TANGERANG, ifakta.co | Gubernur Banten Andra Soni turun langsung ke perairan Kabupaten Tangerang untuk berdialog dengan para nelayan. Pertemuan yang digelar di atas kapal tersebut membahas berbagai persoalan pesisir dan merumuskan sejumlah langkah konkret guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Hari ini saya berdialog langsung di atas kapal. Kita tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga membahas harapan serta gagasan dari para nelayan. Kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara berkala agar setiap aspirasi dan permasalahan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Gubernur Andra Soni di pesisir Kronjo, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/10/2025).
Dalam dialog tersebut, para nelayan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam aktivitas mereka sehari-hari. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah keberadaan tongkang batu bara milik PLTU Lontar yang sering berlabuh di perairan Kronjo tanpa memperhatikan aspek keselamatan pelayaran.
Iklan
Menurut Khaerus, perwakilan nelayan, tongkang-tongkang tersebut kerap merusak jaring nelayan dan mencemari laut akibat sisa batu bara yang tercecer. Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PLTU bagi masyarakat nelayan di sekitar kawasan tersebut.
“Semenjak PLTU berdiri, belum ada CSR untuk nelayan. Kadang tongkang berlabuh di malam hari tanpa lampu, sehingga sulit terlihat dan berisiko menabrak kapal nelayan,” ungkap Khaerus.
Selain itu, nelayan juga mengeluhkan kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dinilai belum higienis dan belum tertata dengan baik. Mereka berharap pemerintah melakukan pendataan ulang nelayan, menyediakan asuransi bagi korban kecelakaan laut, serta membangun fasilitas docking kapal di kawasan pelabuhan.
Permasalahan serupa juga disampaikan Sukardi, perwakilan nelayan Kecamatan Pakuhaji, yang menyoroti kondisi TPI Cituis. Menurutnya, lokasi pelelangan yang berdekatan dengan area parkir tidak mendukung aktivitas bongkar muat ikan secara optimal.
“Kami juga sangat membutuhkan ambulans khusus nelayan agar penanganan kecelakaan di laut dapat dilakukan lebih cepat,” ujar Sukardi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Andra Soni memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menindaklanjuti berbagai kebutuhan mendesak para nelayan. Langkah cepat akan dilakukan melalui penyediaan ambulans khusus nelayan, peningkatan fasilitas TPI agar lebih higienis, serta penataan ulang alur tambat kapal dan ruang laut.
Pemkab Tangerang juga telah menyiapkan program penyediaan ambulans bagi lima wilayah pesisir, termasuk Kronjo dan Pakuhaji. Selain itu, tengah disusun Peraturan Bupati mengenai pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaan TPI agar lebih profesional dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya berharap kunjungan ini tidak bersifat seremonial. Setelah kita datang, harus ada perubahan nyata. Minimal para kepala dinas dapat menindaklanjuti langsung kebutuhan seperti BBM, sanitasi TPI, dan layanan darurat bagi nelayan,” tegas Gubernur Andra Soni.
Gubernur juga mengarahkan agar akses Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diperluas untuk menjangkau nelayan kecil, serta mempercepat pendataan ulang nelayan secara menyeluruh. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi nelayan melalui skema pembiayaan, tabungan, serta perlindungan usaha dan sosial.
“Kita ingin kebijakan kelautan dan perikanan benar-benar menyentuh masyarakat. Nelayan harus merasa terlindungi, memperoleh akses yang mudah, dan dapat bekerja dengan tenang,” jelas Gubernur Andra Soni.
Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Gubernur Banten yang turun langsung menemui nelayan di Kabupaten Tangerang.
“Nelayan di Tangerang sangat menantikan perhatian dari Pemerintah Provinsi Banten. Kehadiran langsung Gubernur di lapangan memberikan semangat baru bagi kami,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam kunjungan tersebut Gubernur Andra Soni hadir bersama Ketua HNSI Provinsi Banten, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung–Cisadane, Dirpolairud Polda Banten dan Polda Metro Jaya, HNSI Kabupaten Tangerang, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja.
Turut mendampingi sejumlah kepala dinas terkait, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Sumber Daya Alam yang menangani kebutuhan bahan bakar bagi nelayan. Kehadiran jajaran teknis tersebut dimaksudkan agar setiap permasalahan dapat langsung ditindaklanjuti di lapangan.
(Sb-Alex)
