JAKARTA, ifakta.co – Pemerintah mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun hingga akhir kuartal I 2026 atau per 31 Maret. Nilai tersebut setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, defisit terjadi karena realisasi belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan.
Sepanjang Januari hingga Maret 2026, belanja negara tercatat mencapai Rp815 triliun atau meningkat 31,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Iklan
Di sisi lain, pendapatan negara memang mengalami kenaikan, namun masih berada di bawah belanja. Hingga Maret 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen (yoy).
Defisit Disebut Sudah Dirancang Sejak Awal
Purbaya menegaskan, kondisi defisit bukanlah hal yang mengejutkan. Menurutnya, struktur APBN memang sejak awal dirancang dalam posisi defisit.
“Ketika ada defisit, masyarakat tidak perlu kaget. APBN kita memang didesain seperti itu,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia menjelaskan, pola belanja negara yang dilakukan merata sepanjang tahun menjadi salah satu faktor utama penyebab defisit di awal periode.
Meski demikian, pemerintah akan terus memantau keseimbangan antara pendapatan dan belanja hingga akhir tahun anggaran.
“Kami terus memonitor perkembangan sepanjang tahun agar tetap terkendali,” tambahnya.
Dari total pendapatan negara sebesar Rp574,9 triliun, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp462,7 triliun.
Rinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun, sedangkan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp112,1 triliun, serta hibah sebesar Rp100 miliar.
Di sisi belanja, dari total Rp815 triliun, mayoritas digunakan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun.
Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp281,2 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp329,1 triliun.
Adapun transfer ke daerah tercatat sebesar Rp204,8 triliun.
(jo/jo)
