YOGYAKARTA, ifakta.co – Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program dan menjelaskan tujuan kebijakannya kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan warga memahami kebijakan tersebut dan merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika penjelasan pemerintah berbeda dengan pengalaman masyarakat, kepercayaan publik berisiko melemah.
Persoalan ini menjadi perhatian setelah Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan merilis hasil survei pada Oktober 2026. Survei tersebut melibatkan 1.142 responden dari kalangan masyarakat umum. Hasilnya menunjukkan 75 persen responden mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Selain itu, 67 persen responden menyatakan stres akibat perilaku Presiden Prabowo Subianto.
Temuan tersebut menggambarkan respons sebagian masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, angka itu tidak serta-merta membuktikan bahwa komunikasi pemerintah menjadi satu-satunya penyebab keresahan publik. Masyarakat juga menilai substansi kebijakan, dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, serta kesesuaian program dengan kebutuhan mereka.
Iklan
Pakar komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Filosa Gita Sukmono, S.I.Kom., M.A., menilai pemerintah menghadapi tantangan yang lebih besar daripada sekadar menyebarkan informasi. Pemerintah perlu membangun pemahaman bersama agar masyarakat dapat menangkap maksud kebijakan sekaligus menilai pelaksanaannya secara objektif.
Filosa menjelaskan persoalan tersebut melalui teori Encoding/Decoding yang dikembangkan Stuart Hall. Teori ini menerangkan bahwa pesan dari komunikator tidak selalu menghasilkan pemahaman yang sama pada setiap penerima.
“Pesan yang disampaikan komunikator belum tentu dimaknai sama oleh penerimanya,” ujarnya, Rabu (14/10).
Dalam konteks pemerintahan, proses encoding berlangsung ketika pemerintah menyusun dan menyampaikan pesan kebijakan melalui berbagai saluran komunikasi. Sebaliknya, masyarakat melakukan decoding dengan menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, kepentingan, kondisi sosial, dan pandangan politik masing-masing.
Karena itu, pemerintah tidak bisa menganggap penyampaian informasi sebagai jaminan bahwa masyarakat akan menerima kebijakan sesuai dengan maksud pembuatnya.
Substansi Kebijakan Menentukan Penerimaan Masyarakat
Filosa menegaskan bahwa pemerintah perlu memperhatikan dua aspek sekaligus, yakni kualitas kebijakan dan cara pemerintah mengomunikasikannya. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk persepsi masyarakat.
“Kebijakan pemerintah memiliki dua dimensi, yaitu substansi kebijakan itu sendiri dan bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat,” katanya.
Pemerintah mungkin merancang suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghemat anggaran negara. Akan tetapi, masyarakat tetap akan menilai program tersebut berdasarkan dampak yang mereka rasakan.
Sebagai contoh, pemerintah dapat menjelaskan bahwa suatu kebijakan bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, warga yang masih menghadapi kenaikan pengeluaran atau kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mungkin memiliki penilaian berbeda.
Filosa menyebut situasi tersebut dapat mendorong masyarakat mengambil posisi negotiated reading. Dalam kerangka teori Stuart Hall, posisi ini menggambarkan penerimaan terhadap sebagian pesan dominan sekaligus penyesuaian atau kritik terhadap aspek tertentu.
“Ketika sebuah kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan atau realitas sehari-hari, masyarakat bisa berada pada posisi negotiated reading,” jelasnya.
Dengan demikian, masyarakat tidak selalu menerima atau menolak seluruh pesan pemerintah secara mutlak. Mereka dapat memahami tujuan sebuah kebijakan, tetapi tetap mempertanyakan pelaksanaan maupun dampaknya.
Filosa juga mengingatkan pemerintah agar tidak menyamakan kritik publik dengan hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi kebijakan dan menyampaikan keberatan.
Seseorang, misalnya, dapat mendukung Presiden Prabowo, tetapi tidak menyetujui kebijakan tertentu di bidang ekonomi atau pendidikan. Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap pemimpin tidak selalu sama dengan penilaian terhadap setiap program pemerintah.
“Seseorang bisa saja mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo, tetapi tidak setuju dengan kebijakan ekonomi atau pendidikan tertentu,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu membaca kritik sebagai masukan untuk mengevaluasi kebijakan. Kritik juga dapat membantu pemerintah mengenali kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi.
Kepercayaan Publik Memerlukan Bukti Nyata
Menurut Filosa, kesenjangan komunikasi semakin terlihat ketika pernyataan pemerintah tidak sejalan dengan kondisi yang masyarakat alami. Perbedaan tersebut dapat memunculkan keraguan, terutama ketika warga merasa pengalaman mereka tidak tercermin dalam penjelasan resmi.
“Ketika komunikasi pemerintah tidak mampu menjawab keresahan masyarakat, yang muncul bukan hanya persoalan kurangnya informasi, tetapi juga kesenjangan pemaknaan antara pemerintah dan publik,” ujarnya.
Ia memberikan gambaran ketika pemerintah menyatakan kondisi ekonomi membaik, sedangkan sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi. Dalam situasi itu, warga dapat mempertanyakan ukuran perbaikan yang pemerintah gunakan karena pengalaman mereka belum menunjukkan perubahan serupa.
Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan informasi secara terbuka dan menjelaskan dasar pengambilan keputusan. Pemerintah juga harus menunjukkan hasil nyata agar masyarakat dapat membandingkan pernyataan dengan pelaksanaan kebijakan.
“Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui apa yang pemerintah katakan, tetapi juga melalui kesesuaian antara pernyataan pemerintah, tindakan nyata, dan pengalaman masyarakat,” tegasnya.
Filosa mendorong pemerintah mengubah pola komunikasi yang hanya berorientasi pada penyampaian informasi. Menurutnya, pemerintah perlu membangun dialog agar masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan, pertanyaan, dan kritik secara langsung.
“Pemerintah perlu mengubah orientasi komunikasi dari sekadar menyampaikan informasi menjadi membangun kesepahaman dengan masyarakat,” katanya.
Melalui dialog, pemerintah dapat memahami alasan masyarakat menerima atau menolak suatu kebijakan. Selain itu, pemerintah perlu merespons kritik secara terbuka dan memastikan tindakan di lapangan sejalan dengan penjelasan yang mereka sampaikan.
Filosa menegaskan bahwa komunikasi yang baik tetap membutuhkan kebijakan yang tepat. Pemerintah tidak dapat mengandalkan strategi komunikasi untuk menutupi kelemahan program atau mengabaikan persoalan yang masyarakat hadapi.
“Komunikasi yang baik tidak dapat menggantikan kebijakan yang bermasalah,” pungkasnya.
(naf/sib)
