Politisi F PDIP akan Suarakan Masalah Infrastruktur di Kebumen Jateng

Rinto Hartoyo - Jurnalis

Kamis, 23 Januari 2020 - 09:28 WIB

URL berhasil dicopy

Komisi V DPR RI Lasmi Indrayani Fraksi PDIP

ifakta.co, Jakarta – Sejak akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 ini, Kabupaten Kebumen masih tercatat menjadi Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Kebumen memiliki angka kemiskinan tertinggi yakni 16,82 persen. Sedangkan, indeks kemiskinan terendah dimiliki oleh Kota Semarang dengan angka 3,98 persen.

“Untuk menangani kemiskinan di Kebumen, salah satu aspek yang harus segera dilakukan adalah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Kebumen,” kata anggota Komisi V Lasmi Indrayani saat menerima audiensi dari anggota DPRD Kebumen Komisi D, di Ruang Rapat Pimpinan Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Lasmi mengatakan, kalau yang berkaitan tentang kemiskinan itu yang paling dominan adalah tentang infrastruktur, terutama adalah terkait jalan rusak.

“Karena akses jalan menyambung ke semua bidang jadi seperti kesehatan juga orang ke rumah sakit butuh jalan, orang mau ke sekolah juga butuh jalan. Juga dengan pertanian, orang mengangkut hasil tani juga butuh jalan,” imbuhnya Lasmi.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan akan menyuarakan pembangunan infrastruktur di Kebumen dalam rapat Komisi V DPR RI mendatang bersama Kementerian PUPR.

“Kami di Komisi V pastinya akan mendorong pembangunan. Nanti saat RDP dengan Kementerian PUPR, akan kami suarakan bahwa ada permasalahan infrastuktur yang urgent di Kebumen,” tandas Laksmi.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini menuturkan, kedepannya ia akan terus melakukan koordinasi dengan Anggota Dewan lainnya yag memiliki kedekatan dengan Kebumen untuk bersama-sama membahas langkah-langkah dan menemukan solusi terbaik yang akan diambil untuk pengentasan kemiskinan di Kebumen.

“Kami juga meminta koordinasinya dari Pemda setempat khususnya wilayah Kebumen dan juga Pak Gubernur, kami mohon koordinasinya dengan kami. Karena tidak bisa satu arah, jadi untuk membangun satu daerah jadi harus ada sinergi dari Pemda, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,” pungkas Laksmi. (Rohian)