Kasus Tipikor APBDes Desa Sugihwaras, Prambon Mulai Disidangkan Kejari Nganjuk.

- Jurnalis

Jumat, 11 Juni 2021 - 08:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ifakta.co, NGANJUK – Kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) perbantuan atau permufakatan jahat penyalahgunaan APBDes yang terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, mulai disidangkan secara online, pada Kamis (10/6/2021) di 2 tempat yang berbeda yaitu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dan di Rutan Klas IIB Nganjuk.

Sidang daring tersebut mengagendakan pemeriksaan terhadap dua terdakwa yakni Sutrisno dan Rudi Setiawan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andie Wicaksono SH MH dan Sri Hani Susilo SH.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk Nophy Tennophero South, melalui Kasi Intelijen Dicky Andi Firmansyah mengatakan para terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal : Pertama Primair : Pasal 2 Ayat (1)Jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kedua : Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,” papar Dicky pada Kamis (10/6/2021) kepada awak media.

Dikatakannya, kedua terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kurun waktu sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan April 2018.

“Praktek korupsi itu dilakukan setidak -tidaknya pada waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 651.155.327,00 atau dibulatkan menjadi Rp. 651.155.000,00,” ungkap Kastel Kejari itu.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman SH MH itu berjalan aman dan lancar tanpa kendala.

“Jadwal sidang selanjutnya akan diagendakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dengan acara pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum,” pungkas Dicky.

(May/Hen)

Berita Terkait

Dukung Ketahanan Pangan, Kapolsek Bagor Tinjau Budidaya Lele Pekarangan Warga Petak
Peringati Hari Lahir Pancasila, Kapolres Nganjuk Tegaskan Komitmen Jaga Persatuan
Kades Pangkalan Babat Terkesan Tertutup Saat di Konfirmasi Anggaran Dana Desa Tahun 2024
Bupati Indramayu Lucky Hakim Resmikan UKW Anggota PJI ke-9
Sambut Hari Bhayangkara ke-79, Polres Kediri Kota Gelar Coaching Clinic di Ponpes
Maraknya Peredaran Ciu di Kota Prabumulih Meresahkan Masyarakat
Bukit Asam (PTBA) Bekali 90 Juru Sembelih Hewan Kurban untuk Idul Adha 1446 H
Pemkab Nganjuk Bentuk Tim Khusus Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

Berita Terkait

Senin, 2 Juni 2025 - 21:02 WIB

Dukung Ketahanan Pangan, Kapolsek Bagor Tinjau Budidaya Lele Pekarangan Warga Petak

Senin, 2 Juni 2025 - 15:13 WIB

Peringati Hari Lahir Pancasila, Kapolres Nganjuk Tegaskan Komitmen Jaga Persatuan

Senin, 2 Juni 2025 - 10:15 WIB

Kades Pangkalan Babat Terkesan Tertutup Saat di Konfirmasi Anggaran Dana Desa Tahun 2024

Minggu, 1 Juni 2025 - 09:46 WIB

Bupati Indramayu Lucky Hakim Resmikan UKW Anggota PJI ke-9

Minggu, 1 Juni 2025 - 00:19 WIB

Sambut Hari Bhayangkara ke-79, Polres Kediri Kota Gelar Coaching Clinic di Ponpes

Berita Terbaru