Angka tersebut bukan persentase orang yang bangkrut dan tidak secara khusus mengukur perjudian online saja. Namun, temuan itu menunjukkan bahwa dampak finansial perjudian juga menjadi perhatian di negara yang memiliki sistem pengawasan dan pengumpulan data perjudian.
Bagi Indonesia, persoalan ini memerlukan pengukuran yang lebih komprehensif. Pemerintah perlu memperkuat data mengenai utang, kerugian bersih, gangguan terhadap kebutuhan rumah tangga, dan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk keluar dari masalah perjudian.
Tanpa data yang konsisten, kebijakan berisiko terlalu bergantung pada kasus yang viral. Padahal, ukuran persoalan sosial seharusnya tidak hanya ditentukan oleh kisah paling dramatis, melainkan juga oleh data yang dapat diuji dan dibandingkan dari waktu ke waktu.
Iklan
Teknologi Global Membuat Penanganan Semakin Kompleks
Salah satu alasan perjudian online sulit diberantas adalah sifat teknologi internet yang melintasi batas negara. Sebuah website dapat menggunakan domain internasional, layanan cloud, jaringan distribusi konten, dan perangkat lunak dari perusahaan berbeda. Penggunanya dapat berada di Indonesia, sementara sebagian infrastruktur atau pengelolanya berada di luar negeri.
Di balik tampilan permainan yang muncul di layar ponsel, terdapat ekosistem yang bisa melibatkan pengembang permainan, penyedia platform, perusahaan hosting, layanan pembayaran, dan operator. Masing-masing pihak memiliki fungsi berbeda.
Pengembang permainan, misalnya, dapat membuat grafis, animasi, suara, serta perangkat lunak. Platform lain dapat menampilkan produk melalui integrasi teknologi. Sistem transaksi merupakan lapisan tersendiri yang menangani pembayaran sesuai arsitektur dan layanan yang digunakan.
Karena itu, tidak tepat jika setiap perusahaan yang membuat permainan digital langsung dianggap sebagai operator perjudian. Kesamaan tampilan permainan di sejumlah website juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh situs tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama.
Namun, perbedaan fungsi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kemungkinan adanya hubungan antarpihak. Jika bukti menunjukkan keterlibatan dalam pengoperasian perjudian ilegal, pemrosesan transaksi yang melanggar hukum, atau aktivitas pidana lain, hubungan tersebut perlu ditelusuri sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Tantangan bagi aparat bukan sekadar menemukan halaman website yang dapat diakses masyarakat. Penyelidikan perlu menjawab siapa yang mengendalikan layanan, bagaimana hubungan antarsistem, siapa yang memperoleh manfaat, dan ke mana aliran dana bergerak. Semua kesimpulan tersebut harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Indonesia dan ASEAN Menghadapi Aturan yang Berbeda
Indonesia bukan satu-satunya negara yang berhadapan dengan persoalan perjudian digital. Akan tetapi, pendekatan hukum terhadap perjudian berbeda di setiap negara, termasuk di kawasan ASEAN.
Indonesia melarang perjudian, termasuk perjudian yang dilakukan melalui sarana elektronik. Singapura menerapkan pengaturan ketat dan hanya mengizinkan bentuk perjudian tertentu melalui mekanisme yang diatur. Filipina memiliki kerangka regulasi perjudian tersendiri yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
Perbedaan ini membuat kerja sama regional menjadi penting. Aktivitas digital yang menjangkau pengguna di satu negara bisa melibatkan perusahaan, infrastruktur, atau layanan dari negara lain. Penanganannya dapat memerlukan pertukaran informasi, koordinasi regulator, serta bantuan hukum lintas negara.
Namun, keberadaan perusahaan atau server di luar negeri tidak otomatis membuktikan bahwa pihak tersebut melakukan pelanggaran. Demikian pula, izin yang dimiliki suatu perusahaan di satu yurisdiksi tidak otomatis memberikan hak untuk menawarkan perjudian di wilayah lain.
Dalam konteks ini, Indonesia perlu memperkuat kemampuan investigasi digital dan kerja sama internasional. Penindakan seharusnya tidak berhenti pada pemblokiran domain, tetapi juga menyasar pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kegiatan ilegal sesuai hukum.
Perbandingan dengan negara ASEAN pun perlu menggunakan ukuran yang sebanding. Jumlah pemain, tingkat perjudian bermasalah, nilai transaksi, dan jumlah orang yang mengalami kerugian merupakan indikator berbeda. Tanpa keseragaman definisi dan metode pengukuran, klaim bahwa suatu negara paling parah tidak memiliki dasar yang cukup kuat.
Dunia Menghadapi Dampak Serupa, tetapi Tidak Selalu dengan Cara yang Sama
Di berbagai negara, perjudian dapat berlangsung melalui sistem yang diatur maupun melalui layanan ilegal. Negara yang mengizinkan bentuk perjudian tertentu umumnya menerapkan persyaratan terhadap operator, sementara negara yang melarangnya menghadapi tantangan untuk mencegah akses terhadap layanan yang berasal dari luar yurisdiksinya.
Inggris, misalnya, memiliki regulator yang mengumpulkan data partisipasi dan dampak perjudian. Australia juga menjadikan dampak perjudian sebagai persoalan kebijakan publik. Di Amerika Serikat, aturan perjudian online berbeda menurut negara bagian dan jenis aktivitasnya.
Contoh tersebut tidak berarti sistem regulasi di negara-negara itu selalu berhasil mencegah kerugian. Keberadaan izin dan pengawasan tidak menghapus risiko perjudian bermasalah. Namun, pengumpulan data yang terstruktur dapat membantu pemerintah memahami dampak sosial, mengevaluasi kebijakan, dan menentukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan.
Indonesia perlu mengambil pelajaran dari pendekatan berbasis data tanpa menyalin kebijakan negara lain secara mentah. Kondisi sosial, hukum, sistem pembayaran, dan karakteristik akses internet di setiap negara berbeda.
Yang dibutuhkan bukan sekadar klaim bahwa Indonesia lebih parah atau lebih baik daripada negara lain. Yang dibutuhkan adalah bukti mengenai seberapa luas masalahnya, kelompok masyarakat mana yang paling terdampak, dan kebijakan mana yang benar-benar menekan aktivitas ilegal serta mengurangi kerugian masyarakat.
Pemblokiran Website Bukan Satu-satunya Jawaban
Pemblokiran akses merupakan salah satu instrumen untuk membatasi jangkauan website perjudian ilegal. Namun, efektivitasnya perlu diukur secara berkala. Ketika sebuah domain diblokir, operator tertentu mungkin mencoba menggunakan alamat lain atau memindahkan layanan ke infrastruktur berbeda.
Karena itu, keberhasilan penanganan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah domain yang diblokir. Pemerintah juga perlu mengevaluasi perubahan jumlah pemain, nilai deposit, aktivitas transaksi, jangkauan promosi, dan dampak terhadap masyarakat.
Data PPATK menunjukkan bahwa perputaran dana perjudian online pada 2025 turun sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut merupakan perkembangan yang perlu dicermati. Namun, data itu sendiri tidak cukup untuk memastikan bahwa satu kebijakan tertentu menjadi penyebab tunggal penurunan tersebut.
Evaluasi yang kuat memerlukan informasi mengenai berbagai faktor yang memengaruhi transaksi, termasuk perubahan pola pembayaran, aktivitas penindakan, dan perpindahan layanan. Tanpa evaluasi semacam itu, pemerintah akan kesulitan mengetahui intervensi mana yang paling efektif.
Selain pemblokiran, penanganan perlu mencakup penyelidikan terhadap jaringan yang terbukti terlibat, pengawasan transaksi berdasarkan ketentuan hukum, kerja sama dengan penyedia layanan digital, serta perlindungan masyarakat yang mengalami masalah perjudian.
