JAKARTA, ifakta.co – Terungkapnya dugaan aktivitas judi online (judol) di rumah dinas anggota TNI di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD), Cijantung, Jakarta Timur, menjadi sorotan publik. Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan rumah dinas, tetapi juga menguji transparansi dan konsistensi penegakan hukum di lingkungan militer.
Sejumlah pihak menilai, penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa membedakan latar belakang pihak yang terlibat. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum, terutama di tengah munculnya pertanyaan mengenai akuntabilitas penegakan hukum di tubuh TNI.
Markas Besar TNI menahan Letkol Inf Arman, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Gartap I/Jakarta, pada Jumat (9/10/2026). Ia diduga menyewakan rumah dinasnya di kawasan KPAD Cijantung kepada pihak sipil. Lokasi tersebut kemudian diduga digunakan sebagai tempat aktivitas judi online.
Iklan
“Terduga sudah ditahan,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Muhammad Nas, sebagaimana dikutip dari Kompas.
Sebelumnya, sebuah video yang beredar di akun Instagram @badanperwakilannetizen2 memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam ruangan yang dipenuhi perangkat komputer. Perekam video menduga ruangan di antara rumah-rumah dinas di kawasan KPAD Cijantung itu digunakan untuk aktivitas judi online pada 4 September 2026.
TNI Angkatan Darat menyatakan telah menyita perangkat elektronik dan memutus aliran listrik di rumah dinas yang dikaitkan dengan Letkol Arman.
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, menilai dugaan pemanfaatan rumah dinas militer sebagai lokasi aktivitas judi online merupakan persoalan serius. Menurutnya, rumah dinas militer bukan sekadar bangunan tempat tinggal, melainkan juga bagian dari simbol institusi yang identik dengan kedisiplinan, nasionalisme, dan pengawasan ketat.
“Ternyata, mampu dijebol judol,” ujarnya. Ia juga menyebut peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang sangat memalukan bagi institusi militer.
Andreas menilai, kasus ini berpotensi meningkatkan skeptisisme masyarakat terhadap upaya pemberantasan judi online apabila penanganannya tidak dilakukan secara adil dan terbuka. Karena itu, proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi hal penting untuk memastikan perkara tersebut ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Penanganan kasus ini kini menjadi perhatian, terutama terkait pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat serta langkah institusi TNI dalam menindak dugaan pelanggaran tersebut.
Publik menunggu kejelasan proses hukum, termasuk pengungkapan fakta mengenai penggunaan rumah dinas itu dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Penegakan hukum yang profesional dan transparan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
(sib/lex)
