KOTA TANGERANG, ifakta.co – Kinerja Dinas PUPR Kota Tangerang masih menjadi problematika di kalangan insan pembangunan Kota Tangerang. Hal itu sempat tercoreng dengan adanya insiden gagal bayar proyek lelang pada tahun 2022 kepada para kontraktor.
Dari informasi yang diterima, Dinas PUPR Kota Tangerang juga sempat terjerembab dengan ragam dugaan korupsi dari berbagai proyek pengadaan. Namun hal itu seakan terbungkam dan tidak pernah terpublikasikan.
Diantaranya, Kepala Bidang (Kabid) hingga Kepala Seksie (Kasie) diduga memiliki gerbong kontraktor guna meminimalisir adanya kontraktor baru yang hendak mendapatkan pengadaan paket lelang melalui E-Catalog/LPSE. Kemudian adanya dugaan korupsi anggaran dari berbagai pengadaan proyek pembangunan yang ada di Kota Tangerang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kasie Jalan Pembangunan Kota bermain di pengawasan konsultan sama Kabid BM (Bina Marga) dan mempunyai gerbong masing-masing,” ungkap Founder Poros Tangerang Solid (PORTAS) Hilman Santosa kepada Tangerang Pewarta, Senin (25/03/2024).
Tak hayal, para pejabat pada Dinas PUPR Kota Tangerang saat terserempet dugaan bobroknya kinerja tersebut, kerap menyentil balik pelaku media massa serta para lembaga pemantau dengan ungkapan “Meminta Paket Proyek“.
“Semua pada mau minta PL (paket lelang) dari kontraktor sampai tukang becak,” ungkap salah satu Kabid di dinas tersebut dalam laporan yang diterima oleh redaksi.
Tak heran jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selalu menaiki kendaraan mewah beraroma khas proyek kini menjadi sorotan publik.
Hilman meminta agar para pemangku kebijakan dari daerah ataupun pusat dapat segera mengevaluasi kinerja para pejabat Dinas PUPR Kota Tangerang saat ini, guna menjaga profesionalitas dan menaikan integritas Kkepemerintahan yang bersih.
“Hal ini meski dijadikan evaluasi dari para pemangku kepentingan untuk menjaga dan menaikan integritas Dinas PUPR Kota Tangerang yang bersih dan profesional,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, sebuah fenomena catatan buruk kinerja salah satu dinas di sepanjang sejarah berdirinya Kota Tangerang masih melekat. Yakni, Dinas PUPR Kota Tangerang yang pernah gagal bayar proyek kepada para kontraktor senilai kurang lebih 40 milyar pada tahun 2022.
Kejadian kelam tersebut sempat membuat heboh dunia pembangunan di Kota Tangerang. Tidak hanya 16 proyek yang bermasalah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Kota Tangerang juga terbelit masalah gagal bayar terhadap ratusan paket pengadaan proyek tahun 2022 diantaranya proyek jalan, drainase, dan jembatan yang mencapai Rp 40 miliar.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin sempat menanggapi. Namun enggan untuk berkomentar lebih lanjut.
“Tks (Terimakasih),” singkat Nurdin.
(acl)