Jangan Hanya Menyalahkan Pengguna
Masyarakat perlu memahami risiko perjudian dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Namun, pendekatan penanganan tidak seharusnya berhenti dengan menyalahkan orang yang mengalami kerugian.
Orang yang terjerat perjudian dapat menghadapi tekanan psikologis, rasa malu, konflik keluarga, dan masalah keuangan. Menghakimi mereka tanpa menyediakan bantuan justru dapat membuat persoalan semakin sulit diungkap dan ditangani.
Pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, penyedia layanan digital, dan media memiliki peran berbeda dalam mengurangi dampak perjudian. Literasi digital perlu menjelaskan bahwa tampilan permainan yang menarik tidak menjamin keuntungan dan kemenangan sesaat bukan bukti bahwa seseorang dapat memperoleh penghasilan secara konsisten dari perjudian.
Masyarakat juga perlu memperoleh informasi tentang risiko utang, keamanan data pribadi, serta saluran bantuan yang tersedia. Bagi orang yang mengalami masalah perjudian, dukungan psikologis dan pendampingan yang sesuai dapat menjadi bagian penting dari pemulihan.
Pada saat yang sama, penegakan hukum harus tetap menyasar pihak yang terbukti mengoperasikan atau memfasilitasi kegiatan ilegal sesuai ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap masyarakat dan penindakan terhadap pelanggaran bukan dua hal yang harus dipertentangkan.
Media Harus Membongkar Persoalan dengan Data
Media massa memiliki peran penting dalam menjelaskan ekosistem perjudian online. Pemberitaan tidak cukup hanya menyoroti penangkapan, pemblokiran website, atau jumlah uang yang disita. Jurnalisme juga perlu menjelaskan bagaimana teknologi bekerja, siapa saja aktor yang terlibat, dan sejauh mana setiap klaim dapat diverifikasi.
Investigasi yang baik harus membedakan fakta, dugaan, dan kesimpulan. Nama perusahaan yang muncul dalam catatan domain, misalnya, tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan tersebut mengendalikan suatu website. Demikian pula, penggunaan alamat IP atau layanan cloud yang sama tidak cukup untuk menetapkan kepemilikan bersama.
Wartawan perlu memeriksa dokumen resmi, data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, keterangan narasumber, dan tanggapan pihak yang diberitakan. Prinsip keberimbangan serta praduga tak bersalah harus tetap dijaga, terutama ketika laporan menyangkut dugaan tindak pidana.
Pendekatan berbasis bukti bukan untuk melindungi pihak yang melanggar hukum. Sebaliknya, ketelitian justru membuat pemberitaan lebih kuat dan membantu publik membedakan dugaan yang belum terbukti dari fakta yang sudah terverifikasi.
Penutup: Masalah Global Membutuhkan Respons yang Terukur
Judi online memperlihatkan bagaimana teknologi dapat menghubungkan pengguna, perangkat lunak, infrastruktur, dan layanan transaksi yang tersebar di berbagai negara. Karena itu, persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan lokal yang mengandalkan pemblokiran alamat website.
Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, kerja sama internasional, pengawasan transaksi yang sesuai hukum, serta program pencegahan dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperkuat data agar tingkat kerugian dan efektivitas kebijakan dapat diukur secara objektif. Perbandingan dengan negara ASEAN maupun negara lain harus menggunakan indikator yang sebanding, bukan sekadar mengandalkan kisah viral atau angka yang tidak jelas sumbernya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak website yang diblokir. Ukuran yang lebih penting adalah apakah akses terhadap perjudian ilegal berkurang, aliran dana dari kegiatan ilegal dapat ditangani sesuai hukum, masyarakat lebih terlindungi, dan orang yang terdampak memperoleh bantuan.
Perjudian online memang melintasi batas negara. Karena itu, respons terhadapnya harus menggabungkan ketegasan hukum, kecakapan teknologi, kerja sama internasional, dan perlindungan masyarakat. Sebab, di balik jutaan akun dan ratusan triliun rupiah yang tercatat dalam transaksi, terdapat persoalan manusia yang tidak boleh direduksi menjadi angka semata.
(my/my)
