Soal Natuna Kerja Sama dengan RRT, Legislator: Boleh Asal Jelas Pengelolahannya

- Jurnalis

Rabu, 15 Januari 2020 - 12:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ifakta.co, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menanggapi rencana Pemerintah Indonesia untuk membuka peluang kerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk mengelola kekayaan laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Menurutnya, Pemerintah boleh menjalin kerja sama dengan pihak manapun. Hal tersebut tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) bahwa sumber daya alam atau kekayaan yang ada di wilayah ZEE bisa dikerjasamakan dengan negara lain. 

“Namun kebijakan seperti itu harus jelas sejauh mana pengelolannya, apakah itu hanya untuk penangkapan ikan atau juga pengelolaan migasnya. Ini harus tegas supaya tidak menimbulkan potensi terjadinya konflik,” tegas Dave saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Berkaitan dengan itu, politisi Partai Golkar itu juga mendorong penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menjaga wilayah laut Indonesia, khususnya perairan Natuna Utara yang berada di Laut China Selatan. Mengingat, Natuna juga bersinggungan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

Baca juga :  Tingkatkan Kualitas SDM, PA3KN DPR Gelar Workshop Penulisan Policy Brief

“Itu penting untuk kita mendorong agar RUU yang mengatur kewenangan Bakamla segera dibahas, sehingga Bakamla dapat beroperasi dan leluasa menjalankan kewenangannya,” imbuh legislator dapil Jawa Barat VIII itu. 

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi (F-Golkar) menilai langkah persuasif Pemerintah membuka kerja sama dengan negara mana pun merupakan  gesture yang baik untuk memastikan bahwa dengan cara bekerja sama dengan Indonesia adalah bentuk penghormatan atas kedaulatan NKRI.

“Utamanya siapapun yang ingin mengambil potensi dari bawah perairan Natuna harus mendapatkan izin pemerintah Indonesia,” tegas legislator dapil Sumatera Selatan II itu.

Baca juga :  Tingkatkan Kualitas SDM, PA3KN DPR Gelar Workshop Penulisan Policy Brief

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Pemerintah mengajak pelaku usaha Jepang untuk berinvestasi di perairan Natuna. Namun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan seluruh negara, termasuk China. Kendati demikian, menurut Moeldoko, sampai saat ini belum ada pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan China soal kerja sama pengelolaan sumber daya alam di ZEE Natuna Utara. (Dprri/iqm)

Berita Terkait

Perlindungan Petani Minim, DPRD Kabupaten Tangerang Tetapkan 3 Raperda
Haji Sarmilih.SH Gelar Bimtek Saksi TPS untuk Memastikan Kemenangan
Kecamatan Palmerah Lantik 655 Anggota Bawaslu
Ratusan Warga Kampung Can Tiga Antusias Hadiri sosialisasi Pemilu Partai PPP
Legislator Minta Pemerintah Lakukan Deteksi Dini Terhadap Virus Polio
Ratusan Warga Sudimara Hadiri Sosialisasi Partai PPP di Perumahan Pedurenan Villa
Dibawah Rintik Gerimis Ratusan Warga Hadiri Sosialisasi Partai PPP di Kelurahan Sudimara
Caleg DPRD Provinsi Banten Haji Sarmilih.SH Resah dengan Keadaan Pertanahan di Wilayah Tangerang
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 25 April 2024 - 09:38 WIB

Tiga Perwira TNI AD Raih Cumlaude Gelar Doktor di Universitas Gajah Mada

Kamis, 25 April 2024 - 09:14 WIB

Tindak Tegas, Pilar Gunting Kabel Fiber Optik yang Semrawut

Rabu, 24 April 2024 - 18:31 WIB

Pemkot Tangsel Raih Penghargaan Standar Pelayanan Minimal Kategori Terbaik se-Indonesia

Rabu, 24 April 2024 - 17:25 WIB

Kota Tangerang dan Kota Yantai Sepakat Jadi Sister City

Rabu, 24 April 2024 - 17:15 WIB

Wakili Dandim Kasdim Tigaraksa Pimpin Apel PAM RI1

Rabu, 24 April 2024 - 17:05 WIB

Tono Darussalam Ketua MPC PP Kota Tangerang : Aset Pemkab Ratusan Milyar Terbengkalai dan Kumuh

Rabu, 24 April 2024 - 15:55 WIB

Sadis, Tante Kandung Habisi Nyawa Bocah 7 Tahun

Selasa, 23 April 2024 - 21:03 WIB

Lewat Perwal No.47 Tahun 2019, Senjata Pemkot Tangsel Berantas Kabel Fiber Optik yang Semrawut

Berita Terbaru

Regional

Tindak Tegas, Pilar Gunting Kabel Fiber Optik yang Semrawut

Kamis, 25 Apr 2024 - 09:14 WIB

Regional

Kota Tangerang dan Kota Yantai Sepakat Jadi Sister City

Rabu, 24 Apr 2024 - 17:25 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca