugasnya untuk seluruh masyarakat tanpa terseret kepentingan politik praktis.(wl/wl)
