KPU Jakbar Serahkan Bukti Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penerimaan PPK ke DKPP

- Jurnalis

Selasa, 14 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat menyerahkan 19 bukti laporan dugaan pelanggaran kode etik pada penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diadukan oleh seorang warga.

Laporan itu disampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Ada 19 alat bukti yang kita sampaikan termasuk bukti-bukti kelulusan karena tuntutannya itu tes CAT yang tidak disampaikan nilainya, padahal kita sampaikan nilainya di website dan papan pengumuman,” kata Ketua KPU Jakarta Barat Cucum Sumardi dilansir Antara di Jakarta, Selasa (14/3).

Cucum juga menyoroti pelapor atas nama Ign Ditok Gagah Trijaya yang menggunakan dasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam membuat laporan.

Cucum mengatakann, dalam peraturan tersebut, pelapor berdalih tidak ada persyaratan anggota PPK harus menjadi bagian dari tokoh masyarakat hingga menguasai teknologi informasi.

Baca juga :  Jelang HUT RI Ke-78, RT 008/001 Pegadungan Kalideres Gelar Pertandingan Antar Warga

Padahal, saat ini pemerintah sudah mencabut Peraturan KPU tersebut dan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 serta Surat Edaran KPU Nomor 476.

Dalam Surat Edaran KPU Nomor 476 dicantumkan pertimbangan syaratnya antara lain tokoh masyarakat, keterlibatan perempuan, menguasai teknologi informasi,” kata Cucum.

Cucum beserta jajarannya menyerahkan seluruh keputusan kepada DKPP.

Baca juga :  Warga Kapuk Sawah Cengkareng Keluhkan PT LGT Chrome Buang Limbah B3 di Selokan Air

“Kami akan mengikuti hasil keputusan DKPP setelah pemberian bukti tersebut,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ign Ditok Gagah Trijaya selaku peserta seleksi PPK melaporkan KPU Jakarta Barat (Jakbar) ke DKPP lantaran diduga melakukan pelanggaran kode etik pada pemilihan petugas PPK.

Poin-poin laporan yang diadukan Ditok, yakni soal pemberitahuan tes komputer lewat WhatsApp (WA) hingga pengumuman kelulusan tes tanpa pemberitahuan nilai.

Berita Terkait

Sambut Libur Nataru, Pj Gubernur Teguh Tinjau Terminal Kalideres: Minta Sopir Bus Waspada Cuaca Ekstrem
Kapolda Metro Jaya Pimpin Apel Operasi Lilin 2024 Di Monas
Bangga!!! Kodim Tigaraksa Sabet Juara Penyiapan Lokasi Estafet Serah Terima Pleton YWPJ
Pelantikan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
Wakapolda Metro Jaya Pimpin Penutupan Pendidikan dan Pelantikan Bintara Polri Gelombang II TA 2024
Orang Tua Siswa Tuntut Tindakan Tegas Kasus Perbuatan Asusila di SMP Kristoforus 2 Taman Palem
Koperatif, Petraco Bongkar Sendiri Reklame di Jl. Lingkar Luar Cengkareng
Menteri LH Gandeng Kepala Daerah Se-Indonesia dan Seluruh Pemangku Kepentingan Untuk Tuntaskan Masalah Sampah Indonesia.

Berita Terkait

Sabtu, 21 Desember 2024 - 20:58 WIB

Sambut Libur Nataru, Pj Gubernur Teguh Tinjau Terminal Kalideres: Minta Sopir Bus Waspada Cuaca Ekstrem

Jumat, 20 Desember 2024 - 16:23 WIB

Kapolda Metro Jaya Pimpin Apel Operasi Lilin 2024 Di Monas

Kamis, 19 Desember 2024 - 17:11 WIB

Bangga!!! Kodim Tigaraksa Sabet Juara Penyiapan Lokasi Estafet Serah Terima Pleton YWPJ

Rabu, 18 Desember 2024 - 14:48 WIB

Pelantikan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI

Rabu, 18 Desember 2024 - 14:18 WIB

Wakapolda Metro Jaya Pimpin Penutupan Pendidikan dan Pelantikan Bintara Polri Gelombang II TA 2024

Berita Terbaru

Putusan kasasi PT Sri Rejeki Isman yang emiten berkode SRIL atau Sritex ditolak Mahkamah Agung. (Foto: Dok.Sritex)

Ekonomi & Bisnis

MA Tolak Permohonan Kasasi, Sritex Tetap Pailit

Minggu, 22 Des 2024 - 08:54 WIB