Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Jadi Pidana

- Jurnalis

Rabu, 5 Februari 2020 - 11:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

?????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????

Ternyata belakangan ini sejumlah kasus yang diduga melanggar KEJ malah ditangani kepolisian dengan hukum pidana

Pelanggaran KEJ Jadi Pidana
Oleh : Drs. Kamsul Hasan, SH, MH

Akhirnya pada Rabu dinihari antara dua pertiga malam, jelang Subuh ini saya tunaikan janji, kelanjutan catatan KEJ Emang Gue Pikirin.

Sesuai namanya Kode Etik Jurnalistik atau KEJ memang kumpulan pasal terkait etik yang harus dipatuhi wartawan.

Perintahnya jelas berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. KEJ dimaksud yang 11 pasal ditetapkan Dewan Pers.

Namun pada bagian bawah KEJ yang ditetapkan pada 14 Maret 2006 terdapat kata sanksi diberikan oleh organisasi profesi atau perusahaan pers, ini menimbulkan persoalan.

Ternyata belakangan ini sejumlah kasus yang diduga melanggar KEJ malah ditangani kepolisian dengan hukum pidana.

Dalam grup diskusi ahli pers Dewan Pers setidaknya ada tiga kasus yang masih proses baik di kepolisian maupun pengadilan.

Kasus tersebut berawal dari dugaan pelanggaran Pasal 1 dan atau Pasal 3 KEJ, tentang keberimbangan, uji informasi dan asas praduga tak bersalah.

Kasus di Sumatera Barat sudah dijatuhkan vonis pada tingkat pertama. Namun dilakukan perlawanan hukum, banding.

Polisi di Aceh Tamiang sudah menetapkan wartawan sebagai tersangka Pasal 27 ayat (3) UU ITE, muatan pencenaran nama baik. Pasal ini ancamannya tidak cukup untuk melakukan penahanan.

Namun lain halnya yang sedang menjadi pembicaraan ahli pers adalah penetapan Polda Sulawesi Selatan terhadap wartawan dan langsung menahannya dengan Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 tahun 1946.

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

Selain pelanggaran Pasal 1 dan Pasal 3 KEJ yang tidak mematuhi uji informasi, asas praduga tak bersalah dan keberimbangan karya jurnalistik, kini Pasal 5 KEJ dan PPRA juga berdampak hukum.

Dewan Pers pada 9 Februari 2019, setahun silam sudah menetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang bersumber pada UU SPPA.

PPRA sekaligus merevisi Pasal 5 KEJ. Selama ini wartawan patuh pada definisi anak sampai usia 16 tahun dan sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana Pasal 5 KEJ.

Sekarang definisi anak menjadi 18 tahun baik belum maupun sudah menikah. Status anak yang dilindungi juga diperluas semula hanya pelaku, saat ini anak korban tindak pidana atau saksi juga harus ditutup identitasnya.

Pelanggaran terhadap PPRA dan atau UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bisa masuk rana pidana.

Pasal 19 Jo. Pasal 97 UU SPPA melarang membuka identitas anak dan kerabat. Ancamannya 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Semoga wartawan terhindar dari ancaman ini.

Sampai sejauh mana MoU Dewan Pers dan Kapolri untuk melindungi wartawan ? Melihat kasus di atas, mengingatkan kita kembali patuh pada KEJ dan rambu pemberitaan lainnya termasuk PPRA agar tak terjerat hukum.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

PROFIL PENULIS
Drs. Kamsul Hasan, SH, MH

– Staf pengajar pada sejumlah perguruan tinggi di Jakarta.
– Praktisi dan pengamat media.
– Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat
– Ahli Pers Indonesia.
– Penasehat Hukum di Harian Pos Kota
– Konsultan Hukum dan Komunikasi

Berita Terkait

Wijayanto Samirin, Analisis Pasca Pemilu: Momen Penentu Bagi Indonesia
Peran Pendidikan Politik Harus Mulai Diseriusi
AWK Berkelit Kasus Penutup Kepala itu Topi
Ahli Pers Drs. Kamsul Hasan, SH.,MH: UKW dan KKNI, Apa yang Membedakan?
Penyebab dan Dampak Konflik Israel-Palestina pada Oktober 2023
Tumpang Tindih UU No.37/2004 tentang PKPU dan Kepailitan dengan Hak Eksekutorial
Bongkar Transaksi 300 T, Romo Benny Sebut Mahfud MD Gunakan Politik Ilahi
Penegakan Hukum yang Bermasalah di Indonesia

Berita Terkait

Senin, 27 Mei 2024 - 19:59 WIB

Ngeri, Ada Tarian Erotis di Tangerang?

Senin, 27 Mei 2024 - 19:26 WIB

Demo Tolak RUU Penyiaran, Aliansi Wartawan Tangerang Segel Gedung Dewan Kota Tangerang

Senin, 27 Mei 2024 - 17:35 WIB

Non Fisik Satgas TMMD Kodim 0510/Tigaraksa: Membentuk Karakter Siswa Mandiri Dan Sehat

Senin, 27 Mei 2024 - 17:30 WIB

Kebahagian Warga Gintung saat Danrem 052/Wkr kunjungi lokasi TMMD

Senin, 27 Mei 2024 - 13:08 WIB

Sukses Digelar, Pilar Ingin Kejuaraan Pencak Silat C-More Championship Kembali Diadakan

Minggu, 26 Mei 2024 - 22:40 WIB

Pengecoran Jalan TMMD ke 120 di Desa Gintung Capai 85 Persen

Minggu, 26 Mei 2024 - 22:34 WIB

Program TMMD Kodim 0510/Tigaraksa Bangun Desa Gintung: Manfaat Besar Bagi Perekonomian Masyarakat

Minggu, 26 Mei 2024 - 22:30 WIB

Gerakan Solidaritas Masyarakat Tangerang, Gelar Aksi Bela Palestina Jilid IV

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca