ifakta.co, NGANJUK – Agenda rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk yang seharusnya berlangsung pada hari ini Rabu (3/6/2020) jam 9.00 Wib akhirnya di batalkan oleh ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk Edy Santoso.
Pembatalan terpaksa dilakukan pasalnya pihak dinas sosial Kabupaten Nganjuk tidak memenuhi undangan dari Komisi IV DPRD itu. Ketua Komisi IV Edy Susanto nampak geram karena sudah menunggu terlalu lama. Akhirnya sekira hampir pukul 11 siang ia membuka rapat tanpa kehadiran Dinsos.
“Bapak ibu ini sudah hampir dua jam kita menunggu kehadiran Dinsos, tanpa ada pemberitahuan yang jelas dari pihak mereka. Hal ini saya rasa memang ada indikasi untuk tidak memenuhi undangan kita, untuk itu kita tutup saja rapat hari ini dan kita pulang,” ujar Edy dengan gusar.
Edy juga mengatakan sebagai Komisi IV sebenarnya ingin selalu membantu masyarakat dengan segala kesulitannya. Namun Dinsos tidak hadir padahal banyak sekali permasalahan yang harus di pecahkan terutama masalah Bansos.
“Adanya permasalahan pada Bansos kemaren itu perlu kita klarifikasi, apapun bentuknya. Dinas sosial itu harus datang paling tidak ada informasi atas ketidak hadirannya tersebut. Kita sudah berupaya menunngu demi kepentingan masyarakat namun sepertinya Dinsos tidak mengindahkan kita, jadi lebih baik kita pulang bagaimana bapak ibu?,” pinta Edy pada semua anggota yang hadir di ruang rapat.
Semua anggota komisi mengiyakan keputusan ketuanya, tak terkecuali Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Harya Yuangga yang juga turut hadir dan menyampaikan kekesalannya atas ketidak hadiran Dinsos.
“Kita pahami saja, seperti inilah Dinsos yang tidak berniat membahas kepentingan masyarakat. Padahal DPRD Nganjuk intinya ingin mengajak duduk bersama membahas permasalahan yang ada di masyarakat di tengah pandemi COVID -19 ini,” ujar pria yang akrab disapa Mas Angga.
Anggota komisi IV yang lain juga menimpali dengan komentar yang lebih pedas. Ia menganggap tak hanya Dinsos yang meremehkan DPRD, namun semua Dinas juga di anggap meremehkan DPRD.
“Bukan hanya Dinsos saja namun semua Dinas juga meremehkan DPRD bahkan bupati juga demikian, artinya ora pati nggatekne DPRD. Padahal kita juga resmi dipilih oleh masyarakat. Tiap kali diajak rapat kendalanya selalu seperti ini dan alasannya macam – macam, ” kata anggota Komisi IV itu dengan kecewa.
Sementara itu di luar ruang rapat, anggota komisi IV Moh. Imron mengatakan pihaknya menemukan sejumlah beras bansos yang didistribusikan beberapa hari lalu kurang layak untuk di konsumsi, dan hal itu yang akan di klarifikasi pada Dinsos hari ini.
“Beberapa hal yang perlu kita klarifikasi adalah kita menemukan beberapa paket beras bansos yang tidak layak konsumsi dan sasarannya pun ada yang kurang tepat (dobel) sudah terima BLT tapi masih dapat beras,” kata Moh. Imron.
Imron menilai pendataan yang di lakukan oleh Dinsos berarti tidak tepat sasaran.
“Tugas dan fungsi kita sebagai kontrol untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Jika tidak kita evaluasi bagaimana pertanggungjawaban kita pada masyarakat. Bila berkali -kali diajak rapat tidak hadir, maka langkah konkrit kami apabila menemukan pelanggaran hukum akan merekomendasikan hal itu pada lembaga yang berwenang,” tegas Imron.
Sementara Anik Rahayu sekretaris Komisi IV menimpali pernyataan Imron berharap agar Dinsos nantinya mau hadir dalam rapat yang akan di agendakan lagi secepatnya.
“Harapannya ketika permasalahan ini sudah di sinkronkan dengan Dinsos kedepannya pasti akan lebih baik dan tepat sasaran. Ketika ada tangisan maka tugas kami untuk mendampingi mereka. Dalam situasi pandemi seperti ini jangan main – main lah dengan rakyat kecil,” kata Anik Rahayu.
(may)
