JAKARTA — Di tengah deretan bangunan Rumah Susun (Rusun) Pesaki, Jakarta Barat, ada kegelisahan yang pelan tapi nyata dirasakan para penghuni. Bukan hanya soal parkir mobil, tetapi tentang rasa keadilan yang dianggap mulai bergeser.
Setiap hari, sebagian warga harus berbagi ruang yang terbatas. Lahan terbuka yang seharusnya menjadi fasilitas bersama kini berubah fungsi menjadi area parkir berbayar. Bagi sebagian orang mungkin ini peluang, tapi bagi yang lain, ini jadi beban baru.
“Kadang kita yang benar-benar butuh ruang malah susah. Tapi yang punya mobil bisa bayar dan dapat tempat,” ujar seorang ibu penghuni.
Iklan
Tidak semua warga memiliki kendaraan. Banyak di antara mereka adalah keluarga dengan penghasilan terbatas yang memilih tinggal di rusun demi kehidupan yang lebih layak. Namun, ketika ruang bersama dikelola secara tidak merata, muncul rasa ketimpangan di antara sesama penghuni.
Yang lebih membuat resah, sejumlah kendaraan yang terparkir disebut bukan hanya milik penghuni. Ada juga mobil dari luar yang “dititipkan”. Hal ini menambah kepadatan dan mempersempit ruang gerak warga.
Bagi sebagian penghuni, ini bukan sekadar soal parkir. Ini soal hak atas ruang hidup yang adil.
Rusun, yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diharapkan menjadi tempat yang setara bagi semua. Namun, ketika praktik-praktik informal mulai tumbuh tanpa kejelasan aturan, nilai kebersamaan itu perlahan terkikis.
Di sisi lain, warga berharap Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) hadir lebih dekat, bukan hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penjamin keadilan bagi seluruh penghuni.
“Kami hanya ingin aturan yang jelas dan adil. Jangan sampai yang kuat makin leluasa, yang lemah makin tersisih,” kata seorang penghuni lainnya.
Kini, harapan warga sederhana: penataan ulang yang berpihak pada kepentingan bersama, agar rusun kembali menjadi ruang hidup yang layak, nyaman, dan adil bagi semua.
⁹
