Jakarta, ifakta.co – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka membahas sejumlah agenda strategis terkait pengelolaan anggaran negara dan arah pembangunan nasional.
Rapat yang dilaksanakan di Gedung DPR RI ini mengusung tiga agenda utama, yaitu:
Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024,
Iklan
Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 hingga bulan Juli, dan
Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2026.
Ketua Komisi V DPR RI dalam pengantarnya menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif guna memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan optimal, efisien, dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN digunakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua Komisi V.
Menteri PUPR menyampaikan laporan realisasi program pembangunan yang telah berjalan sepanjang semester pertama 2025, termasuk capaian proyek strategis nasional, penyerapan anggaran, serta tantangan di lapangan. Dalam sesi pembahasan, sejumlah anggota Komisi V juga memberikan masukan kritis terkait perencanaan anggaran tahun 2026, dengan fokus pada efisiensi, keberlanjutan proyek, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Rapat ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, sekaligus sebagai forum akuntabilitas dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN.
(Sb-Alex)
