MB-PKRI Datangi DMPTSP Dan Kasat Pol PP Terkait Pemberitaan PT. MU

- Jurnalis

Senin, 28 April 2025 - 23:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PRABUMULIH – ifakta.co, Markas Besar Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (MB-PKRI) CADSENA Kota Prabumulih yang telah melayangkan surat Nomor : 007 / MKD-PKRI / CADSENA / PBM / IV / 2025 tanggal 21 April 2025 perihal Permintaan Konfirmasi dan Klarifikasi Kepada Walikota Prabumulih terkait dengan keberadaan bangunan gedung milik PT. MU yang diduga kuat telah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih Tahun 2014 s/d 2034 serta Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sampai saat pemberitaan ini belum memberikan jawaban secara resmi (28/04/2025).

Mengingat bahwa MB-PKRI CADSENA Kota Prabumulih telah melayangkan surat resmi kepada Walikota Prabumulih, maka secara aturan pihak Pemerintah Kota Prabumulih pun harus menjawab surat tersebut secara langsung dan/atau tertulis. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga MB-PKRI Arief Ahong kepada awak media saat dikonfirmasi dengan adanya pemberitaan yang membantah bahwa pemerintah telah melakukan pembiaran soal perizinan PT. MU oleh Plt Kepala DMPTSP Prabumulih.

“Kami dari MB-PKRI telah menyampaikan surat resmi untuk konfirmasi dan klarifikasi terkait PT. MU, maka hendaknya pihak pemerintah pun memberikan konfirmasi dan klarifikasinya kepada kami baik secara langsung dan/atau tertulis, sebagaimana diatur didalam sistem pemerintahan,” ujar Arief.

Pada prinsipnya MB-PKRI CADSENA Kota Prabumulih mendukung adanya investor luar yang ingin berinvestasi di Kota Prabumulih, bahkan ditegaskan Arief Ahong mereka mendukung apa yang menjadi program kerja pemerintahan H. Arlan dan Frangky Nasril 5 (lima) tahun kedepan, namun bukan bearti MB-PKRI akan membiarkan ketika ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran aturan hukum di Kota Prabumulih.

Sedangkan berdasarkan informasi yang MB-PKRI dapatkan terkait keberadaan PT. MU di Kota Prabumulih tersebut, bahwa PT. MU telah ada dan beroperasional dari beberapa tahun yang lalu (sekitar kurang lebih 3 tahun). Ini bukan waktu yang singkat bagi sebuah perusahaan besar seperti PT. MU untuk mengurus perizinannya, dan seharusnya pihak DMPTSP Kota Prabumulih juga menyampaikan kepada publik terhadap proses perizinan yang akan atau telah dilakukan oleh pihak PT. MU ketika persoalan ini telah mengemuka ke publik dan telah menjadi sorotan publik sehingga tidak ada istilah “pembiaran” dalam kasus perizinan PT. MU ini.

Baca juga :  Bukit Asam (PTBA) Raih Predikat Great Place To Work®️

“Seharusnya pihak pemerintah dalam hal ini DMPTSP sampaikan kepada publik proses yang telah atau akan dilakukan oleh pihak PT. MU terkait perizinannya, apalagi persoalan ini sudah mencuat ke publik dan sedang disorot oleh publik,” jelas Arief.

MB-PKRI juga mengetahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Prabumulih selaku penegak Perda telah bersurat dengan Nomor : 900 / 09 / SATPOL.PP. 2025 tanggal 08 Januari 2025 yang lalu perihal Surat Teguran Untuk Penghentian Operasional Gedung / Bangunan, namun pada kenyataannya surat teguran itu tidak dihiraukan oleh pihak PT. MU dengan tetap melakukan operasional dan/atau kegiatan di lokasi tersebut.

Bayangkan selama kurang lebih 4 (empat) bulan dari surat teguran Sat Pol PP Kota Prabumulih tidak digubris oleh pihak PT. MU, dan pemerintah dalam hal ini Sat Pol PP tidak mengambil tindakkan lebih lanjut yang terkesan “dibiarkan”.

