JAKARTA, ifakta.co – Praktek dugaan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di wilayah Jawa Tengah semakin subur. Hal ini karena diduga ada backingan aparat hukum, sehingga pelaku usaha solar semakin bebas melakukan tindakan penyelewangan itu.
Berdasarkan penelusuran ifakta.co menemukan SPBU 44.532.13 yang terletak di Jl. Raya Sampang, Randegan Kidul, Buntu, Kroya, Cilacap didapati satu unit truck bak type cdd sedang mengisi solar Rp500 ribu. Namun di dalam bak truck terdapat dua tangki modifikasi yang digunakan untuk menampung sedotan dari pengisian BBM solar kendaraan tersebut.
Mereka melakukanya pembelian solar dengan cara berpindah-pindah dari SPBU satu ke SPBU lainnya. Untuk mengelabuhi operator SPBU, mereka memiliki belasan plat nomor polisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan sumber, menyebut para pemain solar itu mengirimkan ke sebuah perusahaan milik badan usaha daerah yakni PT. BMS (Perseroda). Sementara oknum yang diduga mengatur pembelian solar subsidi di SPBU kemudian disalurkan ke PT. BMS adalah pria berinsial P.
“Dikirim ke PT BMS yang dikoordinir oleh pria bernama P,” ujar sumber kepada ifakta.co, Jumat (26/4).
Pantauan ifakta.co, dalam satu hari armada milik PT. BMS silih berganti memasuki SPBU yang berada di wilayah Cilacap, meliputi daerah Jeruk Legi, Sampang, Kesugihan dan Banyumas hingga Rawalo, Kebasen, Jati Lawang dan Wangon. Selanjutnya mereka ditampung di daerah Kebasen Banyumas, Jawa Tengah.
Cerita lama dan terorganisir
Dugaan penyimpangan industri migas merupakan cerita lama. Karakter industri migas yang tertutup, eksklusif, dan rumit, menjadikan praktek korupsi migas sulit dibongkar.
Aktifitas mafia migas di wilayah hukum Polda Jawa Timur cukup terorganisir dengan baik. Menurut sumber kepada ifakta.co, kartel migas di daerah sini sangat terorganisir dengan baik.
“Jika dilihat banyak keterlibatan aparat aktif dalam kegiatan yang merugikan negara,” kata aktivis kebijakan lublik dan lingkungan hidup Awy Eziari , SH.
Menurutnya, aktifitas mafia migas jelas melanggar pasal 55 UU No 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dengan UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Pelaku terancam dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 60,000,000,000.- ( Enam Puluh Milyar Rupiah). Masyarakat tanya pak polisi pada kemana.
Sementara itu, Firdaus Ilyas, peneliti ICW, mengatakan, selalu ditemukan penyimpangan migas. Menurit dia sektor migas sangat rawan penyimpanan
“Kita selalu menemukan dugaan-dugaan penyimpangan, baik administratif maupun yang berpotensi merugikan negara. Hulu maupun hilir, sektor migas sangat rawan penyimpangan dan korupsi,” katanya.
Firdaus menekankan bahwa ini termasuk Pertamina, BP Migas (sekarang SKK Migas) dan Kementerian ESDM sebagai pengelola harus bertindak tegas.
(joe)
