SEMARANAG, ifakta.co – Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi merupakan salah satu episode penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Pemberontakan yang terjadi pada 5 Februari 1933 ini tercatat sebagai aksi perlawanan anti-kolonial pertama yang dilakukan oleh prajurit laut Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda.
Hingga kini, peristiwa tersebut diperingati setiap 5 Februari sebagai pengingat awal kesadaran perlawanan di laut Nusantara.
Sejarah Terjadinya Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi
Iklan
Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi terjadi pada 5 Februari 1933 dini hari di perairan lepas Sumatera, saat Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Aksi perlawanan tersebut berlangsung di atas kapal perang De Zeven Provincien milik pemerintah kolonial, yang saat itu tengah berlayar menuju Surabaya.
Kapal De Zeven Provincien dan Awak di Dalamnya
De Zeven Provincien dikenal sebagai salah satu kapal perang terbesar milik Hindia Belanda. Kapal ini tidak hanya berfungsi sebagai armada tempur, tetapi juga digunakan sebagai tempat karantina serta pelatihan marinir, baik dari kalangan Eropa, Belanda, maupun bumiputera Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan pelaut di Makassar.
Latar Belakang Pemangkasan Upah Marinir
Krisis ekonomi dunia pada awal 1930-an berdampak langsung pada keuangan Pemerintah Hindia Belanda. Untuk menutup defisit anggaran, pemerintah kolonial memutuskan melakukan pemangkasan gaji marinir secara bertahap hingga mencapai 17 persen. Kebijakan ini diterapkan tanpa mempertimbangkan kesenjangan kesejahteraan antara marinir Belanda dan pribumi, sehingga memicu ketidakpuasan di kalangan awak kapal.
Munculnya Perlawanan dari Awak Kapal
Kabar resmi pemotongan gaji yang diterima awak kapal pada akhir Januari 1933 memicu diskusi dan kegelisahan. Situasi semakin memanas setelah penangkapan ratusan anak buah kapal di Surabaya. Dari sinilah benih perlawanan mulai tumbuh dan berujung pada upaya pengambilalihan kendali kapal oleh awaknya sendiri.
Tokoh-Tokoh di Balik Pemberontakan
Sejumlah marinir bumiputera tercatat sebagai penggerak utama peristiwa Kapal Tujuh Provinsi, di antaranya Paradja, Rumambi, Gosal, dan Kawilarang. Mereka menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan kebijakan kolonial di tubuh angkatan laut Hindia Belanda.
Kronologi Pemberontakan Kapal Tujuh Provinsi
Pemberontakan berlangsung ketika kapal berlayar menuju Surabaya. Di bawah pimpinan Kawilarang, awak kapal mengambil alih kemudi dan mengabaikan peringatan dari pemerintah kolonial. Aksi ini kemudian mendapat sorotan luas, meskipun pemerintah Belanda berupaya membatasi pemberitaan di media.
Penindakan Pemerintah Kolonial
Pemerintah Hindia Belanda merespons tegas perlawanan tersebut dengan mengerahkan pesawat tempur dan kapal selam untuk mengepung De Zeven Provincien. Setelah peringatan tidak diindahkan, serangan militer pun dilakukan dengan menjatuhkan bom ke arah kapal.
Korban Jiwa dan Akhir Pemberontakan
Serangan tersebut menewaskan sejumlah awak kapal. Kawilarang dan beberapa awak lainnya berhasil selamat, namun akhirnya ditangkap. Kawilarang dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun, sementara para korban tewas dimakamkan di Pulau Mati, Kepulauan Seribu, sebelum dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi Pasca Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Kawilarang bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Ia gugur saat menjalankan tugas negara di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan dikenang sebagai salah satu pelaku awal perlawanan maritim terhadap kolonialisme.
Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi bukan sekadar catatan pemberontakan di atas kapal perang, melainkan tonggak penting dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia.
Peristiwa ini mencerminkan keberanian prajurit laut bumiputera dalam menentang ketidakadilan dan menjadi simbol awal kesadaran nasional di ranah maritim.
(naf/kho)
