JAKARTA, ifakta.co – Penginputan survei Indeks Kewaspadaan Nasional tahun 2024 digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Barat, Selasa (10/9/2024)) siang.
Dengan melibatkan responden dari berbagai kalangan, penginputan IKN ini dilaksanakan di ruang rapat kantor Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Barat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Jakarta Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Analis Ahli Madya Direktur Bidang Kewaspadaan Dalam Negeri, Kartika Melasari menyampaikan, bahwa tujuan dari pengukuran indeks kewaspadaan sendiri untuk melakukan pengukuran seperti apakah indeks kewaspadaan di wilayah.
“Tujuannya, ialah sebagai data rujukan tidak hanya bagi pemerintah daerah, juga bagi kami yang di pusat untuk mengetahui potensi-potensi kewaspadaan yang ada di Indonesia,” ujar Kartika.
Kartika menambahkan, indeks waspada nasional ini sebetulnya sudah disusun pada tahun 2020 lalu dengan berbagai dinamika perubahan organisasi dan tata kerja di Kemendagri.
Kendati demikian, Kepala Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Barat, Muhammad Matsani menjelaskan, bahwa pengukuran indeks kewaspadaan ini untuk melakukan pemetaan, pengukuran, dan prediksi dalam menentukan wilayah- wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah potensi-potensi kerawanan.
Untuk mendukung penelitian itu, maka diperlukan adanya penggalian dan pengolahan data pengukuran IKN dengan memberikan sejumlah pertanyaan melalui google formulir yang terstruktur yang diperoleh melalui sejumlah responden.
Sementara itu, terkait responden yang dilibatkan dari Badan Kesbangpol Jakarta Barat, juga ada perwakilan agama, ASN, organisasi kepemudaan, serta perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pokja Walikota Jakarta Barat.
Dari unsur PWI Pokja Walikota Jakbar, Ketua Kornelius Naibaho mengutus Reza Mahendra dan Bambang Satrio untuk turut mengisi kuisioner indeks kewaspadaan nasional.
Adanya kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Kesbangpol Jakarta Barat, pihaknya mengaku hanya memfasilitasi kehadiran teman-teman termasuk juga FKUB, media, dan lain-lain yang diminta sebagai responden pengisian Indeks kewaspadaan.
“Mudah-mudahan hasil dari responden yang kita isi itu, teman-teman Kemendagri bisa mempetakan potensi-potensi kerawanan sebagaimana peran pemerintah, peran masyarakat, peran stakeholder termasuk media,” kata Matsani.
Matsani menambahkan, pada kegiatan tadi juga ada beberapa pertanyaan seperti kita mendapat pengaruh atau mendapat informasi-informasi yang hoax.
“Pertanyaan-pertanyaan itulah yang dijawab masing-masing responden itu bisa dipetakan potensi-potensi kerawanan yang perlu kita antisipasi kedepannya,” pungkasnya.
