Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun, Disunat Jadi 4 Tahun, Kini Bebas Bersyarat dalam 2 Tahun, alangkah janggalnya putusan ini.
Contoh tingkat prorinsi:
Pada awal tahun 2022 ini, tepatnya 20 Januari 2022, KPK menetapkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaini Hidayat sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Negara akan kuat jika penegakan hukum bijaksana dan dihormati dengan bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
Dan yang terjadi kekurang seriusan dalam penegakan hukum pada kalangan masyarakat umum yang lemah
Contoh yang selalu terjadi:
lemahnya penegakan hukum adalah penilangan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Tak sedikit pengendara yang tidak ingin disidang di pengadilan dan memilih jalur “Damai di tempat”.
Masyarakat berani dengan terangterangan mita sidang ditempat bahkan sering ditawarkan oleh petugas sendiri. Hal ini sudah bertahun-tahun terjadi sehingga menjadi satu rahasia umum. Yang mengakibatkan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.
Istilah yang tren pada okktober 2021.
Tagar #PercumaLaporPolisi bahkan sempat viral di media sosial akibat kekesalan masyarakat terhadap kinerja salah satu penegak hukum tersebut.
Sampai saat ini belum ada perbaikan dengan adanya kasus penegak hukum masih dalam keadaan yang memprihatinkan. Yang dimilai dari Polisi sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa sebagi penuntut, hakim agung sebegai lembagai tertinggi kehakiman, serta hakim MK artinya kopmpit semua akan kebobrokan penegak hukum yang dihancurkan oleh orang / oknum yang tidak bertanggung jawab
Apabila hal ini tidak segera dituntaskan, ketidakpercayaan masyarakat ini dapat menimbulkan aksi main hakim sendiri. Masyarakat yang tidak percaya penegak hukum dapat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau cara mereka sendiri.
Referensi:
UUD NRI 1945 amandemen ke 3.
Salle, S. 2020. Sistem Hukum dan Penegakan Hukum.
Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
Ditulis oleh: Khusairi
Halaman : 1 2