JAKARTA, ifakta.co – Majalah IFAKTA edisi Juni 2025 telah terbit, kali ini ada tiga tema besar yang menjadi pokok pemberitaan yaitu katagori laporan utama soal Jokowidan PSI, kedua laporan khusus soal korupsi di tubuh Telkom Group dan ketiha soal runtuhnya tambang di Cirebon.
Politik Indonesia tidak pernah kehabisan cerita. Di tengah riuh transisi kekuasaan nasional, ada tiga narasi besar yang patut kita sorot. Masing-masing mencerminkan wajah berbeda dari dinamika negeri ini: manuver politik mantan presiden, skandal korupsi korporasi BUMN, dan gaya kepemimpinan daerah yang nyentrik namun efektif. Mari kita kupas satu per satu.
Pertama, kabar bergabungnya Joko Widodo ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan lagi sekadar bisik-bisik warung kopi. Isyarat politik itu makin nyata setelah PSI terang-terangan mengklaim akan memperkuat barisan dengan “tokoh besar nasional.” Publik pun berspekulasi: apakah ini upaya Jokowi mempertahankan pengaruh setelah lengser?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, bayang-bayang lama ikut mengejar. Kasus ijazah Jokowi yang dulu sempat mereda kembali mencuat di media sosial, seiring dengan sejumlah gugatan hukum yang masih berjalan. Meski berkali-kali dibantah dan dibanting balik dengan dokumen resmi, aroma kontroversi tetap saja mengambang. Mungkin ini risiko politik yang tak bisa dihindari ketika langkah strategis dicampur aroma ambisi.
Kedua, di sektor BUMN, badai datang dari arah Telkom Group. Anak perusahaan raksasa telekomunikasi negara itu kini tersandung kasus proyek fiktif bernilai miliaran rupiah. Proyek yang seharusnya mendukung percepatan digitalisasi justru menjadi ladang bancakan segelintir oknum.
Investigasi IFAKTA menemukan indikasi manipulasi laporan, pembengkakan anggaran, hingga pengadaan proyek yang tak pernah terealisasi di lapangan. Kasus ini menunjukkan bahwa transformasi digital tanpa integritas justru membuka peluang korupsi gaya baru—lebih canggih, lebih tersembunyi, dan lebih sulit dilacak.
Pertanyaannya: di mana pengawasan internal? Apakah komisaris dan direksi benar-benar buta, atau justru ikut menikmati porsi?
Ketiga, di tengah keruwetan nasional, angin segar datang dari Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi tampil sebagai figur yang unik: nyunda, nyeleneh, tapi membumi. Lewat gaya blusukan yang menghibur sekaligus menyentuh, Dedi berhasil membangun kedekatan emosional dengan warganya—dari kampung terpencil hingga kota besar.
Program-programnya pun menuai respons positif, terutama dalam isu lingkungan dan pemberdayaan UMKM. Meski kerap dikritik karena pencitraan berlebihan di media sosial, tidak sedikit yang mengakui efektivitas gaya kepemimpinannya. Politik ala Dedi bukan sekadar retorika, tapi aksi nyata. Dalam lanskap demokrasi yang sering kering makna, Dedi tampil sebagai pengecualian yang layak dicontoh—atau minimal, dipelajari.
Dari Jokowi hingga Dedi Mulyadi, dari PSI hingga Telkom, satu hal yang jelas: politik Indonesia sedang bergeser. Kekuasaan tidak lagi soal kursi semata, tapi juga soal narasi, pengaruh, dan kepercayaan publik. Dan dalam segala hiruk pikuk ini, tugas media seperti iFakta tetap sama: memantau, mengkritisi, dan menyuarakan kebenaran.
Karena pada akhirnya, hanya dengan informasi yang jujur dan tajam, rakyat bisa menjadi penentu masa depan—bukan sekadar penonton.
(my/my)