Untuk itu, MB-PKRI mendatangi Kantor DMPTSP Kota Prabumulih untuk bertemu langsung dengan Plt Kepala DMPTSP namun yang bersangkutan tidak ada ditempat, kemudian MB-PKRI mendatangi Kantor Sat Pol PP Kota Prabumulih dan bertemu langsung dengan Plt Kasat Pol PP M. Nasir, SH untuk meminta penjelasan terkait sikap dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Sat Pol PP sebagai Penegak Perda.

Baca juga :  Tragedi Hajatan di Nganjuk: 60 Warga Keracunan Massal Satu Meninggal Dunia

“Kami Sat Pol PP masih menunggu perintah dan petunjuk dari atasan dalam hal ini Bapak Walikota Prabumulih, memang seharusnya kami bisa mengambil tindakan langsung atas pelanggaran yang dilakukan PT. MU sebagaimana yang tertuang di dalam Perda namun informasi yang kami terima dari DMPTSP bahwa pihak perusahaan sedang mengurus ulang perizinannya,” jelas Nasir saat dikonfirmasi.

Tidak hanya sampai disitu, terkait dengan pelanggaran Perda yang dilakukan PT. MU, karena persoalan perizinan PT. MU ini telah menjadi konsumsi publik selama ini, maka publik pun bertanya-tanya apa boleh perusahaan mendirikan bangunan gedung dulu sedangkan izinnya belum ada ??? Apalagi bangunan gedung yang dibuat diduga kuat telah melanggar Perda, adakah sanksi hukumnya atas pelanggaran Perda tersebut ??? 

Kemudian apa dan bagaimana kontribusi PT. MU sebagai bentuk upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kota Prabumulih ???

Berita Terkait

Dukung Ketahanan Pangan, Polres Nganjuk Pantau Tanaman Melon Warga Wilangan
Sambut Mayday, Polres Nganjuk Dorong Kegiatan Positif dan Damai
MB-PKRI, Publik Menunggu Jawaban Resmi Dari Walikota Terkait Keberadaan PT. MU
Bincang Santai Bersama Edi Wanseri Kades Muara Lawai , Tentang Ketahanan Pangan di Desa
Kejari Nganjuk Rayakan Hari Jadi Kabupaten ke-1088 dengan Layanan Hukum Gratis dan Kampanye Anti Korupsi
Bhabinkamtibmas Kampungbaru Sapa Warga di Sawah, Ajak Dukung Ketahanan Pangan
Tasyakuran Masal Tumpeng 1088 Meriahkan Hari Jadi Nganjuk ke-1088: Kapolres Nganjuk Tegaskan Pentingnya Sinergi Keamanan
Wow Luar Biasa !!! Euforia Warga Nganjuk Gelar Tasyakuran Meriah Peringati Hari Jadi ke- 1088 dengan Ribuan Tumpeng

Berita Terkait

Senin, 28 April 2025 - 23:23 WIB

MB-PKRI Datangi DMPTSP Dan Kasat Pol PP Terkait Pemberitaan PT. MU

Senin, 28 April 2025 - 20:09 WIB

Dukung Ketahanan Pangan, Polres Nganjuk Pantau Tanaman Melon Warga Wilangan

Senin, 28 April 2025 - 19:38 WIB

Sambut Mayday, Polres Nganjuk Dorong Kegiatan Positif dan Damai

Senin, 28 April 2025 - 15:40 WIB

Bincang Santai Bersama Edi Wanseri Kades Muara Lawai , Tentang Ketahanan Pangan di Desa

Senin, 28 April 2025 - 14:00 WIB

Kejari Nganjuk Rayakan Hari Jadi Kabupaten ke-1088 dengan Layanan Hukum Gratis dan Kampanye Anti Korupsi

Berita Terbaru

Berita Daerah

MB-PKRI Datangi DMPTSP Dan Kasat Pol PP Terkait Pemberitaan PT. MU

Senin, 28 Apr 2025 - 23:23 WIB

Berita Daerah

Sambut Mayday, Polres Nganjuk Dorong Kegiatan Positif dan Damai

Senin, 28 Apr 2025 - 19:38 WIB

Pengurus AMKI Pusat mengadakan kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Foto: Dok.AKMI/ifakta.co)

Megapolitan

AMKI Siap Sukseskan Program BPJPH Babe Haikal

Senin, 28 Apr 2025 - 19:23 WIB